Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan Kementerian PU sedang memperkuat pengawasan internal. Ia membuka peluang melibatkan unsur eksternal, termasuk kejaksaan dan kepolisian, untuk memastikan organisasi lebih transparan dan tidak lagi menutup-nutupi pelanggaran.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan upaya pembenahan internal di Kementerian PU. Ia menyebut kementerian yang dipimpinnya harus berubah menjadi organisasi yang lebih terbuka, transparan, dan berintegritas.
Dalam podcast tersebut, Dodi mengatakan terdapat mekanisme whistleblowing di lingkungan Kementerian PU. Setiap laporan yang memiliki bukti awal akan ditindaklanjuti. Namun, laporan tanpa bukti awal tidak akan diproses agar tidak menjadi pemborosan waktu dan energi organisasi.
Dodi menyatakan tidak ingin Kementerian PU menutup-nutupi persoalan internal. Ia bahkan menyebut siap melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
“Saya ingin menunjukkan kepada semua orang, PU hari ini sudah berubah. Tidak ada lagi tutup-tutupan,” ujar Dodi.
Dodi juga menyoroti masalah kedisiplinan pegawai, termasuk dugaan manipulasi absensi. Ia menyebut temuan soal absensi menjadi perhatian serius karena Kementerian PU mengelola anggaran besar.
Menurut dia, pelanggaran disiplin sederhana seperti absensi tidak bisa dianggap ringan apabila dilakukan oleh aparatur yang bertugas mengelola proyek dan anggaran publik.
Selain itu, Dodi menyinggung data mengenai pegawai yang diduga terkait judi online. Ia menyebut data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Dodi menegaskan pembenahan internal tidak boleh mengganggu pekerjaan utama kementerian. Fokus pada irigasi, bendungan, jalan, dan jalan tol harus tetap berjalan. Namun, pada saat yang sama, organisasi harus dibersihkan dari perilaku yang merusak integritas.
Ia juga membuka kemungkinan memasukkan unsur luar dalam fungsi pengawasan, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan figur dari luar birokrasi PU. Langkah itu dinilai penting agar pengawasan lebih independen dan tidak terkontaminasi relasi internal.
Dengan pembenahan tersebut, Dodi berharap Kementerian PU menjadi organisasi yang lebih kuat, bersih, dan mampu mendukung agenda prioritas pemerintah secara efektif.
