INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: “Saya sebagai Polri, walau sudah ‘pangsiun’ di gunung – kalau sudah terkait Polri akan dijatuhkan – saya akan turun gunung! ” demikian tegas purnawirawan Komjen Pol. Susno Duadji dalam satu wawancara teve, yang saya tonton di Youtube, beberapa hari ini.

Lama tak ada kabarnya, setelah 12 tahun pensiun, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang kondang dengan kasus “cicak vs buaya” (KPK vs Polri) , muncul diundang bicara di teve untuk berkomentar seputar kasus tembak menembak di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo, komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat petang, 8 Juli 2022 lalu.

Komjen Pol (Purn.) Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. yang menjabat Kabareskim Polri, antara Oktober 2008 dan November 2009, nampak sengaja menyebut “pangsiun” sebagai satire untuk pensiun alias purna tugas.

“Kita junjung! Polri akan jujur, akan buka dengan sebenar-benarnya, akan gali mayat. Dan tak peduli siapa pelakunya, bila perlu, dengan dua alat bukti yang cukup, ya tahan!” tegas pensiunan jenderal tiga, yang konon sibuk bertani cabai di kampung halamannya di Sumatera Selatan, ini.

Dengan banyak canda, bernada sedikit meledek, tapi rinci, akurat, penuh semangat, Susno Duadji menyatakan kasus penembakan di komplek Polri pekan lalu, sederhana sekali, jika pelakunya bukan di rumah jenderal, dan melibatkan sosok jenderal.

MUDAH TERUNGKAP

Kasus ini mudah terungkap. Sebab, barang bukti, senjata, lokasi, dan korban jelas. Bukan mayat yang hanyut di kali, yang tak jelas identitasnya, dan penyebab kematian dan hanyutnya, yang memerlukan penyelidikan lama.

Dalam kasus (tembak menembak antar polisi) ini, semua bisa “bicara” – kata Kapolda Jawa Barat (Januari–Oktober 2008) ini. Tempat kejadian perkara, senjata, peluru, proyektil, isi hape, CCTV, dekoder, yang ada di lokasi bisa “bicara” dan mengungkapkannya, katanya.

Isi handpone milik (yang disebut) pelaku, korban, termasuk pak jenderal dan bu jenderal, bisa membuka hal ikhwal sebelum kejadian, saat kejadian dan sesudah kejadian, melalui teks, dan gambar gambar yang ada di di sana.

Maka para penyidik tinggal menyita semua senjata yang ada, proyektil, selongsong peluru, pakaian yang ada. “Termasuk pakaian dalam”, katanya. Karena ada dugaan kasus susila di dalamnya.

Masing masing diuji saja saat rekontruksi, uji balistik, uji forensik, dengan tembak reaksi, yang akan mengungkapkannya.

Semua bisa “bicara” dan mudah mengungkapkan kasusnya. “Sebab forensik Indonesia kelas dunia dan sudah diakui dunia, “ kata mantan petinggi Mabes Polti yang dijuluki “Truno Tiga” ini.

Di Mabes Polri yang berlokasi di Jl. Trunojoyo – Kebayoran baru, Jakarta, Kapolri mendapat call sign “Truno Satu”, Wakapolri “Truno Dua”, dan Kabareskrim “Truno Tiga”.

Karena itu, jangan mempertaruhkan integritas korps polisi, pinta Susno. Gali jenazah Brigadir J dan otopsi ulang bukan permintaan keluarga dan pengacara, melainkan demi keadilan (pro justisia).

TURUN GUNUNG

Dengan pengalaman sebagai penyidik, dan mengetahui persis kecanggihan jajaran polisi, pensiunan jenderal bintang tiga, kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, ini menyingkap kejanggalan di jajaran korps yang dicintainya itu. Dan dia memerlukan turun gunung untuk mengungkapkannya.

Semangat yang sama ada pada diri saya sebagai “pangsiun”-an jurnalis, yang 2 tahun purnatugas dari perusahaan media cetak, media mainstream, sejak Maret 2020 lalu, dan kini melanjutkan berkarya di media online dan media sosial.

Saya pun dan rekan sesama ‘pangsiunan’ ikut “turun gunung” untuk mengungkapkan kejanggalan atas upaya perusakan citra dan integritas pers oleh insan pers, petinggi lembaga pers, di Gedung Dewan Pers.

Jelas sekali apa yang disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih 32-34 pada acara jumpa Jumat (15/7), bersama pengacara keluarga jenderal polisi – merupakan kejanggalan yang berdampak merusak pers nasional.

Patut diduga ada unsur kesengajaan. Setidaknya pernyataan itu menunjukkan cermin tidak kompeten dari orang yang menjabat di sana.

HARUS DIPECAT

Karena itu, dengan kecintaan pada pers, dunia saya selama 30 tahun lebih – saya terpanggil dan “turun gunung” untuk mengungkapkan para petinggi Dewan Pers yang patut diduga terkooptasi oleh kepentingan pribadi, golongan, kepanjangan korporasi dan ideologi yang merusak integritas pers nasional – dari dalam Gedung Dewan Pers sendiri. Dari benteng terakhir insan dan komunitas pers nasional.

Saya sudah mengirim petisi ke change.org, menyebut nama dan identitas yang bersangkutan – tapi tetap fokus pada pernyataan dan jabatan yang disandang – dengan kewenangan yang dimilikinya – yang artinya ini bukan sebagai serangan pribadi atau kelompok tertentu. Saya menduga ada upaya sistematis mengkerdilkan kemerdekaan pers.

Siapa pun pelakunya, harus diproses dan dipecat.

Upaya sistematis yang sama sedang dilakukan para oknum dan petinggi kepolisian sendiri yang sedang mengkerdilkan korps polisi.

Publik mengamati, pada waktu yang sama ada pembunuhan mayor TNI oleh Sersan, di Merauke, ada pembunuhn isteri tentara di Semarang yang diotaki oknum TNI – begitu mudah terbongkar. Mengapa jajaran Polri yang “ahlinya ahli” di bidang penyidikan kasus pembunuhan di komplek Polri seperti jalan di tempat?

Ini sudah 23 hari setelah kejadian, sejak Jum’at petang, 8 Juli 2022 lalu. Dan sudah mengundang “pangsiunan” Kabareskrim turun gunung . Dan ditulis oleh “pangsiunan” wartawan media cetak.

Salam Jurnalisme.

Ditulis oleh Dimas Supriyanto,  Founder Jakarta Weltevreden