Pemulihan pascagempa Flores mulai bergeser dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan nasional kembali terhubung, tetapi puluhan ribu rumah, jembatan, fasilitas publik, air bersih, dan jaringan ekonomi masih harus dipulihkan dengan standar yang lebih tahan bencana.
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 meninggalkan kerusakan luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 29 Agustus mencatat 111 orang meninggal dunia dan 175.909 warga masih berada di pengungsian. BMKG juga telah merekam 8.794 gempa susulan dengan magnitudo hingga 6,2.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah berhasil memulihkan konektivitas utama. Seluruh ruas jalan nasional yang terdampak kini dapat dilalui secara fungsional. Namun, kondisi tersebut belum berarti proses pemulihan selesai.
Sejumlah jembatan masih membutuhkan rehabilitasi, puluhan ribu rumah harus diperbaiki atau dibangun kembali, fasilitas publik mengalami kerusakan, dan sebagian daerah masih membutuhkan dukungan air bersih.
Tahap berikutnya akan menjadi ujian yang lebih besar: berapa biaya rekonstruksi yang dibutuhkan, siapa yang membiayai, dan apakah infrastruktur hanya dikembalikan seperti sebelum gempa atau dibangun dengan standar ketahanan yang lebih tinggi.
Skala kebutuhan rekonstruksi terlihat dari kerusakan perumahan.
Berdasarkan data sementara yang dikunci BNPB per 24 Agustus, sebanyak 77.912 rumah mengalami kerusakan di tujuh kabupaten terdampak.
Dari jumlah itu, 24.597 rumah rusak berat, 18.537 rusak sedang, dan 34.778 rusak ringan. Kerusakan terbesar berada di Manggarai Timur dengan 6.833 rumah rusak berat, disusul Manggarai 6.360 unit dan Manggarai Barat 3.732 unit.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa agenda pemulihan tidak dapat hanya bertumpu pada perbaikan jalan dan jembatan.
Rumah merupakan aset ekonomi utama sebagian besar keluarga. Ketika rumah rusak, dampaknya meluas terhadap pengeluaran rumah tangga, aktivitas kerja, pendidikan anak, serta kemampuan masyarakat kembali menjalankan usaha.
BNPB mulai menerjunkan tim ke tujuh kabupaten untuk mempercepat asesmen kerusakan. Pendataan dilakukan berbasis nama dan alamat untuk menentukan kategori kerusakan dan menjadi dasar rehabilitasi serta rekonstruksi.
Nilai total kebutuhan rekonstruksi perumahan belum diumumkan secara final.
Karena itu, angka 77.912 rumah harus diperlakukan sebagai data kerusakan sementara, bukan nilai kebutuhan anggaran akhir. Hasil verifikasi lapangan masih dapat mengubah jumlah rumah maupun kategori kerusakannya.
Pada sektor jalan dan jembatan, kondisi konektivitas menunjukkan perbaikan cukup cepat.
Pendataan awal Kementerian PU mencatat 94 titik kerusakan jalan dan jembatan, terdiri atas 75 titik longsoran, tiga titik amblas serta 16 jembatan dan duiker. Hingga 20 Agustus, 34 titik longsor dan sembilan jembatan telah diperiksa dan ditangani.
Data kemudian terus diperbarui berdasarkan pemeriksaan lapangan.
Kementerian PU pada 28 Agustus menyebut gempa berdampak terhadap 11 ruas jalan nasional, dengan 64 titik longsoran, tujuh titik patahan badan jalan serta 14 jembatan dan duiker. Sebanyak 12 excavator dan empat loader telah dimobilisasi, disertai jembatan Bailey dari NTB, Bali dan Sulawesi Selatan. Seluruh ruas jalan nasional disebut telah dapat dilalui secara fungsional.
Perbedaan angka antara pendataan awal dan hasil asesmen berikutnya menunjukkan bahwa inventarisasi kerusakan masih berkembang.
Namun secara ekonomi, indikator terpenting untuk fase darurat telah tercapai: jalur distribusi utama tidak terputus berkepanjangan.
Konektivitas penting karena Flores mempunyai ketergantungan tinggi terhadap jaringan jalan untuk distribusi pangan, BBM, material konstruksi, perdagangan antarkabupaten dan pergerakan menuju pelabuhan.
Keterputusan jalan dalam waktu lama berpotensi meningkatkan biaya logistik sekaligus menekan harga barang di wilayah terdampak.
Meski jalan sudah dapat dilewati, beberapa struktur memerlukan penanganan permanen.
Kementerian PU memprioritaskan rehabilitasi Jembatan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Wae Dampek di Manggarai Timur.
Jembatan Wae Pesi berada pada ruas Ruteng–Reo–Kedindi. Posisi jembatan ini strategis karena jalurnya terhubung dengan Pelabuhan Reo yang memiliki depo Pertamina untuk distribusi BBM. Pemeriksaan menemukan kerusakan pada oprit, expansion joint, serta bagian daerah aliran sungai.
Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan rehabilitasi mulai dilakukan paling lambat pertengahan September.
“Yang menjadi porsi kita harus kita kerjakan secepat-cepatnya. Dengan kualitas harus lebih bagus lagi dan berkarakter lebih tahan terhadap gempa,” kata Dody.
Jembatan Wae Dampek juga menjadi perhatian. Jembatan rangka baja sepanjang 60 meter itu berada pada ruas Wae Gongger–Batas Kabupaten Manggarai–Pota.
Kedua jembatan menggambarkan perbedaan antara pemulihan fungsi sementara dan pemulihan struktural.
Sebuah jalan dapat kembali dilewati setelah longsoran dibersihkan. Namun, risiko jangka panjang baru berkurang jika lereng, fondasi, jembatan, drainase dan struktur pendukung diperbaiki secara permanen.
Pemerintah menyatakan rehabilitasi akan menggunakan prinsip build back better.
Artinya, infrastruktur tidak hanya dikembalikan pada kondisi sebelum bencana, tetapi diperkuat agar lebih mampu menghadapi gempa berikutnya.
Pada beberapa ruas jalan, Kementerian PU merencanakan pemasangan rock bolt, wire mesh dan rockfall barrier. Di wilayah lain disiapkan dinding penahan tanah, shotcrete, jaring aktif dan perbaikan sistem drainase untuk mengurangi risiko longsor.
Pendekatan itu relevan mengingat karakter geologi Flores.
BMKG menyatakan gempa M7,7 bersumber dari aktivitas Flores Back Arc Thrust atau Sesar Naik Belakang Busur Flores. Gempa dangkal tersebut juga memicu tsunami.
Kondisi itu membuat standar ketahanan gempa tidak dapat ditempatkan sebagai biaya tambahan semata.
Secara ekonomi, investasi untuk meningkatkan ketahanan dapat mengurangi biaya kerusakan dan gangguan aktivitas ketika bencana kembali terjadi.
Tantangannya adalah biaya awal pembangunan biasanya menjadi lebih tinggi.
Pemerintah karena itu harus menentukan proyek mana yang cukup diperbaiki, mana yang harus diperkuat, dan mana yang lebih ekonomis dibangun ulang.
Rekonstruksi juga mencakup fasilitas pelayanan masyarakat.
Kementerian PU mulai melakukan asesmen terhadap bangunan publik. Bangunan dengan kerusakan ringan hingga sedang akan direhabilitasi, sedangkan bangunan rusak berat dapat dibongkar dan dibangun kembali dengan standar konstruksi yang lebih tahan gempa.
Dody mencontohkan Masjid Nurul Huda di Reo dan Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang mengalami kerusakan berat.
Pemerintah juga meminta masyarakat lokal dilibatkan dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Belanja rekonstruksi dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi lokal apabila material, tenaga kerja dan jasa konstruksi dapat diserap dari wilayah terdampak.
Sebaliknya, jika sebagian besar pekerjaan dan rantai pasok berasal dari luar daerah, efek pengganda terhadap ekonomi masyarakat lokal akan lebih kecil.
Karena itu, rekonstruksi bukan hanya persoalan memperbaiki aset.
Cara proyek dilaksanakan juga menentukan seberapa cepat pendapatan masyarakat pulih.
Dampak gempa juga terlihat pada layanan dasar.
Kementerian PU mendistribusikan air bersih ke Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur dan Sikka. Di Pulau Palue, pemerintah memeriksa sumur bor berkapasitas 1,8 liter per detik dan menyiapkan empat tandon dengan total kapasitas 4.800 liter.
Pemerintah juga menyiapkan survei geolistrik untuk mencari sumber air tanah baru bagi sekitar 7.000 warga di delapan desa Kabupaten Sikka.
Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi infrastruktur dasar harus diperhitungkan bersama pemulihan rumah.
Membangun rumah tanpa memastikan ketersediaan air, sanitasi, listrik dan akses jalan dapat menghasilkan permukiman yang secara fisik selesai, tetapi belum dapat dihuni secara layak.
Pada sektor ketenagalistrikan, pemulihan berlangsung relatif cepat.
PLN telah menyelesaikan asesmen gardu induk dan jaringan transmisi di Flores. Pemeriksaan mencakup transformator, sistem proteksi, pondasi menara, konduktor hingga potensi longsor pada lokasi menara transmisi.
Pemulihan listrik menjadi penting bagi aktivitas ekonomi karena menentukan operasional fasilitas kesehatan, telekomunikasi, perdagangan, hotel, UMKM serta penyimpanan pangan.
Dengan listrik dan jaringan utama kembali berfungsi, tekanan ekonomi jangka pendek dapat ditekan.
Namun, asesmen setelah gempa juga membuka pertanyaan tentang tingkat ketahanan jaringan sebelum bencana.
Rekonstruksi memberi kesempatan untuk memperbaiki titik-titik yang secara struktural rentan.
Gempa juga menekan salah satu mesin ekonomi Flores, yakni pariwisata.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores melaporkan aktivitas pariwisata mulai pulih. Taman Nasional Komodo, Gua Rangko dan aktivitas pelayaran di Labuan Bajo berjalan normal.
Jalur utama Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo–Ende–Maumere juga telah dapat digunakan.
Namun, pemulihan belum merata.
Dari 57 desa wisata yang telah diverifikasi, baru 29 yang terbuka, sementara 28 masih ditutup sementara. Destinasi seperti Wae Rebo, Todo dan Liang Bua masih ditutup, sedangkan Kampung Adat Ruteng Pu’u mengalami kerusakan sedang.
Situasi tersebut menunjukkan dampak ekonomi gempa tidak berhenti pada nilai bangunan yang rusak.
Penutupan destinasi berarti hilangnya pendapatan bagi penginapan, pemandu wisata, restoran, transportasi lokal, pemasok makanan dan pelaku UMKM.
Semakin lama pemulihan berlangsung, semakin besar kerugian tidak langsung yang ditanggung ekonomi daerah.
Pemerintah sampai saat ini belum mempublikasikan angka komprehensif mengenai total kerugian ekonomi dan kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi Flores.
Angka tersebut penting karena menentukan tambahan beban APBN, APBD maupun kebutuhan sumber pembiayaan lainnya.
Skala kerusakan hampir 78.000 rumah saja menunjukkan kebutuhan pendanaan dapat besar.
Jumlah itu belum memasukkan sepenuhnya jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi dan berbagai aset pemerintah daerah.
Karena itu, tahapan berikut yang penting adalah penyusunan Post Disaster Needs Assessment atau kajian kebutuhan pascabencana yang memisahkan nilai kerusakan aset, kerugian ekonomi dan kebutuhan rekonstruksi.
Tanpa perhitungan tersebut, sulit mengukur beban fiskal dan menentukan prioritas.
Gempa Flores akhirnya menjadi ujian kebijakan pembangunan di wilayah rawan bencana.
Pemerintah telah berhasil membuka kembali jalur transportasi utama dan memulihkan sebagian besar layanan dasar. Namun, pekerjaan yang lebih mahal dan kompleks baru dimulai.
Terdapat tiga agenda utama.
Pertama, menyelesaikan verifikasi kerusakan dan kebutuhan anggaran secara akurat.
Kedua, memastikan rumah, jalan, jembatan dan fasilitas publik yang dibangun kembali menggunakan standar ketahanan gempa yang lebih tinggi.
Ketiga, menjadikan belanja rekonstruksi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat, bukan hanya proyek konstruksi.
Prinsip build back better akan menjadi ukuran utamanya.
Jika pembangunan hanya mengembalikan kondisi sebelum 15 Agustus, risiko kerugian serupa dapat kembali muncul ketika gempa besar berikutnya terjadi.
Namun, jika rekonstruksi sekaligus memperbaiki standar bangunan, lereng, jembatan, air bersih, jaringan listrik dan fasilitas publik, bencana Flores dapat menjadi titik perubahan bagi pembangunan infrastruktur yang lebih resilien di Nusa Tenggara Timur.
Dalam konteks itu, pertanyaan terpenting bukan sekadar berapa cepat infrastruktur yang rusak dapat dibangun kembali, melainkan apakah uang rekonstruksi menghasilkan Flores yang lebih tahan terhadap bencana berikutnya.
