Selain penerimaan langsung, Proyek LNG Abadi Masela diperkirakan menghasilkan pajak tidak langsung sekitar US$6,43 miliar. Namun, besarnya manfaat fiskal bagi daerah akan ditentukan oleh skema Dana Bagi Hasil, participating interest, kapasitas BUMD, dan tata kelola pendapatan.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, TANIMBAR: Proyek LNG Abadi Masela tidak hanya menjanjikan tambahan pasokan energi dan kegiatan ekonomi baru. Proyek senilai US$20,9 miliar itu juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber penerimaan negara jangka panjang dari sektor minyak dan gas bumi.
Berdasarkan materi proyek, pendapatan langsung yang dihasilkan dari pengembangan Lapangan Abadi diperkirakan mencapai sekitar US$37,85 miliar hingga berakhirnya kontrak bagi hasil pada 2055.
Selain itu, kegiatan konstruksi dan operasi proyek diproyeksikan menghasilkan pajak tidak langsung sekitar US$6,43 miliar. Angka tersebut belum memasukkan dampak fiskal lain yang berpotensi muncul dari pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, konsumsi masyarakat, dan aktivitas ekonomi turunannya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan Proyek Masela akan memberi manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan bagi Indonesia.
“Proyek Abadi Masela memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan, antara lain meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar US$37,8 miliar serta pajak tidak langsung sekitar US$6,43 miliar,” katanya dalam groundbreaking proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 Juli 2026.
Namun, proyeksi penerimaan tersebut bukan seluruhnya dana yang langsung masuk ke kas Pemerintah Provinsi Maluku atau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pendapatan proyek akan terlebih dahulu mengikuti ketentuan kontrak bagi hasil, perpajakan, pengembalian biaya, dan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Table of contents [Show]
Proyek LNG Abadi Masela dioperasikan INPEX Masela Ltd. dengan hak partisipasi sebesar 65 persen. Pertamina Hulu Energi Masela memiliki 20 persen, sedangkan Petronas Masela memegang 15 persen.
Investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar US$20,9 miliar. Dana itu digunakan untuk membangun sumur pengembangan, fasilitas bawah laut, unit produksi terapung, jaringan pipa, kilang LNG darat, pelabuhan, serta fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon.
Ketika beroperasi, proyek dirancang menghasilkan LNG sebanyak 9,5 juta ton per tahun. Masela juga ditargetkan memproduksi gas pipa domestik sekitar 150 juta kaki kubik per hari serta kondensat hingga 35.000 barel per hari.
Produksi tersebut akan menjadi dasar pembentukan pendapatan proyek. Negara berpotensi memperoleh penerimaan melalui bagian pemerintah dalam kontrak bagi hasil, pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta berbagai pungutan sesuai peraturan.
Akan tetapi, angka US$37,85 miliar merupakan proyeksi selama periode proyek yang panjang, bukan penerimaan dalam satu tahun. Realisasinya akan dipengaruhi volume produksi, harga LNG dan kondensat, biaya pembangunan, biaya operasi, jadwal produksi, serta ketentuan fiskal yang berlaku.
Apabila produksi terlambat atau biaya proyek meningkat, penerimaan negara dapat bergeser dari proyeksi awal. Sebaliknya, harga energi yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai penjualan dan bagian penerimaan pemerintah.
Bagi Maluku dan Kepulauan Tanimbar, manfaat fiskal paling langsung berpotensi berasal dari Dana Bagi Hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi.
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari penerimaan negara yang dialokasikan kembali kepada daerah berdasarkan ketentuan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Besarnya dana yang diterima tidak sama dengan total pendapatan proyek karena pembagiannya mengikuti formula dalam peraturan perundang-undangan.
Materi proyek menyebut transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ke Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan daerah lain diperkirakan meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi. Namun, dokumen yang tersedia belum merinci nominal Dana Bagi Hasil yang akan diterima masing-masing pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun proyeksi fiskal secara hati-hati. Pendapatan dari proyek migas bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi harga komoditas, volume produksi, dan biaya proyek.
Ketergantungan terlalu besar terhadap pendapatan migas dapat menimbulkan masalah ketika harga energi turun atau produksi mulai berkurang. Daerah perlu menggunakan tambahan pendapatan untuk membangun sumber pertumbuhan yang lebih beragam.
Selain Dana Bagi Hasil, Pemerintah Provinsi Maluku berpeluang memperoleh manfaat melalui hak partisipasi atau participating interest sebesar 10 persen yang disiapkan bagi badan usaha milik daerah.
Skema PI memungkinkan BUMD ikut memiliki bagian dalam wilayah kerja migas. Dengan kepemilikan tersebut, daerah berpotensi memperoleh bagian hasil ekonomi sesuai porsi partisipasinya setelah proyek memasuki produksi.
Fact sheet proyek mencantumkan komitmen pemberian PI 10 persen kepada BUMD Maluku sebagai salah satu bentuk manfaat langsung bagi daerah.
Namun, PI bukan pemberian uang tunai tanpa risiko. Kepemilikan tersebut terkait dengan kewajiban pembiayaan dan pengelolaan investasi. BUMD harus memahami struktur biaya, skema pendanaan, arus kas, dan risiko proyek migas yang berlangsung puluhan tahun.
Pemerintah daerah perlu memastikan perusahaan penerima PI memiliki manajemen profesional, laporan keuangan transparan, dan pengawasan yang kuat. BUMD juga harus terbebas dari intervensi politik yang dapat mengganggu keputusan bisnis.
Tanpa tata kelola yang baik, manfaat PI dapat berkurang karena tingginya biaya pendanaan, pengeluaran yang tidak efisien, atau pembagian keuntungan yang tidak transparan.
Besarnya penerimaan negara dan daerah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat fiskal baru terasa apabila pendapatan digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat ekonomi lokal.
Tambahan anggaran dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, serta pelatihan tenaga kerja.
Pemerintah daerah juga dapat menggunakan pendapatan untuk membantu usaha kecil, memperkuat sektor perikanan dan pertanian, serta menyiapkan industri yang mampu bertahan setelah masa konstruksi proyek berakhir.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kekayaan energi harus digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita butuh uang untuk membuat pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk membayar gaji guru sehingga sekolah-sekolah kita tidak kalah dengan sekolah di luar negeri. Kita butuh uang untuk membangun prasarana yang penting untuk kehidupan modern,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah mempunyai tanggung jawab memastikan hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dirasakan sebanyak mungkin masyarakat.
“Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi,” ujarnya.
Proyek sumber daya alam berskala besar kerap menciptakan lonjakan pendapatan daerah. Namun, pendapatan tersebut tidak berlangsung selamanya.
Pada masa konstruksi, penerimaan dapat meningkat dari pajak, konsumsi, tenaga kerja, serta kegiatan perusahaan. Setelah konstruksi selesai, sebagian aktivitas ekonomi akan berkurang dan kebutuhan tenaga kerja menurun.
Proyek Masela diperkirakan menyerap sekitar 12.000 pekerja langsung pada puncak pembangunan. Saat memasuki operasi, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan turun menjadi sekitar 850 hingga 1.000 orang.
Perubahan tersebut perlu masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Pemerintah tidak seharusnya menggunakan pendapatan sementara untuk membiayai belanja rutin yang sulit dikurangi pada masa mendatang.
Pendapatan migas akan lebih produktif apabila digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, pelatihan vokasi, konektivitas antarpulau, dan pengembangan usaha masyarakat.
Daerah juga dapat mempertimbangkan pembentukan dana cadangan atau dana abadi. Sebagian pendapatan disimpan dan hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai pembangunan lintas generasi.
Besarnya nilai ekonomi Masela membuat keterbukaan informasi menjadi penting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan BUMD perlu menjelaskan secara berkala mengenai produksi, pendapatan, biaya, Dana Bagi Hasil, dan keuntungan dari PI.
Masyarakat perlu mengetahui berapa pendapatan yang benar-benar diterima daerah dan untuk apa dana tersebut digunakan. Keterbukaan dapat mengurangi risiko korupsi, pemborosan, dan konflik kepentingan.
Menteri ESDM telah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menggunakan Proyek Masela sebagai ruang bagi kepentingan politik atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong,” katanya.
Peringatan tersebut tidak hanya berlaku untuk pembagian kontrak kepada perusahaan lokal. Prinsip yang sama harus diterapkan dalam pengelolaan PI, penggunaan Dana Bagi Hasil, dan penyusunan program pembangunan yang dibiayai dari penerimaan proyek.
Proyek LNG Abadi Masela diproyeksikan memberikan kontribusi sekitar US$137,7 miliar terhadap perekonomian nasional hingga 2055. Pendapatan rumah tangga secara nasional diperkirakan bertambah sekitar US$31,4 miliar.
Bagi Maluku, kontribusi ekonomi diproyeksikan mencapai US$95 miliar, sedangkan tambahan pendapatan masyarakat diperkirakan sekitar US$6,86 miliar. Di Kepulauan Tanimbar, kontribusi ekonomi diproyeksikan mencapai US$92 miliar dengan tambahan pendapatan sekitar US$6,42 miliar.
Angka-angka itu merupakan proyeksi yang harus diuji melalui realisasi proyek. Besarnya dampak bagi daerah akan bergantung pada keterlibatan tenaga kerja lokal, penggunaan perusahaan daerah, pembangunan industri hilir, serta kualitas kebijakan fiskal.
Groundbreaking menjadi awal pembangunan fisik. Namun, pekerjaan yang sama pentingnya adalah menyiapkan sistem agar pendapatan Masela tidak habis sebagai belanja jangka pendek.
Apabila dikelola secara transparan dan produktif, penerimaan proyek dapat membiayai transformasi Maluku selama puluhan tahun. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, daerah berisiko tetap tertinggal meskipun gas bernilai miliaran dolar diproduksi dari wilayahnya sendiri.
