INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Ketika mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merancang sembilan agenda pokok jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sembilan program prioritas itu disebut Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dari sembilan program prioritas, terdapat tiga program yang lebih banyak terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi.

Pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

JADI PRIORITAS

Pembangunan di sektor infrastruktur kemudian menjadi perwujudan pelaksanaan Nawacita. Dalam kurun waktu tiga tahun lebih pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur tampak jelas menjadi program prioritas nasional.

Ketersediaan infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan Nawacita dengan membangun konektivitas guna meningkatkan daya saing, membangun dari pinggiran, mendukung ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada kawasan permukiman.

Pembangunan infrastruktur bukanlah proyek menara gading atau proyek untuk bermewah-mewahan. Atas pertimbangan tersebut, pembangunan jalan tol menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang infrastruktur.

Dalam masa pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia memiliki ambisi sanggup membangun mega proyek jalan tol sepanjang 2.000 km yang membentang dari Pulau Sumatra hingga Pulau Papua. Pembangunan mega proyek ini diharapkan menjadi solusi dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah di seluruh penjuru wilayah di Indonesia serta menjadi penghubung jalur darat di setiap provinsi di Indonesia.

Target pembangunan jalan tol yang dicanangkan pemerintah untuk kurun waktu 2015-2025 mencapai 3.583 km, sedangkan untuk masa 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol baru mencapai 1.675 km yang terbagi atas Pulau Sumatra (Trans-Sumatra), Pulau Jawa (Trans-Jawa), Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Pulau Sulawesi.

JALAN TOL PRIORITAS

Keseriusan Presiden Jokowi dalam memacu pembangunan jalan tol ditandai dengan peninjauan langsung proyek yang sedang berjalan dan peletakan batu pertama di sejumlah daerah. Jika melihat ke belakang bagaimana sejarah pembangunan jalan tol di Tanah Air dan kemudian membandingkannya dengan kemajuan dalam tiga tahun terakhir, dapat dikatakan terjadi pertumbuhan pembangunan jalan tol yang cukup tinggi.

Presiden Jokowi tampaknya begitu gundah dengan kondisi infrastruktur, khususnya jalan tol, di Indonesia. Beberapa saat usai dilantik menjadi Presiden, Presiden Jokowi langsung membenahi kondisi jalan tol yang ada.

Ia menginstruksikan penyelesaian dan pengoperasian salah satu jalan tol sebelum Idul Fitri 2015. Ruas jalan tol yang merupakan bagian dari jalan tol Trans-Jawa tersebut sebelumnya tersendat pembangunannya.

Setelah itu, Presiden Jokowi segera melakukan ground breaking pembangunan jalan tol di Jawa Timur dan salah satu ruas tol Trans-Sumatra di Lampung. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunjukkan bahwa panjang jalan tol yang dioperasikan oleh perusahaan pengelola jalan tol terus bertambah.

Hingga Desember 2017, ada 14 ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan ada 27 ruas jalan tol yang dikelola oleh perusahaan selain Jasa Marga. Panjang jalan tol yang dikelola Jasa Marga mencapai 453,87 km, sementara yang dikelola non Jasa Marga sepanjang 604,77 km.

Angka tersebut akan meningkat lagi jika sejumlah proyek jalan tol di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang tengah dibangun resmi beroperasi. Tidak kurang 1.568 km jalan tol sedang dan akan memasuki tahap konstruksi hingga 2019.