INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tim Nasional Pecepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) yang membuat kebijakan memberikan data dan informasi kepada seluruh kementerian dan lembaga menjadi pemangku kepentingan. Namun TP2K tak dapat bekerja sendiri.

Ia membutuhkan mitra untuk berkolaborasi. Salah satunya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyiapkan data kependudukan.

Kepala BKBBN Hasto Wardoyo menilai di bawah arahan dari Sekretariat Wakil Presiden dan Mentere Koodinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Data BKKBN menjadi backbone data untuk TNP2K dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.”

Data BKBN adalah data yang bisa dilakukan pemeringkatan sehingga dapat mencerminkan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu data BKKBN dapat dipakai untuk backbone data TNP2K dan kemiskinan ekstrem. Ada penyasaran kemiskinan ekstrem Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (KP3E) sebagai kemiskinan.

Data BKKBN bersumber dari  pendapat warga. Pada akhir 2021 BKKBN berhasil mengunjungi 66 juta keluarg. Pada 2022 lembaga yang dipimpinnya melakukan updating data agar terjaga real-timenya.

Kekuatan BKKBN bertugas  memetakan sejahtera warga yang dilakukan dengan baik dan terstruktur sejak dahulu. “Perkembangan data untuk 2022 sudah 82% dari target.”

KEMISKINAN EKSTREM

Hasto menjelaskan bahwa ketika indikator kemiskinan ekstrem yang dipakai indikator konsumsi. Kemudian konsumsi yang ada bisa dihitung oleh subsidi, maka angka kemiskinan ekstrem 0% bisa tercapai. “Tantangannya hanya penyasaran yang tepat.”

Dalam bagian lain ia mengatakan bahwa semua kementerian dan lembaga pasti membutuhkan data yang real-time. “Inilah pentingnya peran TNP2K.”

Menurut dia, TNP2K menjadi suatu mitra yang kuat dengan BKKBN karena lembaga di bawah naungan Wakil Presiden ini adalah wujud implementasi data. “Sehingga data yang mati menjadi hidup.”

BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

MENGUBAH MENTAL

Sementara itu, Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo menyatakan bahwa peran TNP2K dirasakan sampai ke daerah.

Namun mental masyarakat yang belum berubah karena mereka mau mengambil jatah orang miskin.

Mindset mental miskin di kalangan warga tidak mampu, meski diubah. Sehingga mereka mau dan mampu berdaya untuk peningkatan perekonomiannya.

Di daerah provinsi untuk program pengentasan kemiskinan adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diketuai oleh Wakil Gubernur, di Kabupaten oleh Wakil Bupati, dan dan di Kota oleh Wakil Walikota.