Peran TNP2K Sebagai Policy Think Thank Untuk Pemerintah

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Figur Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua TNP2K sepertinya begitu cocok dengan Bambang Widianto sebagai Sekretaris Eksekutif di lembaga tersebut.

Ada chemistry yang kuat antara kedua orang tersebut. Selama membantu Wapres Boediono (2010-2014), Bambang Widianto melakukan berbagai terobosan dan meraih sejumlah pencapaian yang bersifat strategis.

Sebagai misal, untuk memuluskan langkah TNP2K, segera setelah dilantik menjadi Sekretaris Eksekutif TNP2K. Bambang aktif melakukan lobi tingkat tinggi guna mendapatkan Fasilitas Dukungan Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction Support Facility/ PRSF).

Alhasil, ia berhasil mendapatkan PRSF melalui Australia – Indonesia Joint Project on Poverty Reduction untuk periode 2010 hingga Desember 2014. Itu adalah proyek bersama antara Pemerintah Australia (melalui AID/AusAID Australia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan/ DFAT) dan Pemerintah Indonesia.

Untuk menyukseskan proyek bersama tersebut Bambang pun didaulat menjadi Ketua Bersama/ Perwakilan Pemerintah Indonesia.

Sebagai Peran ‘Dapur’

Secara finansial, kerja sama kemitraan dengan Australia itu, membuat TNP2K tidak terlalu bergantung pada APBN. Artinya, TNP2K memiliki dua sumber pendanaan, dari dalam negeri (APBN), dan dana hibah dari luar negeri (multidonor).

Berkat dukungan pendanaan dari luar sumber APBN, TNP2K lebih leluasa merekrut sejumlah tenaga ahli pada bidang yang dibutuhkan. TNP2K juga mampu memberi reward dengan standar profesional.

Kehadiran para tenaga ahli sangat dibutuhkan agar TNP2K dapat berperan sebagai ‘dapur’ kajian kebijakan (Policy Think Tank). TNP2K memberi dukungan kepada Wakil Presiden dan para Menteri dalam bentuk penyediaan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence based).

TNP2K juga memberikan dukungan teknis kepada K/L pelaksana program untuk memastikan bahwa arahan kebijakan Wakil Presiden dapat dilaksanakan secara benar dan baik. Dukungan pendanaan dari luar APBN juga membuat TNP2K dapat lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dalam presentasinya di hadapan para pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan (Jakarta, 21 November 2012), Bambang mengungkapkan bahwa pada Maret 2009–Maret 2010 telah terjadi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tercatat, 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan, di mana 13,2 juta penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan. Jadi, nett terdapat 1,5 juta penduduk keluar dari kemiskinan.

You may also like

Comments are closed.

More in Humaniora