INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilu 2024 memang masih menunggu sekitar 2 tahun lagi. Namun, ajang tersebut akan berjalan secara serentak, oleh karena itu perlu penanganan yang lebih atau esktra.

KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu perlu besinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Maka dari itu, Bawaslu Kota Jakarta Selatan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021).

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Jaksel. Adapun rapat dihadiri oleh Wali Kota Munjirin dan diikuti antara lain oleh Asisten Pemerintahan (Aspem), Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra), Kasatpol PP, Kasudin Dukcapil, Kasudin Kominfo, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Bagian Aset Daerah, dan juga Pengurus Pramuka Kwarcab Jaksel. Sementara dari Bawaslu Jaksel hadir lengkap seluruh pimpinannya, yakni Ketua, empat orang Anggota, dan Koordinator Sekretariat.

Ketua Bawaslu Jaksel Muchtar Taufiq memaparkan program-program di dalam rapat tersebut. Adapun program itu, yakni sosialisasi regulasi ke seluruh lapisan masyarakat, pembentukan kampung pengawasan, dorongan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif, dan dukungan pada saat perekrutan pengawas adhoc, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga pengawas.

Terkait hal itu, Wali Kota Jaksel Munjirin menginstruksikan seluruh jajarannya agar berperan aktif mendukung secara kelembagaan demi kelancaran dan kesuksekan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Bawaslu Kota Jakarta Selatan dalam menyambut penyenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan kami tindak lanjuti selama itu masih dalam kewenangan Pemkot Jakarta Selatan. Kita akan persiapkan dengan sebaik mungkin asalkan disampaikan jauh-jauh hari, dan tentunya melalui proses administrasi yang sesuai aturan,” pungkas Munjirin.

 

Sosialisasi Saka Adhyasta Pemilu

Pada kesempatan rakor yang juga dihadiri oleh Ketua dan pengurus Kwarcab Pramuka Jaksel dibahas juga soal rencana pembentukan Satuan Karya (Saka) Pramuka Adhyasta Pemilu. Saka Adhyasta Pemilu merupakan salah satu program pengawasan partisipatif yang telah ditetapkan Bawaslu RI.

Anggota Bawaslu Jaksel Abdul Salam, yang juga mantan pengurus Kwarda DKI Jakarta, menjelaskan bahwa terdapat kesamaan sifat antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka. Sama-sama nonpartisan dan independen. Oleh karenanya, Bawaslu memilih Gerakan Pramuka untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Maka diharapkan seluruh Bawaslu daerah bekerja sama dengan pengurus kwartir pramuka untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu. Nantinya anggota Saka Adhyasta Pemilu akan dilatih berbagai hal tata cara melakukan pengawasan pemilu. Dilatih bagaimana cara mengawasi berbagai tahapan, bagaimana cara mencegah terjadinya pelanggaran, dan akan dilatih juga bagaimana menangani pelanggaran.

“Sebagaimana saka-saka yang sudah lebih dulu ada, di Saka Adhyasta Pemilu juga ada pembagian krida. Ada tiga krida yang sudah ditetapkan, yakni Krida Pengawasan, Krida Pencegahan, dan Krida Penanganan Pelanggaran. Kami berharap Kwarcab Jakarta Selatan membantu kami mewujudkan berdirinya Saka Adhyasta Pemilu ini,” jelas Abdul Salam yang biasa disapa Kak Salam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kwarcab Jaksel Sayid Ali, yang juga Asisten Kesra Wali Kota Jaksel, menyambut baik dan bersedia untuk membantu terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu. “Nanti akan kita bahas lebih lanjut di jajaran pengurus kwarcab dengan melibatkan Bawaslu Jakarta Selatan,” jelas Sayid Ali.

Di akhir rakor, Wali Kota Munjirin kembali mengingatkan jajarannya yang hadir untuk langsung menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkot Jaksel terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Jakarta Selatan.