INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Mencatat Potensi Besar KPR Hijau sebagai Opsi Pembiayaan Lingkungan yang Menarik. Dalam konteks menjaga isu lingkungan, Sri mengungkapkan pandangannya terhadap potensi besar KPR hijau (green mortgage) sebagai opsi pembiayaan yang beriringan dengan isu lingkungan. Meskipun kepopuleran konsep ini belum sepenuhnya merasuki Indonesia, Sri yakin bahwa instrumen ini memiliki daya tarik yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda.

Sri menyatakan, “KPR hijau memiliki potensi yang sangat besar di masa depan. Bagi generasi muda yang tengah memasuki tahap mencari hunian pertama ini sangat penting. Generasi milenial telah membuktikan menjadi pendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan (ESG). Mereka berkontribusi hingga mencapai 51,1 miliar USD dalam pembiayaan hijau pada tahun 2020. Bahkan, sekitar 75% dari kalangan milenial menunjukkan tingkat kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan lebih condong kepada produk-produk yang ramah lingkungan.”

Mendorong Efisiensi Energi dalam Pembelian Hunian

Dalam acara seminar dengan judul “Pengembangan Mortgage Berenergi Efisien (Energy Efficient Mortgage/EEM) di Seluruh Negara ASEAN” yang berlangsung pada Selasa (22/8), Menkeu memberi contoh bagaimana KPR hijau dapat menjadi penggerak program pembelian dan renovasi hunian yang mematuhi prinsip efisiensi energi. Menurutnya, sektor perumahan saat ini berkontribusi hingga 17% terhadap total emisi gas rumah kaca global.

Namun, Menkeu juga mengakui bahwa KPR hijau masih belum mendapat popularitas yang signifikan, khususnya di Indonesia. Beberapa bank telah mengambil langkah awal untuk memperkenalkan KPR hijau, tetapi tingkat pemahaman bagi konsumen dan pengembang masih terbatas. Menurutnya, konsep KPR hijau masih belum begitu familiar di kalangan masyarakat Indonesia.

“Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Seperti banyak negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia juga mengalami pertumbuhan permintaan hunian yang signifikan. Hal ini telah menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian, dengan defisit mencapai 12,7 juta unit.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi pembiayaan hunian, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah. Dukungan ini mencakup skema subsidi (SBUM, SSB), pembangunan rusun, serta subsidi kredit seperti KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).