INFRASTRUKTUR.COID, JAKARTA: Menpan RB Azwar Anas memberikan pidato dengan tajuk “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak” pada Dies Natalis Ke-59 Universitas Negeri Jakarta (16/05). Menpan RB banyak memberikan inspirasi mengenai pengalamannya dalam memberikan reformasi birokrasi berdampak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. 

Sebelum menjadi menteri, Azwar Anas adalah bupati berprestasi di Banyuwangi dan juga kepala LKPP. Segudang pengalamannya dalam birokrasi ini memberikan pengalaman yang berharga dalam mengefisienkan birokrasi yang selama ini menjadi momok dalam mandeknya pembangunan.  

ROLE MODEL DARI BANYUWANGI

Menurut Menpan RB Azwar Anas, reformasi birokrasi berdampak ini menjadi kuncinya adalah skala prioritas. Berkaca dari apa yang dilakukannya di Banyuwangi, ketika menjabat bupati Anwar Azas menginginkan kemiskinan harus turun, pendapatan daerah harus naik dan inflasi harus turun. 

Azwar Anas juga mengingatkan agar daerah tak melulu mengkopi kerja kota metropolitan yang terkadang tidak sesuai dengan potensi daerah itu sendiri. 

Ketika itu Azwar Anas memilih skala prioritasnya dalam pengembangan pariwisata dengan fokus ekoturisme dengan menggelar pelbagai festival dengan tidak membebankan pada APBN daerah.

“Maka  proyek perubahan yang kami pilih dinas pariwisata,” ujar Menpan RB Azwar Anas. Hal ini karena ia melihat potensi alam yang ada di Banyuwangi karena diapit 3 taman nasional.  Contohnya ia mengadakan World Surfe League 2022, karena Banyuwangi memiliki salah satu ombak terbaik di dunia. Selain itu ia juga mengadakan Tour de Banyuwangi Ijen yang mendapatkan nilai ‘Excellent’ dari federasi sepeda dunia. 

Kecermatan melihat potensi ini yang seharusnya menjadi karakter setiap pemimpin. Bagi Menpan RB Azwar Anas, pariwisata menjadi proyek perubahan dalam mengubah perilaku manusia. Strategi yang dilakukan adalah dengan Triple A yakni Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Dengan pelbagai festival yang digelar di Banyuwangi inilah yang juga melunturkan ego sektoral di setiap dinas yang menyebabkan mereka menjadi cair dan kerja sesuai dengan passionnya. 

REFORMASI BIROKRASI

Dalam reformasi birokrasi, Azwar Anas menjelaskan mengenai pentingnya dampak dan gesitnya dengan perampingan birokrasi. Misalnya merampingkan proses bisnis layanan di BKN dalam layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, dan pindah instansi.  

Melakukan perubahan dalam birokrasi terutama dalam penyederhanaan untuk jabatan agar bergerak dengan lincah. Perubahan tata kelola ini harus dilakukan dengan memangkas jabatan pelaksana dan fungsional. 

Dalam pendidikan, permasalahan juga terjadi di tata kelola tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta. Yang menyebabkan tarik tambang dilema reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi tujuannya adalah profesionalisme akan tumbuh di pelayanan birokrasi seperti perekrutan tenaga dosen dan guru.

“Rekrutmen ke depan kita berharap lebih berkualitas,” ujarnya.

Ke depan layanan harus memiliki data yang terintegrasi dengan mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBSE). Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas ke depan dalam menciptakan  sumber daya manusia yang berkualitas. Ia juga menjelaskan tantangan Indonesia 2050 yang memerlukan peran akademisi dan mahasiswa dalam mengurai permasalahan stunting.