INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Banjir. Satu kata yang sering membuat banyak orang sengsara. Banyak yang bertanya apa saja penyebab dari bencana ini?

Ada yang menyebut “karena curah hujan yang ekstrim”, ada pula yang mengatakan “karena sudah berkurangnya daya serap tanah”, dan masih banyak jawaban lain yang sering kita lihat atau dengar di berbagai media.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu pemicu penyebab banjir dan tanah longsor.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang dapat mengancam kelestarian fungsi DAS, sementara kemampuan untuk pemulihan lahan kritis hanya berkisar sekitar 232.000 hektar per tahun.

BELUM TUNTAS

Bencana banjir yang selalu muncul setiap musim penghujan, mengesankan bahwa banjir belum ditangani secara tuntas.

Hal ini menjadi pemikiran bersama, apakah penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat? Atau barangkali kita masih belum mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal, dimana cara tersebut tidak berupaya menyelesaikan masalah, namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat pengaruh risiko banjir yang berkembang di masa datang.

“Selain itu, upaya nonteknis pun jika ada, masih sebatas jadi wacana di seminar atau tulisan di buku, belum terasa nyata di lapangan,” tutur Zainal Fatah dalam sambutannya.

Kegiatan visioning merupakan kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membawa komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi bersama yang ingin dituju. Selain itu, kebersamaan dan kolaborasi para pihak terkait merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan risiko banjir.

Nuansa ini perlu diupayakan menjadi nyata di lapangan, sehingga terhadap masalah tertentu, masyarakat bisa memahami siapa yang sedang bekerja dan apa saja programnya. Dengan demikian diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan risiko banjir tersebut.

Rekomendasi pengendalian risiko banjir oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional di antaranya membentuk Tim Pengelola Risiko Banjir pada masing-masing tingkat Wilayah Sungai, menyusun visi bersama melalui proses visioning terkait Strategi Pengelolaan Resiko Banjir, pembekalan kecakapan bagi Tim Pengelola Risiko Banjir, melakukan kajian evaluative untuk mengetahui kondisi terkini melalui data juga informasi yang existing, dan yang terutama adalah menggenjot pembangunan prasarana pengendali banjir di berbagai daerah untuk meminimalisir resiko banjir yang kerap terjadi. (KompuSDA Sandro/Sekretariat Dewan SDA Nasional)