INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Badan Pusat Statistik mengumumkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,36% pada Maret 2023, turun dari 9,57% di September 2022. Resiliensi ekonomi nasional terjaga setelah krisis pandemi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan angka ini lebih rendah dari prapandemi Maret 2019 (9,41%), meski di atas titik terendah September 2019 (9,22%).

Jumlah penduduk miskin Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Sejak Maret 2021 hingga Maret 2023, 1,6 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Penurunan terjadi di perkotaan dan pedesaan.

“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 seiring dengan menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi terkendali,” kata Kepala BKF.

Penyaluran bansos Triwulan I-2023 efektif, PKH mencapai 89,3%, Kartu Sembako mencapai 86,5%. Pemerintah memberikan tambahan bantuan pangan beras untuk akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

“Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi untuk akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di bawah level prapandemi,” kata Kepala BKF.

Kepala BKF menekankan tren penurunan kemiskinan sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek untuk mencapai penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024.

“Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan menjadi pijakan mencapai cita-cita Indonesia berpendapatan tinggi sebelum 2045,” ujar Kepala BKF.

Neraca perdagangan Indonesia Juni 2023 surplus USD3,45 miliar, ekspor USD20,61 miliar, impor USD17,15 miliar. Total surplus kumulatif Januari hingga Juni 2023 mencapai USD19,93 miliar, selama 38 bulan berturut-turut.

“Kinerja neraca perdagangan Indonesia tetap surplus menunjukkan keseimbangan eksternal yang kuat di tengah tren pelemahan pertumbuhan global dan harga komoditas fluktuatif. Pantauan terus dilakukan untuk mitigasi dampak terhadap laju ekspor,” kata Kepala BKF.