INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Pemerintah menargetkan 10 daftar Proyek Strategis Nasional Baru yang harus rampung pada 2014.

Ambisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN sebanyak 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

10 PSN baru terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur).

Selain Bendungan Karangnongko, pembiayaan proyek PSN baru ini sepenuhnya ditanggung swasta atau non-APBN dan sebagai bentuk dukungan arahan presiden untuk hilirisasi industri.

Sementara itu, empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN adalah Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium–Kelapa Gading dan Velodrome–Manggarai (DKI Jakarta), Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Papua Barat), Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Kalimantan Utara), Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Kalimantan Timur).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program/proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah program/proyek yang dapat diselesaikan paling lambat semester I-2024, dan pembiayaan tidak menggunakan APBN serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.