INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Dekade 80-an merupakan era kebangkitan sektor swasta nasional Indonesia. Beberapa perusahaan swasta besar saat itu telah mengukuhkan posisinya dalam peta perekonomian Indonesia, sekaligus melengkapi jajaran aset nasional negara.

Peluang bagi swasta di Indonesia tertuang dalam Keppres No. 15 Tahun 1987, yang menyatakan bahwa pihak swasta boleh menanamkan modalnya pada usaha jalan tol, meliputi pengadaan jaringan jalan, peroperasian dan pemeliharaan, serta pengelolaan fasilitas yang ada pada jalan Tol tersebut. Keppres ini ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan lainnya di bidang penanaman modal.

Pada tahun 1987, BKPM menyatakan bahwa investasi di bidang jalan tol terbuka bagi penanaman modal, baik PMA maupun PMDN. Bahkan, bidang usaha ini termasuk di dalam daftar skala prioritas penanaman modal. Beberapa pola kerja sama yang bisa dilakukan meliputi BOT (Build Operate and Transfer), BTO (Build, Transfer and Operate), dan kombinasi antara keduanya. Pola BOT merupakan pola kerja sama tempat sektor swasta dapat turut menanamkan modalnya dalam bisnis jalan tol dan diberi hak menikmati hasil pengumpulan tol selama masa tertentu yang disebut masa konsesi. Apabila masa konsesi telah berakhir, hak atas hasil pengumpulan tol tersebut dikembalikan ke Pemerintah dalam hal ini Jasa Marga.

Pola BTO merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara Jasa Marga dan investor, tanpa harus mendirikan perusahaan baru. Setelah investor selesai membangun, jalan tol diserahkan kepada Jasa Marga untuk dioperasikan dan selama masa konsesi pihak investor menerima sebagian dari pendapatan tol. Sedangkan pola ketiga adalah kombinasi dari keduanya, yaitu pihak Jasa Marga dan swasta membangun jalan secara Bersama-sama, kemudian pengoperasiannya dilakukan oleh Jasa Marga dengan pola bagi hasil.

Generasi Pertama Perusahaan Swasta

Sambutan pertama datang dari perusahaan swasta nasional, yaitu PT Citra Lamtorogung Persada yang dipimpin oleh Ny. Hj. Siti Hardiyanti Rukmana. Perusahaan ini meminati ruas penghubung utara-selatan di dalam kota Jakarta. Ruas jalan ini sangat potensial untuk dijadikan jalan tol. Di samping itu, pembangunannya juga mempunyai arti strategis di dalam peranannya untuk memperlancar arus barang menuju Pelabuhan Samudra Tanjung Priok.

Ruas jalan antara Cawang-Priok ini dibangun dengan konstruksi jalan layang dan jalurnya tepat berada di atas ruas Jalan Jakarta By Pass. Proyek ini merupakan pembangunan konstruksi terbesar dan yang pertama dilaksanakan sepenuhnya oleh putra-putra Indonesia. Jalan ini dibangun dengan bentuk struktur tiang penyangga yang khas. Konstruksi tersebut menyangga 6 lajur jalan selebar 25 meter dan panjang keseluruhan mencapai 17 km.

Untuk kepentingan pelaksanaannya, didirikanlah PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), pada tanggal 13 April 1987. Perusahaan ini merupakan konsorsium dari 8 perusahaan yang bergabung secara sinergi membangun ruas jalan penghubung utara-selatan tersebut.

PT MM ini membangun ruas Jalan Tol Tangerang-Merak sepanjang 77,4 km. Ruas ini terbagi atas dua tahap, yaitu Tahap I, Tangerang Barat-Ciujung sepanjang 34,2 km dan Tahap II, Ciujung-Merak sepanjang 43 km. Tahap I, Seksi I, yaitu Tangerang Barat-Balaraja, telah selesai dan mulai dioperasikan pada bulan Juni 1992, sedangkan Tahap I , Seksi II Balaraja-Ciujung dioperasikan pada bulan Maret 1993. Tahap II, Ciujung-Merak, saat ini masih dalam tingkat persiapan. PT Margabumi Matraraya membangun ruas jalan Surabaya-Gresik, sepanjang 20 km. Sebagian ruas jalan tersebut telah selesai dan diresmikan penggunaannya pada bulan Maret tahun 1993.

Generasi Kedua Perusahaan Swasta

PT Marga Nurindo Bhakti (MNB) adalah perusahaan yang membangun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. MNB membangun Seksi E dan S1 antara Pondok Pinang-Pasar Rebo-Cikunir. PT MNB ini adalah perusahaan patungan jalan tol pertama dengan perusahaan asing, yaitu dengan Brey Construction (Jersey) Ltd. dari Inggris. Pemasangan tiang pertama telah dilakukan pada 17 Februari 1993. Sampai dengan tahun 1993, tidak kurang dari lima perusahaan swasta telah melaksanakan investasi untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol.

Skema Jalan Tol Generasi II ini memang telah memberikan solusi pendanaan melalui kerja sama dengan swasta, memupuk keuntungan bersama-sama. Paling tidak, kondisi Jasa Marga sudah bisa semakin mandiri, bukan hanya tidak membebani APBN melainkan juga telah memberikan kontribusi yang cukup berarti baik dari segi pajak maupun keuntungan. Akan tetapi, perlu dicatat di tengah keberhasilan pihak swasta itu, pada dasawarsa tahun 90-an tersebut, Jasa Marga juga berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya.

Pengambilalihan Oleh Jasa Marga

Beberapa jalan Tol yang diambil alih oleh Jasa Marga antara lain JORR dan Cipularang. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR mulai beroperasi tahun 1990. Ruas Cakung-Cikunir sepanjang sembilan kilometer merupakan tahap pertama dari pembangunan JORR. Ruas ini juga semula dikelola oleh investor lain, kemudian diambil alih oleh Jasa Marga karena investor tidak mampu menyelesaikan pembangunannya.

Selanjutnya, Jasa Marga juga membentuk anak perusahaan bernama PT JalanTol Lingkarluar Jakarta (JLJ) di mana keduanya akan menerima imbalan atas jasa pengoperasian dan pemeliharaan JORR. Pada Jalan Tol Cipularang, konsep semula dipegang PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN). Departemen Pekerjaan Umum (PU) sudah melakukan pembebasan tanah pada 1990-1992. Namun, sampai pemerintah mengeluarkan Keppres 39/1997 yang menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar (termasuk Cipularang) akibat krisis moneter, perusahaan Joint Venture Citra Lamtoro Group dan Travalgar Group (Inggris) itu belum juga memulai konstruksi karena kesulitan mendapatkan pendanaan. Akhirnya pemerintah menugaskan Jasa Marga untuk melanjutkan pembangunan tersebut.