INFRASTRUKTUR.CO.OD, JAKARTA: Hasil dari kerja keras Bambang Widianto selaku pimpinan TNP2K selalu memuaskan Wakil Presiden dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bambang dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai integritas dan sportifitas. Muhammad Arif Tasrif, Kepala Unit Advokasi TNP2K mengisahkan jika dirinya merasa bangga karena selaku pimpinan, Bambang sering memberi kesempatan kepadanya menjelaskan gagasannya dalam rapat dengan para menteri.

Dalam semangat yang sama, Bambang menegaskan bahwa tidak semua gagasan untuk inovasi kebijakan dicetuskan oleh tim TNP2K. Namun, ada juga gagasan yang datang dari Wakil Presiden JK secara langsung. Dalam kenyataannya, JK sering terlibat dan mendorong perumusan berbagai kebijakan penting untuk peningkatan kesejahteraan.

Wujud Kemiskinan Masih Ada

Dalam paparannya di kantor Wakil Presiden, Bambang tak menyembunyikan rasa bangganya atas prestasi yang telah diraih oleh timnya, TNP2K. Dia mengatakan bahwa adalah suatu pencapaian yang membanggakan bahwa TNP2K ikut berkontribusi dalam dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Bambang juga menjelaskan, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 angka kemiskinan menurun secara bertahap. Dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016.

Kemudian turun lagi menjadi 10,64 persen pada 2017. Pada 2018, angka kemiskinan hanya tinggal satu digit yakni sebesar 9,82 persen. Sementara pada 2019 sudah menyentuh angka 9,41 persen.

Namun demikian, kata Bambang, Indonesia masih tetap dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, mengingat jumlah penduduk miskin masih dalam jumlah yang besar mencapai 25 juta orang. Tantangan lain yang juga sangat berat adalah masalah ketimpangan ekonomi.

Kesenjangan di antara yang kaya dan miskin nyata sekali di Indonesia. Jauh sekali bedanya. Masalah ketimpangan ekonomi, kita itu nomor 4 setelah Rusia, India, dan Thailand.

Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Memang, rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan cenderung menurun. Akan tetapi, kata dia, ketimpangan absolut semakin lebar.

Bambang mengungkapkan, satu persen orang Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Sementara, 10 persen keluarga terkaya menguasai 70 persen aset nasional.

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Megawati Institute (11/05/2016), Bambang menjelaskan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperlambat pengentasan kemiskinan serta memperparah konflik.

Untuk mengatasinya diperlukan strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan pendapatan kelompok kurang mampu, mengurangi biaya hidup melalui upaya perlindungan sosial yang tepat sasaran dan tepat mekanisme penyaluran (Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan).