INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Ekspor CPO merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa Indonesia. Ratusan triliun rupiah per tahun.

Pada 2020, CPO menyumbang devisa sebesar USD25,6 miliar, setara Rp358 triliun. Pada tahun 2021, devisa yang dihasilkan ekspor CPO naik mencapai USD30 miliar, ekuivalen Rp430 triliun.

Menurut ekonom Hasan Zein Mahmud, pelarangan ekspor CP akan punya dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara. Makro dan mikro. Hilangnya devisa dan persoalan besar menghadang pada produsen minyak sawit.

Kelebihan produksi di atas konsumsi dalam negeri – perkiraan saya 70 – 75% – mau dibikin apa? Atau mau dibuang kemana? Harga CPO internasional akan melambung tinggi, sementara harga di dalam negeri akan terjun masuk lumpur. Masih ingat kah kita ketika beberapa waktu lalu, harga minyak bumi menjadi negatif, karena tidak ada tempat menyimpan dan tempat membuang?

Namun dalam perkembangan kasus kelangkaan minyak goreng, sejauh ini, menurut saya, Presiden “wajib” memperlihatkan kemarahannya, terhadap ketidak-pedulian pengusaha dan birokrat terhadap kebutuhan rakyat. Terutama rakyat pra sejahtera.

Sawit sawit itu tumbuh subur di tanah negara. Ketika harga CPO berada di lembah, pemerintah meluncurkan program B20 – B30 untuk membantu mengembalikan harga dan pengusaha bisa berproduksi dengan margin keuntungan yang wajar.

Namun ketika harga sawit, kemudian, melonjak ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah, para pengusaha jadi “kacang lupa pada lanjaran”. Mengabaikan himbauan pemerintah, mbalelo sampai ke tataran sogok menyogok.

Kita warga negara. Wajib mengabdi kepada negara. Sebagaimana negara wajib melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Serakah mbok ojo banget-banget!