INFRASTRUKTUR.CO.ID: Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa penggusuran bukanlah pilihan utama bagi Pemprov DKI dalam menata permukiman di Ibu Kota.

Ia menambahkan bahwa yang terjadi adalah penertiban terhadap pelanggaran aturan daerah dalam menjaga ketertiban kota yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut adalah tanggapan Pemprov DKI perihal laporan dari LBH Jakarta terkait penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta.

Maksud dari pelanggaran aturan tersebut adalah kegiatan usaha atau sejenisnya yang bisa berakibat bencana di wilayah Jakarta. Atau menghambat saluran air yang dapat menyebabkan banjir.

Ia menambahkan bahwa selama empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta telah membangun sejumlah kampung yang dalam pemerintahan sebelumnya sempat ditertibkan. Adapun kampung-kampung tersebut, yakni Kampung Akuarium, Kampung Susun Kunir dan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung.

Hal demikan merupakan komitmen dari Pemprov DKI perihal hunian layak bagi warga Jakarta. Ia juga memahami bahwa LBH Jakarta ingin menghadirkan keadilan seperti yang Pemprov juga inginkan. Maka dari itu, Pemprov DKI terbuka untuk berkolaborasi secara substansif.