Sumber: Kemenkes

PUPR Bangun SPAM Untuk Cegah Jakarta Tenggelam

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta sudah menjadi isu nasional dengan kekhawatiran Jakarta akan tenggelam. Hal tersebut membuat pemerintah turun tangan bersiaga mencegah kekurangan air bersih dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dalam pencegahan land subsidence dan pemenuhan kebutuhan air perpipaan.

Sumber: Kemenko Marves

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan yang ikut menyaksikan penandatangan MoU kerja sama mengatakan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini sangat penting untuk merespons isu tenggelamnya Jakarta.

“Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” ujar Menko Luhut, Senin (03/01/2022).

Pemerintah mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.

Saat ini, masyarakat masih cenderung menggunakan air tanah. Cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64% dan untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Sumber: PUPR

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menjawab kebutuhan air warga DKI Jakarta, Kementerian PUPR akan membangun 3 SPAM Regional, yaitu:

  1. Regional Jatiluhur I berkapasitas 4.000 liter/detik yang akan menambah 13% layanan
  2. SPAM Karian – Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik  menambah 10% layanan
  3. SPAM Juanda II berkapasitas 2.054 liter/detik yang menambah 7% layanan.

“Mudah-mudahan pada 2030 semua penduduk di DKI Jakarta bisa kita layani dengan air minum perpipaan.  Sehingga harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan,” ujar Menteri Basuki.

Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan optimis pelayanan air perpipaan bagi masyarakat DKI Jakarta dapat terpenuhi sebelum 2030.

“Ditandatanganinya MoU ini insyaallah target melayani 100% warga DKI Jakarta dapat tercapai, bahkan bisa lebih awal. Untuk itu izinkan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kemendagri dan Kemenko Marimves,” ucap Anies.

You may also like

Comments are closed.

More in Properti