INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Ada lima poin penting dalam melihat elektronifikasi transaksi non tunai di gerbang Tol Jasa Marga. Pertama, koordinasi antara lembaga baik itu lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran, kementerian terkait, dan BUMN seperti Jasa Marga.

Pungky Purnomo Wibowo menyebutkan aktivitas  dilakukan secara intens pada akhir 2017 hingga awal 2018. Kita lakukan pertemuan untuk koordinasi secara rutin. Kedua, legalnya yaitu bicara soal business conduct.

Ketiga, pelaku yang menjalankan hal itu. Keempat, road map kemana arah dari kebijakan ini dan bagaimana timing-nya. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah komitmen dalam menjalankan itu semua sesuai rencana.

Terutama dari Jasa Marga dan BI. Pada saat kita mau memulai elektronifikasi, belum ada payung hukum yang menjadi acuan. Padahal seharusnya untuk menyelenggarakan hal itu, harus ada standar yang jelas.

Terlebih waktu itu pembayaran non tunai masih belum marak dilakukan, hanya satu perbankan yang baru menyelenggarakan hal itu. BI seperti menjadi devil advocate untuk lima hal tadi.

Dengan kata lain, kami mengingatkan bahwa sistem pembayaran non tunai adalah suatu keharusan. Setelah selesai menyusun standar dan semua sepakat dengan ketentuan itu, barulah kita memulai.

Pengelolaan Secara kontinu

Tentunya kita pastikan dulu pengelolaannya harus baik, koordinasi dengan lembaga seperti KPK juga berjalan. Kita juga memastikan manajemen dari Jasa Marga dalam pengelolaan pembayaran non tunai ini.

Untuk menunjang semua itu, BI melakukan edukasi besar-besaran agar masyarakat itu sadar. Kami sampaikan bahwa transaksi tunai ini harusnya diubah menjadi transaksi non tunai untuk menjawab efisiensi, keamanan, dan kenyamanan.

Kelebihan lain, transaksi non tunai juga akan lebih mudah diketahui riwayatnya. Dari pihak pengelola tentunya juga memudahkan dalam pelaporan. Sehingga dalam penyusunan keuangan ke depan akan lebih baik, terutama terkait dengan corporate planning.

Kemudian, pada prinsipnya transaksi non tunai harus dapat diakses oleh semua bank, bukan hanya satu bank saja. Untuk bisa berkoordinasi dengan semua bank, terutama meyakinkan bagaimana mereka bisa terbuka, diperlukan komunikasi yang komprehensif dan kontinu.

Akhirnya, mereka dapat menerima, tujuannya semata-mata hanyalah untuk memuaskan konsumen. Sebenarnya, kesuksesan pembayaran Tol non tunai ini merupakan kesukesan besar kami yang kedua kalinya.

Kesuksesan Program Jasa Marga Sebelumnya

Pertama kali waktu itu kami lakukan di program Bantuan Langsung Non Tunai. Hal itu merupakan langkah awal untuk membuat ekosistem di kalangan akar rumput, setelah dirasakan betul manfaatnya baru kami melakukan perluasan di kalangan masyarakat luas secara bertahap.

Setelah itu, juga ada financial technology, di sana juga ada e-commerce, kemudian ada juga pembayaran billing, dan yang terbaru adalah transaksi pemerintah. Ekosistem ini penting karena pada akhirnya, konsumen juga akan melihat itu pada semua transaksi yang dilakukan, sebagai prinsip efisiensi, bukan hanya jalan Tol semata.

Sejak 2018, semua transaksi pemerintah pusat dan daerah juga harus non tunai. Hanya masing-masing daerah berbeda variasi progresnya, tergantung kesiapan. Tapi kita terus tingkatkan model bisnisnya, kerja sama dengan bank-bank juga kami fasilitasi.

Yang terpenting dari semuanya, sebagaimana prioritas dari KPK, harus tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, efisien, dan handal. Semua hal itu pada akhirnya membentuk suatu ekosistem.

Diakui Seluruh Dunia

Elektronifikasi pembayaran di jalan Tol ini merupakan sebuah milestone tersendiri yang ikut mensukseskan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Indonesia menjadi yang paling cepat dalam mengimplementasikan elektronifikasi di seluruh dunia.

Hanya dengan waktu empat bulan, seluruh gerbang Tol di Indonesia sudah bisa dilakukan pembayaran non tunai. Padahal di negara maju seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, sampai ke Argentina semua masih hybrid artinya menerima non tunai juga, sementara Jasa Marga sudah 100% non tunai.

Ini juga bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Jasa Marga. Hal itu bisa berjalan baik karena masyarakatnya juga menerima perubahan itu dengan terbuka. Sampai-sampai para pejabat di PUPR sering diundang ke luar negeri untuk mempresentasikan kebijakan pembayaran non tunai itu.

Tantangan dalam melaksanakan itu tentulah ada. Mulai dari pelaku sendiri misalnya untuk mengubah kontrak yang sudah berjalan dari satu bank ke banyak bank saja perlu komunikasi.

Berkembang Secara Perlahan

Dari sisi Jasa Marga sendiri Pungky yakin ada resistensi misalnya alih profesi dari pengumpul Tol di gardu menjadi tenaga resmi. Begitu juga dengan masyarakat juga banyak yang meragukan sewaktu awal-awal implementasi, mulai dari sulitnya top up, sampai mesin yang terkadang kurang merespon.

Tapi perlahan semua bisa diatasi, semua lancar. Ke depannya sudah adakan rencana Multi Lane Free Flow (MLFF), meski saat ini masih uji coba dalam bentuk Single Lane Free Flow (SLFF).

Kemudian, kalau sekarang masih menggunakan card base, nantinya akan lebih banyak pilihan dengan dompet online. Sehingga, ketika masuk jalan Tol tidak perlu lagi tapping kartu, cukup jalan scan barcode saja, tapi barrier masih ada.

Sementara pemotongan pembayarannya sudah melalui online. Saat ini, info terbaru daru Korlantas Polri, dari total 34 Polda, sudah mencapai 20 di anataranya terintegrasi secara data online. Tahun depan 14 Polda lagi akan terintegrasi secara nasional, sehingga data kepemilikan secara nasional sudah dapat disatukan.

Untuk data SIM sudah terlebih dahulu online. Termasuk juga nanti ketika ada single identity number kependudukan dengan adanya e-KTP maka secara pencatatan semua akan lebih terintegrasi lagi.