INDOWORK.ID, JAKARTA: Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (Forum Jibang) melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta atas kinerja lembaga pemikir itu selama 2023.

Laporan ini merupakan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan  yang merupakan kewajiban Forum
Jibang untuk memberikan penjelasan kondisi Perkampungan Budaya Betawi selama setahun. “Lapora ini mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik di kawasan seluas 289 hektare,” kata Ketua Forum Jibang Abdul Syukur, di Jakarta, Kamis, 27 Desember 2023.

Ia menjelaskan melalui laporan ini Forum Jibang berharap dapat memberikan gambaran dan analisis lebih jauh hal-hal apa saja yang perlu diterapkan dalam tata kelola Perkampungan Budaya Betawi. “Baik mengenai kebijakan maupun lainnya untuk waktu yang akan datang.”

Ia berharap laporan ini dapat memenuhi apa yang dipersyaratkan sebagai pengurus Forum Jibang. “Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih ada kekurangan sehingga mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.”

ANALISIS DAN KAJIAN

Laporan tersebut berisi lima bagian yaitu pendahuluan, analisis dan kajian mengenai perkampungan budaya Betawi,  kesimpulan dan rekomendasi serta penutup. Pada bagian analisis dan kajian, terdapat hal yang penting yaitu pembentukan kelurahan tersendiri, kajian peraturan gubernur Provinsi DKI Jkarta Nomor 197/2015 dan analisis pemanfaatan Kampung Ismail Marzuki. “Kami juga mengkajii tentang pembentukan Balai Bahasa Betawi,” kata Syukur.

Sementara itu, Sekretaris Forum Jibang Indra Sutisna menjelaskan tentang latar belakang Perkampungan Budaya Betawi. “Jakarta merupakan pintu gerbang masuk dan keluarnya nilai–nilai budaya dari berbagai penjuru dunia,” ujarnya.

BETAWI INTI JAKARTA

Menurut Indra, Jakarta merupakan wadah berinteraksinya berbagai aspek sosial budaya masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat dikhawatirkan dapat mengikis eksistensi adat istiadat tradisional budaya warganya terutama masyarakat Betawi sebagai penduduk inti kota Jakarta.

Sebagai cikal bakal seni budaya masyarakat Jakarta, perlu dibangun sistem pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya khususnya budaya Betawi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan pada suatu lingkungan yang tertata sesuai dengan karakteristik budaya guna memperkokoh khasanah budaya bangsa Indonesia. “Perkampungan Budaya Betawi hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”

Ia menjelaskan bahwa terbentuknya Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dibutuhkan sebagai mitra Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, terutama Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan pengkajian dan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dan memberikan pengarahan, pertimbangan,  dan masukan kepada Unit Pengelola Kawasan PBB untuk pelestarian budaya Betawi.

Dengan adanya keterpaduan, diharapkan konsep penataan/pembangunan dan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi tidak keluar dari kepatutan budaya, ujar ayah satu anak itu.