Investasi US$20,9 miliar diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka ribuan lapangan kerja, dan menghidupkan industri pendukung. Tantangannya, manfaat proyek harus benar-benar tinggal di Tanimbar, bukan hanya mengalir keluar daerah.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, TANIMBAR: Proyek LNG Abadi Masela berpotensi mengubah Kepulauan Tanimbar dari kawasan terluar di Maluku menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
Proyek gas dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar itu tidak hanya akan menghadirkan kilang LNG berskala besar. Pembangunannya juga akan menciptakan kebutuhan terhadap pelabuhan, jalan, listrik, air bersih, perumahan, jasa logistik, tenaga kerja, dan berbagai kegiatan usaha pendukung.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan proyek tersebut diharapkan menjadi penggerak kemajuan Indonesia, khususnya kawasan timur. Menurut dia, pengembangan Lapangan Abadi juga akan memperkuat kemandirian energi dan menjadi tonggak penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur,” kata Prabowo saat meresmikan dimulainya Proyek LNG Abadi Masela melalui konferensi video, Kamis, 16 Juli 2026.
Proyek yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, itu dirancang menghasilkan LNG sebanyak 9,5 juta ton per tahun. Selain itu, proyek ditargetkan memproduksi gas pipa domestik sekitar 150 juta kaki kubik per hari dan kondensat hingga 35.000 barel per hari.
Table of contents [Show]
Kajian yang disajikan dalam materi proyek memperkirakan LNG Abadi Masela dapat memberikan kontribusi sekitar US$137,7 miliar terhadap perekonomian nasional hingga 2055.
Kontribusinya terhadap perekonomian Maluku diproyeksikan mencapai US$95 miliar. Sementara bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dampak ekonominya diperkirakan sekitar US$92 miliar.
Proyek tersebut juga diproyeksikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kontribusi terhadap pendapatan nasional diperkirakan mencapai US$31,4 miliar, sedangkan tambahan pendapatan di Maluku diproyeksikan sekitar US$6,86 miliar dan di Kepulauan Tanimbar sekitar US$6,42 miliar.
Angka-angka tersebut merupakan proyeksi ekonomi, bukan pendapatan yang langsung diterima pemerintah daerah. Realisasinya akan bergantung pada kelancaran pembangunan, besarnya keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan lokal, serta kemampuan daerah menangkap perputaran ekonomi yang muncul dari proyek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tempat proyek beroperasi. Pemerintah, menurut dia, tidak ingin kekayaan sumber daya alam diambil tanpa memberi ruang bagi masyarakat setempat.
“Investasi masuk penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.
Pembangunan kilang LNG darat direncanakan berlangsung di Desa Lermatang, Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gas dari Lapangan Abadi di Laut Arafura akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju fasilitas pengolahan di darat.
Lapangan Abadi berada sekitar 750 kilometer di selatan Ambon. Kedalaman air di wilayah proyek berkisar antara 400 sampai 800 meter. Pengembangannya mencakup fasilitas bawah laut, sumur produksi, unit FPSO, jaringan pipa ekspor gas, kilang LNG darat, serta fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon.
Kehadiran proyek sebesar itu akan mengubah kebutuhan dasar di Kepulauan Tanimbar. Arus pekerja, barang, dan investasi diperkirakan meningkat selama tahap konstruksi.
Hotel, rumah sewa, angkutan, katering, bengkel, penyedia bahan bangunan, jasa keamanan, kesehatan, serta usaha perdagangan berpotensi mendapatkan pasar baru. Pemerintah daerah juga akan menghadapi kebutuhan tambahan terhadap pengelolaan sampah, air bersih, transportasi, perumahan, dan tata ruang.
Perubahan tersebut dapat menjadi peluang, tetapi juga membawa tekanan. Kenaikan permintaan terhadap tanah dan hunian berpotensi mendorong harga. Masuknya pekerja dari luar daerah juga dapat meningkatkan persaingan kerja apabila tenaga lokal belum memiliki kompetensi yang sesuai.
Karena itu, pembangunan kapasitas masyarakat perlu berjalan lebih awal, sebelum proyek memasuki puncak konstruksi.
Pada puncak pembangunan, proyek Masela diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung. Jumlah tersebut dapat bertambah apabila pekerja tidak langsung pada sektor logistik, perdagangan, transportasi, dan jasa pendukung ikut dihitung.
Namun, kebutuhan tenaga kerja akan berkurang setelah masa konstruksi selesai. Pada tahap operasi, proyek diperkirakan menyerap sekitar 850 hingga 1.000 pekerja langsung. Sekitar 30 persen di antaranya ditargetkan berasal dari tenaga kerja lokal Maluku dan Kepulauan Tanimbar.
Perbedaan besar antara kebutuhan pekerja konstruksi dan operasi perlu diantisipasi. Tanpa perencanaan, daerah dapat mengalami lonjakan pekerjaan sementara, kemudian menghadapi pengangguran ketika pembangunan selesai.
Pemerintah meminta operator memprioritaskan masyarakat dari Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sejumlah putra daerah disebut telah dikirim mengikuti pendidikan di lembaga migas agar dapat bekerja dalam proyek.
“Kalau sudah habis, kita ambil saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini, pakai dulu di sini,” kata Menteri ESDM.
Kebijakan prioritas tersebut tetap harus disertai pelatihan dan sertifikasi. Proyek migas membutuhkan standar tinggi dalam teknik, keselamatan kerja, lingkungan, pengelasan, operasi mesin, dan pengelolaan bahan berbahaya.
Tanpa peningkatan kompetensi, tenaga lokal berisiko hanya mengisi pekerjaan berkeahlian rendah, sedangkan posisi teknis dan manajerial lebih banyak ditempati pekerja dari luar daerah.
Selain tenaga kerja, pemerintah menjanjikan keterlibatan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan yang dapat dilakukan pengusaha daerah diminta lebih dahulu ditawarkan kepada perusahaan di Maluku.
Peluang tersebut dapat mencakup katering, transportasi, akomodasi, konstruksi pendukung, penyediaan material, kebersihan, keamanan, logistik, dan pemeliharaan fasilitas.
Namun, pemerintah mengingatkan agar kebijakan keberpihakan tidak berubah menjadi pembagian proyek berdasarkan kedekatan politik.
Menteri ESDM meminta pemerintah daerah tidak membawa kepentingan tim sukses atau melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menentukan perusahaan yang terlibat.
“Ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN,” katanya.
Peringatan tersebut penting karena besarnya nilai proyek berpotensi menarik persaingan antarkelompok usaha dan politik. Pelibatan perusahaan lokal harus dilakukan melalui proses yang transparan, sekaligus disertai pendampingan agar mereka mampu memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan tata kelola industri migas.
Maluku juga berpeluang memperoleh manfaat melalui hak kelola atau participating interest sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah.
Kepemilikan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi daerah apabila dikelola secara hati-hati. BUMD berpotensi menerima bagian keuntungan sesuai porsi kepemilikannya setelah proyek berproduksi.
Selain itu, pemerintah daerah berpeluang mendapatkan Dana Bagi Hasil dari kegiatan migas. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, participating interest juga membawa risiko. BUMD membutuhkan pembiayaan, kemampuan tata kelola, serta sumber daya manusia yang memahami investasi migas.
Tanpa pengawasan kuat, manfaat PI dapat tergerus oleh biaya pembiayaan, salah kelola, atau keputusan bisnis yang tidak transparan. Karena itu, skema kepemilikan daerah perlu ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar tambahan pendapatan perusahaan daerah.
Pengalaman sejumlah wilayah penghasil sumber daya menunjukkan bahwa keberadaan tambang atau proyek energi besar tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Daerah dapat tetap tertinggal apabila bahan mentah dan keuntungan keluar, sementara rantai pasok, tenaga ahli, dan pusat pengambilan keputusan berada di wilayah lain.
Risiko itu juga membayangi Masela. Kepulauan Tanimbar dapat menjadi lokasi kilang besar, tetapi hanya memperoleh manfaat terbatas apabila kebutuhan barang dan jasa seluruhnya dipasok dari luar.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan lebih banyak nilai ekonomi tinggal di Maluku. Langkahnya dapat dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan, pusat pelatihan, perusahaan lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur.
Sebagian gas Masela direncanakan digunakan untuk kebutuhan domestik, termasuk bagi industri pupuk, pembangkit listrik, dan jaringan gas. Pupuk Indonesia, PLN, dan PGN telah disebut sebagai calon pembeli domestik.
Apabila industri pengguna gas dibangun di Maluku atau kawasan Indonesia Timur, dampaknya akan lebih besar. Proyek tidak hanya menghasilkan LNG, tetapi juga melahirkan kegiatan industri baru di sekitar sumber energi.
Groundbreaking Masela menandai dimulainya pembangunan yang telah dinantikan hampir tiga dekade. Namun, dampak ekonomi tidak akan muncul dalam satu malam.
Daerah perlu menyiapkan tata ruang, tenaga kerja, pendidikan, layanan publik, dan kebijakan usaha lokal sejak awal. Pemerintah juga harus melindungi hak masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.
Menteri ESDM menyatakan warga yang kebun atau sumber penghidupannya terdampak proyek harus memperoleh kompensasi yang layak. Ia menyebut pendekatannya bukan sekadar “ganti rugi”, tetapi “ganti untung” bagi masyarakat.
Masela dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Maluku dan Indonesia Timur. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari besarnya investasi, kapasitas LNG, atau penerimaan negara.
Ukuran terpentingnya adalah apakah proyek itu mampu meningkatkan pendidikan, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat usaha lokal, memperbaiki infrastruktur, dan menaikkan taraf hidup masyarakat Kepulauan Tanimbar.
Apabila manfaat tersebut terwujud, Masela tidak hanya mengubah peta energi Indonesia. Proyek itu juga dapat mengubah peta ekonomi kawasan timur yang selama ini belum menikmati pembangunan sebesar wilayah barat Indonesia.
