Sebanyak 227.365 Sekolah Membutuhkan Sambungan dan Tambahan Daya Listrik
Sebanyak 227.365 satuan pendidikan di Indonesia membutuhkan sambungan baru atau penambahan daya listrik untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran.
Semua kegagahan itu runtuh seketika saat foto beredar: Ketum PWI berjabat tangan, tersenyum, berdamai dengan Hotman Paris Hutapea di depan "Godfather politik" Sufmi Dasco Ahmad.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Kami sempat berdiri dan bertepuk tangan.
Ketika Ketua Umum PWI Pusat lantang menyatakan: "Kami maafkan, tapi proses hukum tetap lanjut."
Gagah. Tegas. Marwah.
Wartawan senior di WAG SWSI memuji. "Ini baru pemimpin," kata mereka.
Ternyata semua itu omong kosong.
Semua kegagahan itu runtuh seketika saat foto beredar: Ketum PWI berjabat tangan, tersenyum, berdamai dengan Hotman Paris Hutapea di depan "Godfather politik" Sufmi Dasco Ahmad.
Di situlah kami sadar. Ketegasan itu hanya lips service. Retorika kosong. Sandiwara murahan.
Ini Pengkhianatan
Pengkhianatan terhadap Anggota
Kami, wartawan di daerah, yang tiap hari berhadapan dengan preman, pejabat arogan, dan ancaman UU ITE. Kami berlindung di bawah nama PWI.
Lalu pemimpin kami malah berfoto damai dengan orang yang sering jadi mimpi buruk pers? Di mana wibawa organisasi?
Pengkhianatan terhadap Kode Etik
Pasal 6 KEJ: "Tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi".
Pasal 1 KEJ: "Bersikap independen".
Independen yang mana kalau keputusan organisasi bisa diintervensi dan "dijembatani" oleh tokoh politik?
Pengkhianatan terhadap Sejarah
PWI lahir 1946. Sudah ditempa penjara, dibredel, digugat. Senior-senior kita mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan pers.
Dan hari ini, marwah 79 tahun itu ditukar hanya dengan selembar foto damai.
Ini Bukan Soal Pribadi
Jangan berlindung di balik kata "ini urusan pribadi".
Begitu Anda memakai nama Ketua Umum PWI, maka Anda membawa nama 100 ribu wartawan. Anda membawa nama organisasi terbesar di negeri ini.
Keputusan sebesar ini bukan keputusan warung kopi. Ini harus lewat Dewan Penasihat. Lewat Dewan Pakar. Lewat musyawarah.
Tapi tidak. Diputuskan sendiri. Diumumkan lewat foto.
Ini arogansi.
Sampai Kapan?
Maka wajar jika kecaman dan celaan tajam menghujani PWI. Itu bukan kebencian. Itu bentuk cinta yang dilukai.
Kami menuntut 3 hal:
Minta maaf terbuka kepada seluruh anggota PWI atas blunder strategis ini.
Evaluasi total. Kembalikan fungsi Dewan Penasihat dan Dewan Pakar. Jangan jadikan mereka pajangan.
Komitmen: Tidak akan ada lagi pertemuan dan "damai" yang mencoreng nama PWI tanpa mandat organisasi.
Jika tidak, maka lebih baik bubarkan saja. Karena PWI tanpa marwah hanyalah kumpulan orang yang haus titel.
Kami masih sayang PWI. Karena itu kami berteriak.
Jangan sampai anak cucu kami kelak bertanya: "Dulu PWI pernah besar ya? Kok sekarang tinggal nama?"
Cukup. Jangan lagi jual marwah demi pencitraan.
Jakarta, 29 Juli 2026
Sebanyak 227.365 satuan pendidikan di Indonesia membutuhkan sambungan baru atau penambahan daya listrik untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran.
Pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi hingga 40 tahun untuk menekan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memperlebar akses pembiayaan perumahan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan daya beli, lokasi hunian, dan kemampuan calon debitur memenuhi persyaratan kredit.
Pemulihan pascagempa Flores mulai bergeser dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan nasional kembali terhubung, tetapi puluhan ribu rumah, jembatan, fasilitas publik, air bersih, dan jaringan ekonomi masih harus dipulihkan dengan standar yang lebih tahan bencana.