INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Hingga kini, Malaysia merupakan produsen sekaligus pasar terbesar ketiga di Asean. Pada 2019, berdasarkan data Asean Automotive Federation atau AAF, pasar kendaraan roda empat dan lebih di Malaysia mencapai 604.287 unit, sedangkan volume produksi total sebanyak 564.971 unit.

Keberpihakan Pemerintah Malaysia terhadap Industri Otomotif

Keberpihakan Malaysia terhadap industri otomotif sangat terlihat jelas sejak dulu hingga sekarang. Bahkan, untuk menanggulangi kelesuan pasar akibat pandemi Covid-19, pemerintah bersama asosiasi otomotif (MAA—Malaysian Automotive Association), membebaskan pajak penjualan selama satu tahun, sedangkan pajak produk impor dipangkas hingga 50%.

Kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri ternyata memberikan hasil yang setidaknya mendekati target yang ditetapkan dalam the New Economic Policy. Dalam industri otomotif, keberpihakan negara tercermin dari “Malaysia Government Driving Auto Industry Transformation”.

Sebelum era perdagangan bebas yang berlaku sejak milenium baru, kebijakan pemerintah Malaysia secara nyata diarahkan untuk pengembangan industri otomotif, terutama sejak dekade 1980-1990an (Wang, Journal of Asean Studies, Vo. 4, No.1, 2016: 34-60).

Pada era Perdana Menteri Mahathir Mohamad, pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk merintis industri berat dan strategis. Salah satu prioritas kala itu adalah industri otomotif dengan pengembangan mobil nasional Proton yang didirikan pada 1983.

Pengembangan Proton yang sempat mengukir kiprah global dan mampu mengakuisisi industri mobil Lotus Inggris tersebut mengandalkan subsidi plus proteksi.

Selama periode tersebut, Malaysia membatasi pabrikan asing yang hanya dibolehkan memproduksi mobil berkapasitas mesin lebih dari 1.800cc, serta mengenakan tarif masuk tinggi untuk produk impor. Konon, tarif masuk tersebut mencapai 40%-300%.

Namun seiring pemberlakuan pasar bebas sejak pergantian milenium, perusahaan otomotif yang mayoritas sahamnya semula dimiliki negara itu mengalami inefisiensi serta kalah berkompetisi. Sebagai jalan penyelamatan, pemerintah Malaysia pun menggelontorkan dana hingga akhirnya terpaksa menjual saham Proton kepada perusahaan lokal.