Kebijakan Benteng dan Cikal Bakal Bisnis Otomotif Soebronto Laras

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Soekarno merilis “Program Benteng” pada 1950 yang bertujuan menciptakan pengusaha pribumi yang tangguh.

Program ini kemudian didukung oleh kalangan perbankan yang menyediakan kredit lebih lunak kepada pengusaha-pengusaha pribumi, sementara Kementerian Perindustrian menggunakan wewenangnya untuk mengutamakan perusahaan-perusahaan pribumi (Chalmers, 1996: 103). 

Program Benteng adalah kebijakan peraturan memprioritaskan kegiatan impor hanya dapat dilakukan khusus oleh pribumi, baik perorangan maupun perusahaan. Perusahaan-perusahaan atau perorangan yang mempunyai izin impor disebut “Importir Benteng” atau “Perusahaan Benteng”. Dengan menunjukkan bukti kepemilikan dana sebesar Rp250.000 di bank, siapa saja dapat menjadi “Perusahaan Benteng” (Giting, 2018). 

Kegiatan ekonomi rakyat pada masa Program BentengProgram ekonomi-politik yang pro kepada pengusaha pribumi ini sejatinya diperkenalkan oleh Menteri Kemakmuran Dr. Juanda pada 1950. Kebijakan ini bermaksud untuk membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha pribumi untuk membangun basis modal di balik tembok proteksi (pemerintah). 

Menteri Juanda berharap golongan ekonomi ini akan mengikuti jejak para pedagang pribumi masa 1930-an, yakni memantapkan diri dengan memanfaatkan basis modal untuk meluaskan usaha ke bidang manufaktur. 

Lewat “Program Benteng”, Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo di Kabinet Wilopo (1952-1953) memperbesar porsi impor bagi pengusaha pribumi dari 10 persen menjadi 25 persen, yang mencakup 85 persen dari jenis barang impor pada akhir 1954 atau awal 1954. Pernah tercatat terdaftar lebih dari 4.000 “Importir Benteng” (Chalmers, 1996: 109).

ASAL MULA BISNIS OTOMOTIF SOEBRONTO

Soebronto Laras, Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses Internasional Tbk—mitra lokal Suzuki di Indonesia, dalam sebuah kesempatan khusus, menjelaskan pada saat itu sebenarnya industri otomotif Indonesia belum ada, karena yang ada hanya perdagangan impor mobil. 

“Semua mobil diimpor. Misalnya kalau bicara mobil asal Amerika Serikat, pastilah Pak Hasjim Ning yang membawa merek Cadillac, Ford, GM, Chevrolet, dan Chrysler. Nah, waktu itu ayah saya, Murdono, termasuk pendatang baru, makanya dia hanya kebagian mobil Prancis dan mengimpor Citroen,” kata Soebronto saat menjelaskan kondisi pasar otomotif Indonesia era 1950-an pada awal 2021. 

Mobil laris zaman itu, menurut Soebronto, adalah merek Chevrolet jenis Suburban, yang memiliki basic pikap dan station wagon. Dengan dimensi dan bermesin besar, Chevrolet Suburban digunakan untuk angkutan orang dan barang di Tanah Air, selain Morris Austin yang disulap menjadi angkutan orang saja alias oplet, terutama di ibukota Jakarta.

Chevrolet Suburban (pikap) kerap disebut sebagai C10 atau terkadang mendapat sebutan Chevrolet ‘Lele’, karena desain gril yang lebar dan memanjang mirip sekali dengan penampilan ikan lele. 

Potret perniagaan produk otomotif di Indonesia mengalami perubahan drastis dari impor mobil secara utuh atau completely built-up (CBU) menjadi impor secara completely knocked-down (CKD) dan dirakit di dalam negeri setelah terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto.  

Tepatnya setelah Soeharto dilantik dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta V pada 27 Maret 1968. Presiden Soeharto memiliki cara pandang berbeda saat resmi menjadi Presiden RI kedua itu.  

You may also like

Comments are closed.

More in Headline