Pembangunan menara telekomunikasi setinggi 32 meter di permukiman Jelambar memicu keberatan warga. Pemerintah Jakarta Barat sedang memeriksa perizinan dan kesesuaian pemanfaatan ruang proyek tersebut.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Barat menerbitkan surat peringatan pertama pada 14 Oktober 2026. Persoalan yang diperiksa mencakup Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meninjau lokasi pada 16 Oktober. “Aspek perizinan dan kesesuaian pemanfaatan ruang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia meminta pemerintah membandingkan dokumen perusahaan dengan kondisi bangunan di lapangan. Pemeriksaan administrasi dinilai belum cukup tanpa memastikan keamanan struktur serta perlindungan warga.
Pemerintah akan menggelar mediasi di Kecamatan Grogol Petamburan. Pertemuan tersebut melibatkan masyarakat, perusahaan pemilik menara, dan instansi teknis terkait.
Kemungkinan pembongkaran baru dapat diputuskan apabila pelanggaran terbukti berdasarkan pemeriksaan. Tindakan tersebut juga harus mengikuti prosedur dan kewenangan setiap lembaga.
Hingga pembaruan terakhir, identitas pemilik menara, nilai investasi, fungsi jaringan, dan jumlah operator pengguna belum diumumkan. Status PBG dan SLF juga belum memperoleh keputusan akhir dari pemerintah.
Menara telekomunikasi dibutuhkan untuk memperluas kapasitas serta kualitas jaringan seluler. Namun, penempatannya di kawasan padat harus memenuhi aturan keselamatan, tata ruang, jarak, dan perlindungan lingkungan permukiman.
Kasus ini penting karena pembangunan jaringan sering melibatkan perusahaan menara dan beberapa operator sekaligus. Ketidakjelasan izin dapat memicu sengketa, menunda operasi, dan menambah biaya investasi.
Informasi bersumber dari keterangan DPRD dan Pemerintah Jakarta Barat yang dipublikasikan ANTARA pada 16 Oktober 2026. Pemeriksaan masih berjalan sehingga dugaan pelanggaran belum menjadi keputusan hukum final.
