INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Dalam proses pembangunan JTTS, Hutama Karya mengemban misi yang tidak ringan. Selain panjang ruas tol, topografi, hingga tantangan konstruksi, tenggat waktu penyelesaian proyek juga menjadi persoalan tersendiri.

Sejak dimulainya proyek JTTS dengan ground breaking pada 27 Januari 2015, sejak itu Hutama Karya mengebut pembangunan. Pada Juli 2017, Hutama Karya mulai menggarap Ruas Tol Pekanbaru-Dumai secara paralel. Hingga pada 25 September 2020, Presiden Joko Widodo menandakan sejarah baru di Provinsi Riau, dengan meresmikan jalan tol pertama di “Bumi Lancang Kuning”, yakni ruas Ruas Tol Pekanbaru-Dumai.

Peresmian dilakukan secara virtual karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo memimpin peresmian secara virtual itu langsung dari Istana Bogor. Pesan utama presiden, yakni bahwa Ruas Tol Pekanbaru-Dumai sangat penting bagi penguatan perekonomian lokal masyarakat, serta menumbuhkan optimisme di tengah kecamuk wabah.

Ruas perdana di Provinsi Riau ini mencatatkan sejarah tersendiri, karena memiliki konstruksi yang ramah terhadap pelestarian lingkungan dan satwa khas Sumatra, Gajah. Ruas Tol Pekanbaru-Riau pada akhirnya menandai suatu upaya pemerataan pembangunan, bagian dari 2.700 kilometer panjang ruas prioritas JTTS.

Tol Pekanbaru-Dumai mencakup enam seksi, terdiri dari Ruas Tol Pekanbaru-Minas (9,2 kilometer), Ruas Tol Minas-Kandis Selatan (23,6 kilometer), Ruas Tol Kandis Selatan-Kandis Utara (17,45 kilometer), Ruas Tol Kandis Utara-Pinggir (28,95 kilometer), Ruas Tol Pinggir-Bathin Solapan (27,23 kilometer), dan Ruas Tol Bathin Solapan-Dumai (25,05 kilometer).

Skema Pendanaan

Ruas Tol Pekanbaru-Dumai menelan dana sekitar Rp16,21 triliun. Berkat strategi dan kepercayaan terhadap Hutama Karya, perusahaan berhasil menggalang pendanaan yang bersumber dari pinjaman perbankan. Salah satunya dari pinjaman Bank Mega senilai Rp12,3 triliun.

Hutama Karya juga meraih pendanaan dari PMN sekitar Rp3,5 triliun untuk Ruas Tol Pekanbaru-Dumai. Sisa kebutuhan dana lainnya dipenuhi lewat ekuitas perseroan yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan penjualan surat utang korporasi.