Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyerap hampir separuh anggarannya hingga pertengahan Agustus 2026. Namun, tambahan pagu dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan membuat empat bulan terakhir tahun ini menjadi periode krusial bagi realisasi proyek infrastruktur.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Hingga 19 Agustus 2026, realisasi anggaran Kementerian PU mencapai Rp65,65 triliun atau 49,59% dari pagu Rp132,38 triliun. Pada periode yang sama, progres fisik tercatat 54,84%.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan realisasi anggaran tidak cukup diukur dari besarnya serapan.
“Anggaran ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Data tersebut menunjukkan progres fisik secara agregat sekitar 5,25 poin persentase lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan. Namun, angka rata-rata kementerian menutupi variasi cukup besar di antara program.
Di sejumlah kegiatan, progres fisik masih relatif rendah. Sebagian program lain justru mencatat realisasi keuangan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan fisiknya.
Kondisi itu membuat percepatan belanja hingga akhir tahun perlu diikuti pengawasan terhadap mutu pekerjaan, jadwal penyelesaian, arus kas kontraktor, hingga ketepatan manfaat proyek.
Tantangan pelaksanaan APBN 2026 bertambah karena pagu Kementerian PU mengalami beberapa kali perubahan sepanjang tahun.
Pagu awal ditetapkan Rp118,5 triliun. Setelah penajaman belanja, anggaran sempat turun menjadi Rp106,18 triliun. Pemerintah kemudian menambah anggaran sehingga pagu meningkat menjadi Rp132,38 triliun.
Tambahan tersebut antara lain mencakup Rp21,16 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera serta Rp4,66 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Perubahan pagu mempunyai konsekuensi terhadap pola penyerapan.
Tambahan anggaran pada tengah tahun berarti sebagian paket pekerjaan mempunyai waktu pelaksanaan lebih pendek dibandingkan program yang telah masuk DIPA sejak awal tahun. Sebagian kegiatan juga harus melalui proses perencanaan, pengadaan, kontrak dan mobilisasi sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Dengan pagu Rp132,38 triliun dan realisasi Rp65,65 triliun hingga 19 Agustus, masih terdapat sekitar **Rp66,73 triliun** anggaran yang belum terealisasi.
Angka tersebut tidak seluruhnya harus dibelanjakan sekaligus karena sebagian merupakan pembayaran pekerjaan yang memang dijadwalkan pada tahap berikutnya. Namun, nilainya menunjukkan besarnya pekerjaan fiskal yang masih tersisa sampai Desember.
Persoalannya bukan hanya mengejar persentase penyerapan, tetapi memastikan percepatan pembayaran berjalan sejalan dengan kemajuan pekerjaan.
Dari pagu Rp132,38 triliun, alokasi terbesar berada di Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp48,77 triliun.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh Rp36,38 triliun, Prasarana Strategis Rp31,39 triliun, sedangkan Cipta Karya Rp14,18 triliun.
Bina Marga menjalankan sejumlah pekerjaan besar sepanjang 2026.
Program tersebut antara lain pembangunan 123 kilometer jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.690 kilometer, serta preservasi jembatan sepanjang 107.605 meter.
Kementerian PU juga menargetkan pembangunan dan penggantian jembatan masing-masing sepanjang 2.374 meter dan 2.965 meter, pembangunan flyover dan underpass sepanjang 150 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 32,73 kilometer.
Besarnya porsi Bina Marga membuat realisasi sektor jalan dan jembatan penting bagi industri konstruksi.
Belanja jalan mempunyai rantai pasok panjang, mulai dari kontraktor, semen, aspal, baja, beton pracetak, alat berat, hingga jasa angkutan dan pemasok material daerah.
Karena itu, percepatan belanja PU pada akhir tahun berpotensi meningkatkan permintaan pada sektor tersebut. Namun, penumpukan pekerjaan juga dapat meningkatkan tekanan terhadap kapasitas kontraktor dan rantai pasok jika jadwal proyek berlangsung bersamaan.
Di sektor sumber daya air, Kementerian PU menjalankan pembangunan 15 bendungan yang masih berlangsung.
Program lainnya meliputi pembangunan jaringan irigasi seluas 11.121 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 85.347 hektare, pembangunan pengendali banjir sepanjang 182,12 kilometer dan pengamanan pantai sepanjang 16 kilometer.
Pemerintah juga menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI pada 12.000 lokasi.
Investasi pada irigasi memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas dibandingkan pekerjaan konstruksi. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan agenda swasembada pangan karena menentukan ketersediaan air, intensitas tanam dan produktivitas pertanian.
Karena itu, ukuran keberhasilan proyek tidak cukup berhenti pada panjang saluran yang dibangun atau persentase anggaran yang terserap.
Indikator berikutnya adalah tambahan luas layanan irigasi, kepastian pasokan air dan pengaruhnya terhadap produksi pertanian.
Salah satu angka yang perlu mendapat perhatian terdapat pada program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan padat karya.
Hingga 19 Agustus 2026, program tersebut menjangkau 15.237 lokasi dengan anggaran Rp5,43 triliun.
Realisasi keuangannya telah mencapai Rp2,72 triliun atau 50,15%, tetapi progres fisik baru 38,47%.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 11,68 poin persentase antara realisasi keuangan dan progres fisik.
Kesenjangan itu tidak otomatis menunjukkan masalah. Realisasi keuangan dapat dipengaruhi pembayaran uang muka, pengadaan material atau mekanisme pembayaran tertentu yang tidak selalu bergerak persis mengikuti persentase fisik.
Namun, selisih tersebut tetap perlu dicermati karena IBM tersebar di ribuan lokasi dan melibatkan pelaksanaan yang lebih terdesentralisasi.
Pada P3-TGAI, misalnya, realisasi keuangan mencapai 76,59%, sedangkan progres fisik 61,65%.
Sebaliknya, pembangunan 92 jembatan gantung mencatat progres fisik 38,02%, lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan 30,18%.
Variasi itu menunjukkan pola penyerapan tidak dapat dinilai hanya menggunakan satu indikator.
Analisis perlu dilakukan pada tingkat program dan paket pekerjaan.
Di sektor Cipta Karya, pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 791,40 liter per detik.
Program tersebut juga mencakup perluasan SPAM bagi 40.908 sambungan rumah dan pengelolaan air limbah untuk 102.553 keluarga.
Berbeda dengan pembangunan jalan, manfaat ekonomi air minum dan sanitasi tidak selalu terlihat langsung dalam peningkatan lalu lintas barang.
Dampaknya muncul melalui peningkatan kesehatan masyarakat, berkurangnya pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan air, produktivitas tenaga kerja, hingga peningkatan kualitas permukiman.
Karena itu, persoalan yang perlu dipantau bukan hanya apakah infrastruktur selesai pada Desember, tetapi apakah jaringan tersebut langsung tersambung dan digunakan masyarakat.
Pengalaman pembangunan infrastruktur dasar menunjukkan aset yang selesai secara fisik belum tentu segera menghasilkan layanan apabila jaringan distribusi, sambungan rumah, operator atau pendanaan operasional belum siap.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menjadi salah satu unit dengan realisasi relatif tinggi.
Hingga 19 Agustus 2026, realisasi keuangannya mencapai Rp19,39 triliun atau 61,76%, sedangkan progres fisik mencapai 69,83%.
Programnya mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah keagamaan, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, olahraga, pasar, tempat peribadatan dan prasarana strategis lainnya.
Perkembangan itu penting karena struktur pekerjaan Kementerian PU kini tidak lagi hanya berisi bendungan, jalan, jembatan, air minum dan sanitasi.
PU juga mendapat penugasan membangun berbagai fasilitas yang terkait dengan program prioritas pemerintah.
Perluasan mandat tersebut mempunyai dua konsekuensi.
Pertama, kebutuhan anggaran dan kapasitas pelaksanaan semakin besar. Kedua, Kementerian PU harus mengelola proyek dengan karakter berbeda dalam waktu bersamaan.
Percepatan anggaran mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Hingga akhir Mei 2026, serapan Kementerian PU tercatat sekitar 31,39%. Komisi V DPR ketika itu meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas belanja.
Pada 19 Agustus, realisasi meningkat menjadi 49,59%.
Artinya, dalam kurang dari tiga bulan, tingkat serapan bertambah sekitar 18 poin persentase.
Namun, percepatan tersebut terjadi bersamaan dengan perubahan pagu. Karena itu, perbandingan persentase harus dibaca dengan hati-hati.
Kenaikan pagu dari sekitar Rp106 triliun pada pertengahan tahun menjadi Rp132,38 triliun memperbesar denominator sekaligus menambah pekerjaan yang harus dilaksanakan.
Dengan kondisi tersebut, kinerja akhir 2026 akan sangat bergantung pada kecepatan pelaksanaan paket tambahan.
Tekanan mempercepat proyek biasanya meningkat menjelang tutup tahun anggaran.
Risikonya adalah orientasi pelaksanaan dapat bergeser dari kualitas hasil menuju pencapaian target administrasi dan penyerapan.
Kementerian PU sendiri menegaskan percepatan harus dibarengi penguatan pengawasan, pengendalian pengadaan, pekerjaan fisik dan pengelolaan aset.
Peringatan itu relevan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PU 2025.
Kementerian PU kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya berturut-turut. Namun, WTP tidak berarti tidak terdapat catatan pemeriksaan.
Kementerian PU mencatat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK senilai Rp323,39 miliar, antara lain melalui penyetoran ke kas negara, pemotongan pembayaran termin, perbaikan pekerjaan serta adendum kontrak tahun jamak.
Dody menyatakan setiap rekomendasi BPK tetap harus ditindaklanjuti.
Dengan demikian, akselerasi pekerjaan 2026 harus berjalan bersama pengendalian mutu.
Semakin banyak proyek yang mengejar penyelesaian pada periode yang sama, semakin besar kebutuhan terhadap pengawasan lapangan.
Kinerja belanja infrastruktur juga penting dari sisi makroekonomi.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026. Pada periode tersebut, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% dan menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi.
Pada semester I-2026, konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 18,62%.
Data tersebut menunjukkan belanja pemerintah masih memiliki peran besar dalam menjaga aktivitas ekonomi.
Sektor konstruksi sendiri merupakan salah satu sektor terbesar dalam perekonomian. BPS mencatat kontribusi konstruksi mencapai 9,83% terhadap PDB pada 2025, menempatkannya sebagai lapangan usaha terbesar keempat.
Karena itu, realisasi anggaran PU mempunyai efek lebih luas dibandingkan nilai proyek yang dikerjakan.
Belanja tersebut menggerakkan tenaga kerja, kontraktor, produsen bahan bangunan, alat berat serta usaha penunjang di daerah.
Namun, dampak ekonomi akan berbeda apabila belanja hanya menumpuk pada akhir tahun dibandingkan tersebar secara merata.
Belanja yang lebih merata memberi kepastian lebih baik kepada kontraktor dan rantai pasok serta mengurangi tekanan eksekusi menjelang tutup anggaran.
Dengan progres fisik 54,84%, Kementerian PU telah menyelesaikan lebih dari separuh pekerjaan yang direncanakan secara agregat hingga 19 Agustus.
Namun sekitar 45% pekerjaan fisik masih tersisa.
Pada sisi keuangan, sekitar separuh pagu juga belum terealisasi.
Empat bulan terakhir 2026 karena itu akan menentukan apakah tambahan anggaran dapat dikonversi menjadi infrastruktur yang selesai dan berfungsi sesuai jadwal.
Setidaknya terdapat empat indikator yang perlu dipantau.
Pertama, perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap direktorat jenderal, bukan hanya angka agregat kementerian.
Kedua, kemajuan paket yang berasal dari tambahan anggaran, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera serta Sekolah Rakyat.
Ketiga, selisih antara progres keuangan dan fisik pada program berbasis masyarakat.
Keempat, jumlah proyek yang selesai dan langsung memberikan layanan kepada masyarakat.
Serapan anggaran yang tinggi tetap penting untuk menjaga aktivitas ekonomi. Namun, realisasi APBN bukan tujuan akhir pembangunan.
Ujian utama Kementerian PU pada sisa 2026 adalah memastikan Rp132,38 triliun anggaran tidak hanya berubah menjadi angka serapan, tetapi menjadi jalan yang dapat dilalui, irigasi yang mengalirkan air, jaringan air minum yang digunakan masyarakat, serta fasilitas publik yang benar-benar berfungsi.
