INDOWORK.ID, JAKARTA: “Jangan sampai Heru Budi Hartono menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebagai penjabat saja kerjanya nggak bener tuh,” kata wartawan senior Kamsul Hasan, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Wartawan senior lainnya menambahkan. “Ini adalah Pj. gubernur terburuk sepanjang sejarah Jakarta. Tugasnya hanya menghapus jejak permanen gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.”

“Dia hanya sebagai pion. Mengikuti perintah bosnya,” kata Kamsul lagi.

Banyak sekali dosa-dosanya selama ditunjuk sebagai penjabat gubernur. Pengangkatannya didasari pada keputusan Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono juga masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Pria kelahiran 13 Desember 1965 di Medan, Sumatera Utara ini pada 2014 di masa gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), itu pernah diangkat sebagai walikota Jakarta Utara.

AHOK DAN JOKOWI

Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan jika melihat dari rekam jejak yang ada, memang terlihat bahwa Heru Budi Utomo ini adalah seorang birokrat yang dekat baik dengan Ahok maupun Presiden Jokowi.

“Bisa jadi itu adalah alasan kuat mengapa akhirnya Presiden Jokowi memilih Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Sementara Gubernur DKI Jakarta per 17 Oktober 2022,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/10/22).

Sebagai seorang pejabat yang bukan dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat maka tidak sedikit publik yang khawatir penjabat ini bertindak lebih mementingkan kepentingan pihak yang menunjuknya daripada kepentingan masyarakat banyak.

DOSA TERBARU

‘Dosa’ terbaru yang dilakukan Heru adalah tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Belakangan ini viral kisah para mahasiswa Jakarta penerima KJMU yang merasa dirugikan oleh kebijakan barunya.  Para mahasiswa penerima kini terancam diputus bantuannya lantaran kebijakan baru yang dinilai tidak transparan.

Sayadi, wartawan senior yang ini aktif mencermati Betawidan Jakarta, menambahkan bahwa memang aksi pejabat sekarag harus segera direspon cepat oleh masyarakat. Kalau contoh pengambilan keputusan sudah banyak, jika ada reaksi besar ya mundur. “Jika kecil atau nggak ada reaksi, maka jalan terus,” katanya.

Jelas, rekam jejaknya tak berprestasi. Hanya menghapuskan jejak permanen yang telah dibuat oleh Anies Baswedan.