Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan progres pembangunan kawasan perkantoran yudikatif mencapai rata-rata 19,29 persen. Angka itu disampaikan dalam keterangan resmi pada 30 September 2026 setelah kunjungan jajaran Mahkamah Agung.
INFRASTRUKTUR.CO.İD, NUSANTARA: Pada waktu yang sama, pekerjaan Gedung Mahkamah Agung tercatat mencapai 19,098 persen. Kedua angka tersebut memiliki cakupan berbeda, sehingga progres satu gedung tidak mewakili keseluruhan kawasan.
“Tapi setelah sampai di sini, ternyata pembangunan sedang berjalan,” ujar Hakim Agung Militer Sugeng Sutrisno dalam rilis Otorita IKN. Ia meninjau Nusantara bersama Hakim Agung Ennid Hasannudin dan Lulik Tri Cahyaningrum beserta jajaran.
Kawasan tersebut disiapkan untuk menampung lembaga peradilan di pusat pemerintahan baru, Kalimantan Timur. Pembangunannya menjadi bagian dari tahap kedua IKN yang juga mencakup kompleks legislatif dan prasarana pendukung.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut sasaran penyelesaian pada 2027 hingga semester pertama 2028. Target itu disampaikan dalam rilis 21 April 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui desain kedua kawasan.
Kontrak pembangunan telah dimulai sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian desain pada awal 2026. Menurut Otorita IKN, penyempurnaan tersebut mengikuti arahan Presiden mengenai rancangan kompleks lembaga negara.
Delapan paket kontrak diteken pada 4 Desember 2025, termasuk lima paket kawasan legislatif dan dua paket yudikatif. Satu paket lainnya mencakup kantor pendukung Otorita IKN serta Polres IKN.
Dalam dokumen pengumuman kontrak, kawasan legislatif mencakup 16 gedung di lahan seluas 41,81 hektare. Sementara itu, kawasan yudikatif meliputi empat gedung pada persil 15,15 hektare.
Rencana legislatif mencakup gedung DPR, DPD, MPR, dan fasilitas sidang paripurna. Otorita IKN menyebut ruang paripurna dirancang berkapasitas 1.579 orang, bukan kapasitas seluruh kompleks perkantoran.
Pekerjaan yudikatif terbagi menjadi paket Mahkamah Agung serta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket lainnya mencakup Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, dan masjid.
Pemerintah sebelumnya menyetujui kebutuhan anggaran kelanjutan pembangunan IKN 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Menurut penjelasan resmi Januari 2025, cakupannya meliputi ekosistem legislatif-yudikatif, akses wilayah perencanaan kedua, serta pemeliharaan fasilitas yang telah selesai.
