INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Pembayaran tol nontunai nirsentuh (MLFF) dijadwalkan akan diuji coba pada akhir tahun 2022, lalu diundur menjadi awal tahun 2023. Saat ini, mekanisme pembayaran tol tanpa henti berbasis MLFF tersebut masih dimatangkan guna memasuki periode transisi dari sistem pembayaran tol nontunai menggunakan kartu elektronik (e-toll).

Dalam Diskusi Publik ”Peluang dan Tantangan Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti”, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan,  Rakyat Ali Rachmadi mengemukakan, pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Revisi PP itu menjadi landasan penerapan transaksi nontunai nirsentuh di jalan tol.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol. Sementara untuk PP 15/2005 masih dalam pembahasan dan harmonisasi.

Penerapan MLFF akan dilakukan secara bertahap. Dalam periode transisi, sekitar 50 persen atau paling sedikit 20 persen dari gardu di gerbang tol akan mengakomodasi pembayaran nontunai nirsentuh.

Adapun metode pembayaran tol menggunakan kartu elektronik masih dapat dilakukan di gerbang tol. Ada beberapa ruas jalan tol yang diprioritaskan untuk penerapan MLFF. Ruas tol yang dipilih itu dipastikan sudah siap dan tidak banyak risiko untuk MLFF.

Implementasi MLFF dengan teknologi sistem satelit navigasi global (GNSS) masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasinya.

Tantangan tersebut antara lain ketiadaan sinyal seluler (e-OBU) di beberapa kawasan jalan tol, padahal sinyal sangat penting dalam implementasi GNSS yang menggunakan telepon pintar. Selain itu, GNSS OBU/e-OBU juga bisa sengaja dimatikan oleh pengguna jalan untuk menghindari pengenaan tarif jalan tol.

Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam charging harga jalan tol. Selain itu, dapat terjadi baterai telpon seluler kehabisan daya dan tidak tersedia paket internet. Akibatnya, GNSS OBU/e-OBU tidak dapat mengirimkan data lokasi ke aplikasi back-end.

Persoalan lainnya adalah penipuan identitas. Pelaku memalsukan identitas atau memasukkan data dan klasifikasi yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar untuk mendapatkan tarif tol yang lebih murah.

BERTAHAP TERAPKAN MLFF

Pemberlakuan MLFF harus bertahap dengan uji coba dan pengawasan yang ketat dan disertai upaya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, termasuk perubahan mekanisme pembayaran.

Perwujudan MLFF merupakan jalan panjang. Berawal dari 2007, BUJT yang pertama kali menerapkan adalah Jasa Marga dengan membangun GTO (Gerbang Tol Otomatis) di beberapa cabang. Itu merupakan untuk program Gerakan Nasional Non tunai (GNNT).

Pada tahap lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non tunai di Jalan Tol, Jasa Marga diwajibkan melaksanakan elektronifikasi 100% non tunai pada seluruh gardu.

Jasa Marga telah melaksanakan beberapa tahap dalam strategi perusahan menuju transaksi MLFF. Mulai bulan Maret 2013, Jasa Marga telah melaksanakan pemasangan perangkat e-Toll Pass sejumlah 162 unit. Perangkat e-Toll Pass dapat dikategorikan sebagai salah satu teknologi Single Lane Free Flow (SLFF), yaitu SLFF dengan Barrier.

Kedepannya akan diujicobakan untuk SLFF tanpa Barrier untuk selanjutnya dikembangkan menuju MLFF. Saat ini Jasa Marga menunggu kebijakan pemerintah dan secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dengan penerapan MLFF.