INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Reformasi fiskal memang menyakitkan. Namun lebih baik ketimbang revolusi sosial yang berujung menjadi negara gagal.

Kemelut elpiji, pemblokiran anggaran pembangunan IKN, upaya menaikkan pajak, merupakan puncak gunung es dari persoalan fiskal yang dihadapi Indonesia

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang luar negeri naik hampir tiga kali lipat. Membangun infrastruktur yang sebagian tidak produktif dan tidak tepat guna. Menghambur hamburkan anggaran untuk biaya politik yang melenceng jauh dari demokrasi dan keadilan.

Dengan pembayaran utang luar negeri yang mencapai Rp800 triliun tahun ini, lebih dari 35% anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran utang luar negeri. Tanpa reformasi fiskal Indonesia akan terjerat oleh spiral utang yang makin besar. Peluang default. Peluang kerusuhan sosial yang menghancurkan.

SUMBANG SARAN

Celoteh ini ingin ikut sumbang saran.

1. Pukul genderang perang terhadap perilaku korup. Rampingkan dan sederhanakan birokrasi. Kikis habis red tape dan pungli, penyebab biaya tinggi, dan gerak ekonomi berjalan lamban.
2. Tunda proyek yang tidak produktif, tidak mendesak, dan tidak tepat guna.
3. Minta kerelaan lapisan masyarakat kaya untuk berkorban menyelamatkan negara. Naikkan tarif Pph progresif, tapi jangan bebani lapisan bawah.
4.Jangan kurangi subsidi, tapi diupayakan betul-betul tepat sasaran.
5. Pacu industri dalam negeri. Fokus pada substitusi impor dan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah.

Hal terpenting adalah negosiasi dengan para kreditur, mencari peluang restrukturisasi utang luar negeri, sepanjang tidak menyebabkan Indonesia dianggap default.

Mari kendalikan api sebelum berubah menjadi kebakaran.

• *) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Infrastruktur.co.id