BP Batam mewajibkan pengembang pusat data membangun instalasi pengolahan air laut secara mandiri. Kebijakan itu ditempuh untuk mencegah kebutuhan industri digital menekan pasokan air masyarakat.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, BATAM — Instalasi harus menggunakan teknologi sea water reverse osmosis atau SWRO. Air dari Waduk Duriangkang hanya dapat digunakan secara terbatas ketika fasilitas masih dibangun dan dipersiapkan.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan kebutuhan aktual harus dibedakan dari proyeksi proyek. Dua pengembang di Nongsa masih merencanakan ekspansi, sedangkan dua proyek di Kabil belum beroperasi.
“Seluruh opsi perlu dijalankan secara terpadu,” kata Ariastuty dalam keterangan pemerintah. Strateginya mencakup optimalisasi sumber air baku, perbaikan distribusi, dan pembangunan infrastruktur tambahan.
BP Batam juga memprioritaskan pemasangan sistem SCADA pada jaringan air minum. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau operasi dan mendeteksi kebocoran secara berkelanjutan.
Alternatif pasokan dari Kabupaten Lingga dan Bintan sedang dijajaki bersama pemerintah serta sektor swasta. Pembangunan waduk baru turut dipertimbangkan, tetapi penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan lima sampai tujuh tahun.
Pusat data memerlukan air untuk mendinginkan perangkat komputasi dan menjaga suhu fasilitas. Beban air akan meningkat seiring masuknya investasi digital dalam skala besar ke Batam.
BP Batam belum membuka kapasitas SWRO, kebutuhan air setiap pengembang, nilai investasi, dan tarif produksinya. Kajian juga perlu memasukkan konsumsi energi serta pengelolaan air berkadar garam tinggi setelah proses desalinasi.
Informasi bersumber dari keterangan resmi BP Batam yang dipublikasikan ANTARA pada 16 Oktober 2026. Kebijakan telah ditetapkan, sedangkan sejumlah proyek pusat data masih berada pada tahap perencanaan.
