INFRASTRUKTUR.CO.ID: LBH Jakarta melontarkan laporan perihal bagai khayalan bertempat tinggal di Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut lantaran agak sulitnya memiliki hunian di jantung Ibu Kota ini.

Adapun Sigit Wijatmoko selaku Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Jakarta terbuka terhadap kritik dan masukan dalam membangun kota.

Sampai saat ini, Pemprov DKI terus berupaya dalam melaksanakan visi tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan 250.000 hunian bagi warga Jakarta, berikut upaya-upaya tersebut:

a) Penyediaan 18.906 unit Rusunawa
b) Rusunami terjangkau, dimana 1.500 diantaranya menggunakan skema DP Nol
c) Kampung : hunian warga di kampung Jakarta yang ditingkatkan kualitasnya, bahkan 112 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dikeluarkan di Kampung Prioritas demi keamanan dan kenyamanan tinggal.
d) Mendorong adanya hunian terjangkau oleh swasta : diterbitkan kebijakan insentif agar swasta dapat menyediakan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah. Contohnya, percepatan penerbitan IMB dan kewajiban penyediaan hunian terjangkau di setiap kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Ia meneruskan bahwa tidak akan semena-mena terkait keamanan dalam bermukim warga Jakarta. Tapi, ia mengingatkan bahwa dalam kehidupan bernegara selalu ada aturan main yang perlu ditaati.

“Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, kami di Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif,” imbuh Sigit.