BTN Tunggu Aturan Pelaksana KPR FLPP Tenor 40 Tahun
PT Bank Tabungan Negara belum menjalankan skema KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun karena masih menunggu peraturan pelaksanaan dari BP Tapera.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan target rumah layak huni bagi 11 juta keluarga Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam penyediaan perumahaan di Indonesia masih memiliki tantangan berat.
Untuk menanganinya, ?Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak. Dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen, atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga,? jelasnya dalam sambutannya pada seminar daring di Jakarta, pada Rabu (30/6/2021).
Dalam hal ini, pemerintah juga sudah dan akan terus memberikan insentif? untuk keberlangsungan sektor ini. Dan pemerintah memberikan insentif PPN 100 persen untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar. Sedangkan rumah dengan harga antara Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar akan mendapat insentif 50 persen.
Hal ini diatur dalam PMK No 21 tahun 2021. Pengerjaan ini khususnya untuk membantu masyarakat berpengehasilan rendah (MBR) agar memiliki hunian yang layak.
);
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam penyediaan perumahaan di Indonesia masih memiliki tantangan berat.
Untuk menanganinya, ?Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak. Dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen, atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga,? jelasnya dalam sambutannya pada seminar daring di Jakarta, pada Rabu (30/6/2021).
Dalam hal ini, pemerintah juga sudah dan akan terus memberikan insentif? untuk keberlangsungan sektor ini. Dan pemerintah memberikan insentif PPN 100 persen untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar. Sedangkan rumah dengan harga antara Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar akan mendapat insentif 50 persen.
Hal ini diatur dalam PMK No 21 tahun 2021. Pengerjaan ini khususnya untuk membantu masyarakat berpengehasilan rendah (MBR) agar memiliki hunian yang layak.
);
