INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Mengatasi masalah kemiskinan merupakan proses perjalanan yang panjang. Sejak awal kemerdekaan,  upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah menjadi fokus dan prioritas  pemerintah dan terus berlanjut hingga saat ini. Berbagai kebijakan program telah diluncurkan.

Kemiskinan mencerminkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan pembangunan. Cara penanggulangannya tidak hanya dengan kedermawanan (charity). Melainkan juga menumbuhkan kapasitas kelompok miskin secara multi dimensi.

Meski prosentase penduduk miskin terus menurun  – sejak 2018 telah mencapai satu digit, yakni 9,82 persen – namun jumlah orang miskin masih cukup besar, yakni sekitar 25 juta orang.

Sejak awal 2000-an, berbagai program dari lembaga dan organisasi membidik sasaran bersama; mengentaskan kemiskinan. Namun koordinasi antarkementrian dan lembaga tidak mudah.

Tantangan berat terus dihadapi dalam penanggulangannya, karena kemiskinan semakin komplek. Akar masalahnya multidimensional.

Awalnya pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK), April 2001, di bawah koordinasi Wakil Presiden RI. Masa itu, pembentukan BPKP merupakan prasyarat paket pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF).

Lalu Presiden Megawati Soekarnoputri mengubahnya menjadi KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), melibatkan lembaga keuangan perbankan, pihak swasta, dan swadaya masyarakat selain berbagai pemangku di tingkat nasional dan daerah.

Pada pemerintahan SBY periode pertama, KPK diubah menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinsn (TKPK) yang bertujuan melanjutkan dan memantapkan hasil KPK.  Meski berubah nama, mekanisme kerja TKPK sama dengan KPK.

Memasuki periode ke dua SBY, 2009, dibentuk  “tim transisi” langsung di bawah Wapres Boediono. Selain menciptakan strategi kebijakan dan program, juga percepatan penanggulangan kemiskinan.

Istilah “percepatan” dimaksudkan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi agenda penting sekaligus   respon penurunan kemiskinan yang melambat.

MEMBENTUK TNP2K

Salah satu rekomendasi “tim trasisi” adalah  pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden.

Koordinasi lembaga langsung di bawah Wakil Presiden menjadi kunci efektifitasnya, karena tak semata urusan kementrian di bawah Menko Kesra.

TNP2K meyakini bahwa upaya penanggulangan kemiskinan adalah kerja jangka panjang yang perlu dilakukan oleh banyak pihak, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah, di pusat maupun daerah.

Dukungan diberikan kepada wakil presiden dan para menteri dalam bentuk penyediaan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence based). Sekretaris TNP2K juga memberikan dukungan teknis kepada  K/L (Kementrian/Lembaga) selaku pelaksana program untuk memastikan bahwa arahan kebijakan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan baik.

Pencapaian selama periode 2010-2014 menjadi salah satu faktor dilanjutkannya kelembagaan koordinasi TNP2K di bawah pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah Jokowi–JK juga mengukuhkan komitmennya dengan mengeluarkan peraturan Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sebagai Ketua TNP2K, Wakil Presiden memberikan arahan kebijakan atau intruksi perbaikan atau pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Wakil Presiden memastikan seluruh sektor yang relevan dalam penanggulangan kemiskinan, berkoordinasi dan bekerjasama, baik yang berada dalam domain koordinasi Menko Kesra maupun Menko lainnya.

Dukungan teknis dari Sekretariat TNP2K kepada Kementrian/Lembaga Negara  (K/L) selaku pelaksana program memastikan bahwa arahan kebijakan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian TNP2K 10 tahun terakhir tak lepas dari kepemimpinan yang efektif dalam mengelola segala kelebihan  sekaligus kelemahan yang ada.

KEPEMIMPINAN WAKIL PRESIDEN

Penanggulangan kemiskinan yang efektif, yang dicapai selama ini diperoleh berkat koordinasi TNP2K yang didukung oleh beberapa hal;

Pertama, Kepemimpinan tingkat tinggi (high level leadership), di mana Wakil Presiden menjadi kunci efektifnya koordinasi. Sebab, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan kementrian yang berada di bawah koordinasi Menko Kesra, sehingga perlu melibatkan K/L yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK,  koordinasi diperluas dengan melibatkan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman.

Kedua, Championship dalam pemerintahan. Kualitas teknokratis dan validitas rekomendasi kebijakan yang diberikan anggota TNP2K oleh kepada Wakil Presiden dan Kementrian/Lembaga (K/L) meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, tenaga ahli profesional. Walaupun direkrut dari luar birokrasi, para staf sekretarit dan kelompok kerja kebijakan sebagai internal policy, menghasilkan pengetahuan yang mendukung perbaikan implementasi kebijakan.

Keempat, fleksebilitas pendanaan. Sejak awal terbentuknya hingga saat ini, Sekretaritat TNP2K memperoleh dukungan dari pemerintah Australia melalui Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan, selain dari APBN.

TNP2K dibentuk pada 2010 dengan tujuan untuk mendorong percepatan poenanggulangan kemiskianan melalui penyempurnaan kebijakan dan program kemiskinan, sekaligus juga berperan memastikan kualitas implementasi .

Dalam menjalankan perannya, TNP2K memanfaatkan pengetahuan dan bukti untuk mendukung usulan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas implementasi program.

TNP2K diperkuat oleh sejumlah staf yang merupakan tenaga ahli dan spesialis profesional di bidangnya. Para staf direkrut melalui proses yang akuntabel untuk memastikan para calon terbaiklah yang terpilih.

Selain kapasitas teknokratis organisasi, para staf didorong untuk terbuka pada ide ide baru dan kerjasama berdasarkan kepercayaan (trust), untuk melahirkan terobosan kebijakan baik menyangkut program baru atau inovasi dalam mekanisme delivery-nya.

Atas semua hal yang dilakukan, TNP2K tumbuh dan berkembang menjadi ‘dapur’ dukungan kebijakan yang menjadi rujukan dalam isu terkait penanggulangan kemiskinan.

Sejauh ini, pemangku kepentingan selalu memberi respon positis atas hasil kerja TNP2K selama ini.

Sebagai kerja panjang, TNP2K meyakini bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dinilai hanya dari satu dua capaian. Kadang dirasakan ada setback dari kemajuan yang telah diupayakan. Namun  bagi TNP2K, sejauh satu langkah mundur diikuti langkah maju telah memberi motivasi agar tidak menyerah.

Perjalanan Sekretariat TNP2K selama hampir 10 tahun terakhir ini menunjukkan diperlukannya kapasitas kepemimpinan dalam kualifikasi teknokratis untuk memimpin aktifitas operasional TN2PK sehari hari.

Kapasitas dan kualifikasi tersebut mutlak diperlukan untuk melanjutkan capaian capaian dan kerja efekstif TNP2K ke depan.

*) Ditulis oleh wartawan senior Dimas Supriyanto