INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA:Banyak studi akademis dan empiris di berbagai negara, baik di negara berkembang atau negara maju, mendokumentasaikan mengapa BUMN (State Owned Enterprise) dibentuk dan kemudian menjadi agen utama pembangunan suatu negara (development agent).

Peran strategis tersebut harus diemban oleh BUMN karena dunia swasta masih belum mampu memproduksi, menyediakan atapun mengelola fasilitas layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat di suatu negara. Oleh karenanya, BUMN hadir sebagai entitas bisnis yang mendapatkan penugasan tertentu dari negara ke sejumlah sektor industri yang pada tahap awal perkembangannya masih belum memiliki nilai keekonomian.

Melalui penugasan serta dukungan anggaran negara, BUMN hadir di sejumlah sektor industri seperti infrastruktur, keuangan, industri militer, energi, pertambangan, properti, telekomunikasi dan perdagangan.

Dalam perkembangannya, BUMN mengalami proses privatisasi dalam berbagai bentuk dan metode di banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang. Paling tidak terdapat tiga gelombang besar arus privatisasi BUMN di dunia.

Pertama, gelombang privatisasi yang dilakukan selama pemerintahan Margareth Tatcher di Inggris (1979-1990) yang kemudian menjadi model di berbagai negara untuk meningkatkan daya saing tidak hanya BUMN tetapi juga perekonomian negara secara keseluruhan.

Kedua, pasca berakhirnya Blok-Soviet yang membuat banyak negara di Eropa Timur memodernisasi perusahaan negara dan perekonomiannya untuk lebih berorientasi pasar (market oriented).

Ketiga, pasca krisis ekonomi Asia 1997-1998 yang membuat lebih banyak negara di Asia melakukan privatisasi BUMN untuk tidak hanya mengurangi beban anggaran negara tetapi juga membuat BUMN menjadi lebih efisien, produktif dan mewujudkan tata kelola yang lebih baik (good governance).