Gangguan Transasksi dan Layanan Digital Bank DKI, Gubernur Pramono Pecat Direksi

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Kasus Bank DKI yang mengalami gangguan transaksi di ATM, serta layanan digital JakOne Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran 2025 merupakan bahala terburuk dalam layanan perbankan.

Bank DKI setidaknya sudah tiga kali mengalami gangguan sistem seperti yang terjadi pada masa Idul Fitri 2025.

Gangguan ini menimbulkan kebocoran dana perusahaan sehingga akan ada audit dengan melibatkan pihak ketiga dan proses hukum ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri.

Penulis sendiri selama libur lebaran setidaknya mencoba 5 kali transaksi pada transaksi pembayaran bahan bakar dan ritel modern yang berujung gagal.

Kondisi ini merugikan mereka sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

Dalam rapat terbatas antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI juga terungkap bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. Rapat tersebut diunggah melalui kanal resmi Pemda DKI Jakarta.

“Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” kata Pramono seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Pramono enggan merinci jumlah kebocoran. Namun, ia memastikan kebocoran bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dari dana cadangan Bank DKI.

Dia memutuskan untuk mencopot Amirul. Jabatannya untuk sementara dipegang oleh Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

Selain pencopotan, Bank DKI diminta melaporkan gangguan sistem ini kepada Bareskrim Polri. Kemudian, lembaga independen akan mengaudit badan usaha milik daerah itu.

”Saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya password (kata kunci) dan PC (komputer) di departemen terkait diganti. Orang-orang baru dipilih oleh Direktur Utama yang sekarang,” kata Pramono.

JAWABAN BANK DKI

Bank DKI memastikan layanannya mulai pulih. Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyebut, pihaknya telah meningkatkan kualitas dan sistem keamanan transaksi.

”Berbagai proses telah dan terus dilakukan dalam proses pemeliharaan sistem layanan Bank DKI, di antaranya percepatan pemulihan sistem, koordinasi intensif dengan regulator, audit sistem secara menyeluruh, dan penguatan manajemen risiko sistem teknologi informasi,” kata Agus.

Manajemen juga menjamin seluruh data dan dana nasabah tetap utuh. Sebab, tidak ada kebocoran terkait kedua hal itu selama proses pemeliharaan layanan.

Manajemen Bank DKI melaporkan bahwa peristiwa itu terjadi karena sistem pengamanan internal secara otomatis mengaktifkan fitur pemeliharaan keamanan. Ini sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah.

Pelayanan kemudian pulih secara perlahan sejak awal pekan ini. Warga sudah bisa kembali mengakses layanan perbankan lewat ATM ataupun digital.

Masalah ini pun ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat terbatas seusai halalbihalal di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025). Direksi Bank DKI diminta bertanggung jawab secara penuh terkait persoalan itu.

ENGGAN BERKOMENTAR

Eks Direksi Bank DKI Babay Parid Wazdi enggan berkomentar soal polemik tersebut. Saat ditanya lewat pesan telepon, dia menjawab tidak memahami persoalan.

Ketika ditanya bagaimana best practice direksi Bank DKI periode lalu dalam menjaga kestabilan layanan IT juga Babay tidak menjawab apapun.

Babay kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

KRISIS REPUTASI

Di sisi lain Komisari Utama Bank DKI Bahrullah Akbar mengatakan bahwa pemberhentian sementara Direktur IT dan Operasional sudah sesuai AD/ART Perusahaan dan atas petunjuk Gubernur ini sudah dilakukan,

Berita yang terus menerus ini menjadi krisis risiko reputasi, dan tidak bagus ke depan dan tentunya bukan hanya Bank DKI tetapi bagi dunia perbankan daerah pada umumnya.

“Tentu direksi sdh mengantisipasi dan terus mencari solusi dengan mengupgrade sistem. Mereka Professional, masalah IT bukan hanya Bank DKI saja,” katanya, Sabtu, 12 April 2025.

Sebagai komisaris utama Bahrullah mengatakan sudah melakukan yang terbaik dalam mengawasi dan menasehati sesuai tugas pokok dan fungsi dewan komisaris.

SOAL REMUNERASI

Ia menjelaskan bahwa isu tentang renumerasi Bank DKI tidak termasuk besar dibandingkan BJB, Bank Jateng, dan Bank Jatim dan sudah diatur dalam Pergub. “Ada yang berbicara soal Bank DKI enggak beres dan konyol karena ada yang bermain di belakangnya,” ujarnya.

Secara umum tugas dan tanggung jawab dewan komisaris di perbankan adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris utama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan layaknya dewan komisaris lainnya, namun memiliki tugas khusus yaitu:

Pertama, melakukan pemanggilan rapat dewan komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota dewan komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Kedua, memimpin rapat dewan komisaris.

Sedangkan tugas komisaris adalah sbb:

Pertama, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Kedua, melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

Ketiga, melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS;

Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris bertindak untuk kepentingan perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut;

Kelima, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Post Views: 22