LPDS: Wartawan harus lebih Pintar dari AI
Wartawan dituntut lebih pintar dari teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, karena lebih memiliki nurani dan etika jurnalistik.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Ketika keadilan dikoyak dan diinjak-injak, masih adakah ruang damai untuk hidup bersama? Jurang pemisah antara elite dan rakyat makin lebar. Sedikitnya ada 156 menteri, Wamen, dan kepala badan. Selain itu, terdapat puluhan anggota badan penasihat. Masih akan kementerian dan badan baru. Mereka semua menjadi beban rakyat.
Mereka mendapatkan gaji plus tunjangan dan berbagai fasilitas. Belum lagi para anggota DPR yang menghabiskan belasan miliar per tahun. Rumah anggota DPR? konon tidak lagi layak, harus diganti tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.
Belum lagi tunjungan untuk anak, istri, dan keluarga pejabat melanglang buana dengan berbagai program artificial, superficial dengan biaya negara.
Berita terbaru adalah kasus Menteri ?UMKM Maman Abdurrahman. Sang istri, ?yang bernama Agustina Hastarini, sebagai peserta kegiatan kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki. Hal itu disebut sebagai bagian dari misi budaya.
Kota-kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, turut berisi permohonan kepada kedutaan besar RI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini. Namun Maman membantah semua itu, tulis Kompas.com (Sabtu, 5 Juli. 2025).
DEFISIT MAKIN DALAM
Defisit APBN 2025 diperkirakan melebar dari Rp 616 triliun menjadi Rp 662 triliun. Untuk membiayai defisit APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta persetujuan DPR menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran.Defisit yang berkepanjangan berisiko menambah beban utang negara dan menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal.
Jelas hal ini besar pasak daripada tiang. Tak ada pepatah yang pas menggambarkan pengelolaan anggaran Indonesia di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini. Belanja besar, utang besar, tapi pemasukan serba sedikit. Pemasukan tetap pun kini berpindah pembukuannya.
Lubang defisit yang menganga dalam, ditimbun dengan mencekik leher rakyat, dengan pajak, iuran, pungutan dll.
Ketika keadilan dikoyak dan diinjak-injak, masih adakah ruang damai untuk hidup bersama?
