INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Lain ladang lain belakang, lain lubuk lain ikannya. Begitu kata peribahasa.

Nah, lain orang lain kepala, lain pula sikapnya. Begitu pun lain Wapres lain gayanya. Namun bagi Bambang, ia mampu melakukan adaptasi bagi keduanya.

Setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik pada 20 Oktober 2014, keberadaan TNP2K ternyata tetap dipertahankan. TNP2K merupakan salah satu dari sedikit lembaga ad hoc non pemerintah yang diteruskan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh kepercayaan terhadap integritas dan hasil kerja TNP2K. Artinya, TNP2K dipandang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi proses pembangunan di Indonesia.

Memang, tak dapat dipungkiri bahwa bersama Wakil Presiden JK selaku ketua, dan Bambang Widianto sebagai sekretaris eksekutifnya. TNP2K benar-benar bekerja sebagai “dapur yang memasak” kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang harus dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L).

Didukung oleh para staf yang ahli di bidangnya masing-masing, TNP2K mendesain kebijakan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy approach). Pendekatan ini dipenuhi melalui rangkaian aktivitas riset dan kajian, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan atau knowledge management, serta rangkaian kegiatan uji coba.

Merancang Kebijakan dan Program

Tak hanya itu. TNP2K juga menyiapkan rancangan kebijakan dan program, melainkan juga melakukan advokasi dan panduan teknis kepada K/L. Hal tersebut agar menerima dan menjalankannya sebagai bagian dari kebijakan dan program K/L itu sendiri.

“Untuk memastikan efektivitas implementasi, TNP2K ikut mendampingi selama pelaksanaan serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang,” kata Bambang.

Selama pemerintahan Jokowi-JK TNP2K tercatat melakukan langkah inisiatif yang bersifat inovatif dan strategis untuk mengadakan ataupun mereformasi kebijakan yang telah ada. Bersama ‘nahkodanya’ Bambang Widianto, TNP2K telah hadir dalam berbagai rapat dengan Wakil Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta para Menteri terkait untuk membahas berbagai isu strategis berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan.

Dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden JK (9/10/2019), Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, “Membangun koordinasi lintas kelembagaan bukan hal yang mudah, namun begitu kami bangga bisa mendukung kebijakan utama pemerintahan Jokowi – JK dan berkontribusi pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan.”

Adapun beberapa dukungan penting TNP2K bagi kebijakan utama Pemerintahan Jokowi -JK. Peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah beberapa contoh program yang sukses. Dan masih banyak lagi program program yang sukses berjalan.