INDOWORK.ID, JAKARTA: Kedua kader di bawah asuhan Megawati itu hingga kini menjadi buronan KPK. “Ini pekerjaan rumah yang cukup besar dari KPK,” kata seorang wartawan senior. Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristanto punya pekerjaan besar menjaga citra partainya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mardani Maming, yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul rekan separtainya Harun Masiku. Keduanya dari partai politik yang tengah berkuasa di bawah komando Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristanto.

Nama Harun Masiku melegenda di KPK. Sosoknya sejak Januari 2020 hingga kini belum tampak di publik. Ketika itu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Wahyu Setiawan, yang masih aktif sebagai komisioner KPU, dijerat. Dalam 1×24 jam, KPK resmi menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima uang terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

HARUN MASIH RAIB

Namun Harun Masiku raib hingga kini. Sekjen PDIP Hasto Kristanto yang disebut-sebut terlibat selalu menghindar ketika ditanyakan tentang sahabatnya itu.

Mardani H. Maming yang lahir 17 September 1981, pernah menjabat sebagai Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019–2022, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027.

Di pemerintahan, ia menjadi Bupati Tanah Bumbu periode 2010–2015 dan 2016–2018. Ayahnya bernama H. Maming bin Rahing, seorang kepala desa di Batulicin yang kini menjadi Kelurahan Batulicin.

ANGGOTA DPRD

Pada 2010–2015 berpasangan dengan Difriadi Darjat, Mantan Sekdakab Tanah Bumbu dan 2016–2018 berpasangan dengan H. Sudian Noor. Sebelumnya ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (2009–2010).

Kader partai berlambang banteng moncong putih itu, pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kompartemen Bina Wilayah Kalimantan HIPMI (2015–2018).

Di partai politik yang mengusung Presiden Joko Widodo, Mardani menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinai Kalimantan Selatan sejak 2015 dengan masa kerja hingga 2024.

Kedua kader di bawah asuhan Megawati itu hingga kini menjadi buronan KPK. “Ini pekerjaan rumah yang cukup besar dari KPK,” kata seorang wartawan senior.