Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Manipulasi Laporan BUMN: Kita Tak Mau Permainan Angka

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik manipulasi berbagai laporan yang disampaikan kepadanya, termasuk permainan angka dan laporan palsu dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan BUMN harus berani menyajikan data yang benar dan akurat, meskipun angka tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan.

“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jumat (14/8).

Ia menuturkan pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN pada 2024. Sebagai hasilnya, pemerintah menemukan bahwa keuntungan BUMN yang sebenarnya pada tahun tersebut sebesar Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp85,5 triliun.

Menurut Prabowo, setelah dilakukan berbagai perbaikan tata kelola, keuntungan BUMN pada 2025 kemudian meningkat menjadi Rp326 triliun. Angka tersebut naik 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” ungkapnya.

Sementara itu, dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 pada awalnya dilaporkan mencapai Rp142,3 triliun, atau meningkat 67% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, Prabowo menilai bahwa perbandingan dividen juga perlu memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang juga disalurkan kepada BUMN pada tahun yang sama. Hal itu, lanjut dia, perlu dilakukan untuk mengetahui angka dividen neto yang dihasilkan BUMN.

Setelah dilakukan koreksi perhitungan, Prabowo mengatakan bahwa nilai dividen neto BUMN tercatat Rp138 triliun pada 2025, meningkat sekitar 160 persen dari Rp53 triliun setahun sebelumnya.

Adapun pada 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN kembali meningkat hingga Rp200 triliun tanpa adanya PMN.

“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo.

Ia menegaskan peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan pengelolaan BUMN dengan prinsip akal sehat dapat memberikan hasil secara cepat.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” tegasnya.(*)