Saham GOTO: In The Money, Out of Empathy
In the money, kalau harga pelaksanaan di bawah pasar. Tinggal jual, langsung untung. Out of the money,kalau di atas pasar. Itu taruhan. "Saya yakin perusahaan ini akan besar".
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan meningkat pesat dalam 25 tahun mendatang. PwC Indonesia memproyeksikan nilai investasi tahunan naik dari sekitar US$117 miliar pada 2024 menjadi lebih dari US$291 miliar pada 2050.
Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan PwC Indonesia Infrastructure Outlook 2025–2050 yang dirilis pada 31 Agustus 2026. Sepanjang periode tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki peluang investasi infrastruktur dengan nilai kumulatif sekitar US$5,4 triliun.
Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui skenario dasar yang digunakan dalam laporan, kebutuhan investasi infrastruktur tahunan bahkan diperkirakan dapat mencapai sekitar US$320 miliar pada 2050.
PwC mengidentifikasi lima sektor yang diperkirakan membentuk siklus pembangunan infrastruktur Indonesia berikutnya. Kelima sektor itu meliputi transportasi, ketenagalistrikan, air, infrastruktur digital, dan infrastruktur sosial.
Sektor transportasi diperkirakan tetap menyerap investasi terbesar. Kebutuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk perkotaan, peningkatan mobilitas, perluasan kegiatan ekonomi, serta kebutuhan konektivitas antardaerah.
Investasi ketenagalistrikan juga diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan energi dan pelaksanaan transisi menuju sumber energi rendah karbon. Pada saat bersamaan, perkembangan ekonomi digital akan meningkatkan kebutuhan terhadap pusat data, jaringan serat optik, menara telekomunikasi, dan pasokan listrik yang andal.
Sektor air dan infrastruktur sosial tidak kalah penting. Pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim meningkatkan kebutuhan terhadap air baku, air minum, sanitasi, pengendalian banjir, serta perlindungan wilayah pesisir. Pemerintah juga harus memperluas fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan perkotaan.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut sulit dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun anggaran pemerintah daerah. Karena itu, partisipasi swasta, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta instrumen pembiayaan jangka panjang diperkirakan semakin dibutuhkan.
Namun, ketersediaan dana bukan satu-satunya persoalan. Pemerintah perlu memastikan proyek yang ditawarkan memiliki studi kelayakan yang memadai, kepastian pembebasan lahan, pembagian risiko yang jelas, dan proyeksi pendapatan yang realistis.
Pembangunan juga perlu diarahkan pada infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Aspek emisi karbon, konservasi air, penggunaan material rendah karbon, efisiensi energi, serta perlindungan ekosistem harus menjadi bagian dari perencanaan proyek sejak awal.
Proyeksi PwC tersebut bukan target anggaran resmi pemerintah maupun komitmen investasi yang telah disepakati. Angka itu disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perubahan kebutuhan layanan dasar, dan perkembangan teknologi hingga 2050.
Karena itu, proyeksi tersebut perlu dibandingkan dengan rencana pembangunan pemerintah, daftar Proyek Strategis Nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kemampuan fiskal negara, serta kapasitas pembiayaan swasta. Tanpa proyek yang layak dan tata kelola yang kuat, besarnya kebutuhan investasi berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.
