Pada 12 Maret 2026, House of Tugu Old Town Jakarta masuk dalam TIME’s World’s Greatest Places. Pengakuan itu mengangkat warisan Peranakan dan Kota Tua ke panggung internasional.
Dua hari sebelum nama House of Tugu Old Town Jakarta muncul di panggung dunia, pemerintah sedang membicarakan wajah Kota Tua yang lain.
Pada 10 Maret 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengakui bahwa Jakarta masih memiliki banyak gedung dari tahun 1700-an yang terbengkalai. Ia secara khusus menyebut Gudang Timur, bangunan bekas kompleks VOC, sebagai salah satu aset yang membutuhkan perhatian. Pernyataan itu disampaikan ketika Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat pelestarian cagar budaya dan pengembangan museum.
Dua hari kemudian, pada 12 Maret 2026, majalah TIME menerbitkan wajah Kota Tua yang sama sekali berbeda.
Bukan tembok lembap, atap runtuh, atau gudang yang menunggu roboh. Yang muncul adalah sebuah kompleks delapan bangunan dengan 26 kamar, lorong-lorong berisi benda antik, naga Tahun Baru Imlek sepanjang sekitar 26,5 meter, dan sebuah perahu upacara berkepala harimau yang disebut bertarikh 1648.
Di bawah nama Jakarta, terpampang House of Tugu Old Town Jakarta sebagai salah satu dari 100 tempat dalam TIME’s World’s Greatest Places 2026.
Dua kabar itu terbit hanya berselang dua hari.
Yang satu mengabarkan bangunan bersejarah yang terlantar. Yang lain merayakan bangunan tua yang diselamatkan. Keduanya datang dari kawasan yang sama dan menunjukkan paradoks pelestarian sejarah di Jakarta: pemerintah mengetahui banyak warisan sedang menunggu pertolongan, tetapi contoh yang berhasil menembus dunia justru lahir dari kesabaran, modal, selera, dan keberanian sebuah keluarga swasta.
House of Tugu bukan sekadar kisah hotel yang memperoleh pengakuan internasional. Ia adalah cermin yang memantulkan apa yang mungkin terjadi ketika sejarah dirawat—dan apa yang hilang ketika negara terlambat datang.
TIME menulis bahwa House of Tugu dibuka pada Januari 2025 setelah melalui sekitar dua dekade pengembangan. Di dalam kompleks itu tersimpan lebih dari seribu benda dari koleksi pribadi Anhar Setjadibrata, yang dikumpulkan selama hampir 60 tahun.
Di sana, tamu tidak hanya bertemu tempat tidur, restoran, atau meja resepsionis. Mereka memasuki ruang yang dibangun sebagai panggung cerita.
Ada kamar yang mengingatkan orang kepada perdagangan kopi. Ada ruangan yang membangkitkan nama Oei Tiong Ham, taipan gula dari Semarang. Ada karya seni, perabot, patung, relief, tekstil, pintu, tiang, hingga perahu besar yang diperlakukan bukan sekadar sebagai dekorasi, melainkan sebagai tokoh.
Dalam wawancara yang menjadi bahan seri ini, Lucienne Anhar menjelaskan cara keluarganya memandang koleksi tersebut.
“Kita mengoleksi barang antik itu bukan karena value-nya, tetapi karena the stories,” katanya.
Bagi keluarga itu, benda antik harus menjadi the loudest storyteller of the place—pencerita paling lantang di dalam ruangan. Filosofi tersebut berangkat dari perjalanan Anhar ketika masih muda. Saat bekerja menjual obat dan berkeliling ke berbagai daerah, ia melihat banyak benda lama dibuang karena dianggap tidak modern atau tidak berguna.
Anhar memungut bukan hanya benda, tetapi cerita yang menyertainya: penjelasan pemimpin desa, ingatan pemilik lama, mitos keluarga, kepercayaan lokal, dan jejak kehidupan yang perlahan lenyap.
Koleksi itu akhirnya memenuhi rumah. Dari situ lahir hotel pertama keluarga Tugu di Malang pada 1990-an, disusul berbagai properti lain. Namun, proyek di Kota Tua memiliki beban yang berbeda. Keluarga itu tidak sedang mencari tanah kosong untuk mendirikan hotel baru. Mereka harus menyatukan kembali bangunan yang telah terpecah menjadi gudang, pasar, dan petak-petak kepemilikan.
Dalam sebuah wawancara pada 2025, Lucienne mengatakan fase renovasi terakhir selesai pada November 2024. Ia juga mengingat pertanyaan yang berulang kali datang: mengapa membangun di Kota Tua, bukan di SCBD atau Grand Indonesia?
Jawabannya pendek: “Kota Tua is the soul of the city.”
Setahun kemudian, TIME seolah menjawab bahwa pilihan tersebut tidak keliru.
Masuknya House of Tugu ke dalam daftar TIME harus dibaca secara tepat.
Ini bukan penetapan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Bukan pula sertifikasi teknis konservasi, pengesahan status cagar budaya, atau audit yang menjamin keaslian setiap benda di dalam koleksi.
TIME menjelaskan bahwa daftar tahunannya disusun melalui nominasi dari jaringan koresponden dan kontributor internasional, serta melalui proses aplikasi. Penyusun daftar mencari pengalaman yang dinilai baru, menarik, dan relevan. Artinya, World’s Greatest Places adalah pilihan editorial media mengenai destinasi, bukan proses verifikasi arkeologis ataupun penilaian hukum atas suatu koleksi. Metode pemilihan itu dijelaskan TIME.
Perbedaan ini penting agar kegembiraan tidak berubah menjadi klaim berlebihan.
Namun, menyebutnya sebagai pengakuan media tidak berarti mengecilkan nilainya. Dalam industri perjalanan, perhatian media global dapat mengubah cara sebuah kota dilihat. Hotel yang sebelumnya hanya dikenal kalangan tertentu dapat masuk ke peta perjalanan wisatawan internasional. Sebuah kawasan yang lama dianggap kumuh atau terlalu jauh dari pusat bisnis memperoleh narasi baru.
House of Tugu bukan lagi hanya bangunan di Jalan Kali Besar Barat. Ia menjadi pintu masuk bagi pembaca TIME untuk mengenal Kota Tua, sejarah Peranakan, dan Jakarta sebagai kota yang memiliki lapisan peradaban lebih dalam daripada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran.
Pengakuan itu juga segera memiliki nilai ekonomi. Nama TIME dapat digunakan dalam promosi, penjualan kamar, acara budaya, restoran, dan pemasaran destinasi. Tugu sendiri menyebut pencapaian tersebut sebagai pengakuan terhadap misi pelestarian keluarga sekaligus modal untuk membawa kebudayaan Indonesia ke panggung global.
Di sinilah warisan dan perdagangan bertemu.
Hotel membutuhkan pemasukan agar bangunan dapat dirawat. Sebaliknya, sejarah memberikan identitas yang tidak bisa diperoleh dari kemewahan generik. Keduanya dapat saling menghidupi—selama sejarah tidak direduksi menjadi latar foto, sementara penderitaan masa lalu disembunyikan di balik tirai beludru.
TIME menyoroti House of Tugu sebagai sesuatu yang jarang ditemukan di Indonesia: rumah publik bagi warisan Peranakan.
Pilihan frasa itu mempunyai latar sejarah yang panjang. Pada masa Orde Baru, ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dibatasi melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Kebijakan tersebut baru dicabut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000.
Selama lebih dari tiga dasawarsa, banyak keluarga Tionghoa Indonesia belajar menyimpan identitas mereka di ruang privat. Nama diganti, perayaan dipersempit, simbol disembunyikan, dan sejumlah tradisi tidak diwariskan secara terbuka kepada generasi berikutnya.
Karena itu, kemunculan naga merah dan emas, altar, perabot rumah tangga, pakaian, kisah keluarga, dan estetika Peranakan di ruang yang dapat dikunjungi publik bukan sekadar pilihan interior. Ia dapat dibaca sebagai kembalinya sesuatu yang pernah dipaksa berbisik.
“We don’t want to be a typical museum,” ujar Lucienne kepada TIME. Mereka ingin menceritakan kisah setiap benda dan manusia di belakangnya.
Pernyataan itu menjelaskan mengapa House of Tugu mampu menarik perhatian. Ia menawarkan sejarah melalui emosi. Pengunjung tidak diminta berdiri di depan kotak kaca dengan jarak tertentu. Mereka makan, berjalan, tidur, atau minum kopi di tengah benda-benda yang dikaitkan dengan kehidupan masa lalu.
Akan tetapi, ada pertanyaan yang tidak boleh tenggelam dalam romantisme: seberapa publik sebuah “rumah publik” apabila ia berada di dalam hotel mewah?
Tidak semua orang mampu menginap. Tidak semua pelajar dapat membeli makanan di restoran. Tidak semua keturunan komunitas yang kisahnya ditampilkan mempunyai akses yang sama terhadap ruang tersebut.
Hotel memang bukan museum negara. Ia memiliki biaya operasional, standar pelayanan, dan sasaran pasar. Tetapi ketika sebuah properti mengemban identitas sebagai penjaga memori publik, akses tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh daya beli.
Pengakuan TIME justru memperbesar tanggung jawab itu.
Perlu ada jadwal kunjungan untuk pelajar, tur sejarah dengan harga terjangkau, kerja sama dengan sekolah dan universitas, akses bagi peneliti, serta ruang bagi komunitas Peranakan untuk ikut menafsirkan warisan mereka. Dengan begitu, sejarah tidak hanya hidup bagi tamu yang memesan kamar, tetapi juga bagi warga kota yang mewarisinya.
Lebih dari seribu benda telah dipamerkan. TIME juga menulis bahwa Huang Museum direncanakan membawa beberapa ribu artefak lain keluar dari gudang dan masuk ke ruang publik.
Semakin besar koleksi, semakin besar pula kebutuhan akan pertanggungjawaban.
Dari mana setiap benda berasal? Kapan diperoleh? Siapa pemilik sebelumnya? Apakah sebuah benda asli, hasil rekonstruksi, atau reproduksi? Mana yang didukung dokumen sejarah, dan mana yang masih berada dalam wilayah tradisi lisan atau legenda keluarga?
Pertanyaan seperti itu bukan bentuk ketidakpercayaan. Ia merupakan bagian dari kedewasaan lembaga yang bekerja dengan benda bersejarah.
Kode Etik International Council of Museums menempatkan prosedur akuisisi, kepatuhan hukum, keamanan, pengembalian benda, due diligence, dan penelusuran asal-usul atau provenance sebagai bagian penting dari standar profesional museum.
House of Tugu bukan museum publik dan tidak otomatis terikat sebagai anggota ICOM. Namun, ketika sebuah hotel menyatakan dirinya sebagai penjaga ribuan artefak serta berencana mengembangkan museum, standar tersebut layak dijadikan rujukan.
Belum tersedianya katalog publik yang lengkap bukan bukti bahwa suatu benda diperoleh secara tidak sah. Tuduhan semacam itu tidak boleh dibuat tanpa bukti. Akan tetapi, ketiadaan informasi juga tidak boleh dianggap sebagai keadaan ideal.
Pengakuan internasional seharusnya menjadi kesempatan untuk menyusun katalog digital, mendokumentasikan kondisi benda, mencatat riwayat kepemilikan, serta mengundang kurator, sejarawan, konservator, dan komunitas terkait untuk melakukan kajian.
Dengan cara itu, cerita tidak hanya menjadi indah, tetapi juga dapat diuji.
Perahu berkepala harimau, misalnya, disebut oleh TIME dan pihak hotel sebagai benda dari 1648. Klaim yang sangat spesifik semestinya dilengkapi penjelasan tentang bahan, penanggalan, dokumen, proses konservasi, dan batas kepastian ilmiahnya.
Label yang jujur tidak mengurangi keajaiban sebuah benda. Justru ia membuat pengunjung mengerti perbedaan antara fakta, interpretasi, dan legenda.
House of Tugu dibangun dengan bahasa visual yang romantis. Ada lampu temaram, furnitur tua, chinoiserie, kisah para saudagar, perdagangan kopi, dan kemegahan keluarga-keluarga kaya Batavia.
Romantisme memang efektif untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Masalah muncul ketika kemegahan menjadi satu-satunya cerita.
Di balik gula terdapat pekerja perkebunan. Di balik kopi terdapat tanah, kerja paksa, hierarki kolonial, serta perdagangan yang tidak selalu adil. Di balik rumah besar terdapat pelayan, perempuan, pekerja, dan orang-orang kecil yang namanya jarang masuk arsip.
Situs resmi House of Tugu menggambarkan beberapa kamar melalui kemewahan para taipan dan “kemegahan masa kolonial”. Narasi kamar dan ruangnya dapat dibaca di situs hotel. Bahasa pemasaran semacam itu wajar bagi sebuah hotel, tetapi perlu diseimbangkan oleh narasi sejarah yang lebih lengkap.
Kalau tidak, kolonialisme dapat berubah menjadi gaya interior—indah, eksotis, dan terlepas dari kekerasan yang membuat kemewahan itu mungkin.
Tantangan House of Tugu bukan menghapus keindahan, melainkan memperluas pandangan. Di samping kisah raja gula, harus ada suara buruh gula. Di samping saudagar, perlu ditampilkan pelaut, kuli, juru masak, perempuan rumah tangga, dan masyarakat kampung.
Warisan tidak hanya milik mereka yang dahulu memiliki rumah besar. Warisan juga milik mereka yang mengangkat batu, mengayuh perahu, mengolah tanah, dan menanggung beban sejarah.
Kisah House of Tugu memperlihatkan keunggulan sekaligus keterbatasan pelestarian oleh swasta.
Keunggulannya terletak pada keberanian mengambil risiko. Sebuah keluarga dapat bergerak berdasarkan keyakinan personal, memburu satu per satu bagian bangunan, mengumpulkan benda, serta mempertahankan proyek selama bertahun-tahun meski hasil finansialnya belum jelas.
Anhar dan keluarganya mempunyai modal, jaringan, koleksi, dan kesabaran untuk melakukan itu. Tidak semua pemilik bangunan tua memilikinya.
Di sisi lain, pelestarian yang bergantung pada swasta akan selalu mengikuti pilihan pemilik modal. Bangunan yang mempunyai daya jual mungkin diselamatkan. Bangunan yang tidak cocok menjadi hotel, restoran, kantor, atau ruang komersial tetap berisiko ditinggalkan.
Karena itu, House of Tugu tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menyerahkan pelestarian kepada pasar. Ia justru membuktikan bahwa negara harus membangun sistem agar keberhasilan serupa tidak bergantung pada munculnya seorang kolektor kaya.
Pemerintah bukan sama sekali tidak hadir. Pemprov DKI telah mengadakan kegiatan pariwisata, membentuk tim revitalisasi, menyusun rencana transportasi, dan membangun kerja sama dengan pemerintah pusat. Namun, kehadiran itu sering tampak lebih kuat setelah sebuah tempat berhasil menunjukkan nilai ekonominya.
Pada April 2026—kurang dari sebulan setelah pengumuman TIME—Pemprov DKI kembali menyatakan akan mempercepat revitalisasi Kota Tua. Wakil Gubernur Rano Karno mengakui kepemilikan aset pemerintah di kawasan tersebut terbatas dan keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemilik aset, pelaku usaha, dan mitra strategis. Pengembangan kawasan dirancang melalui empat pilar: pendidikan, ekonomi kreatif, kebudayaan-pariwisata, dan transportasi terintegrasi. Pernyataan itu dimuat dalam siaran Pemprov DKI.
Pengakuan tentang keterbatasan kepemilikan aset memang realistis. Pemerintah tidak dapat begitu saja mengambil alih bangunan milik perorangan, BUMN, atau perusahaan.
Namun, terbatasnya kepemilikan tidak berarti terbatasnya tanggung jawab.
Negara tetap memegang kewenangan membuat regulasi, memberi insentif pajak, menyediakan hibah konservasi, mempercepat perizinan, mengawasi perubahan bangunan, memperbaiki trotoar dan drainase, mengendalikan banjir, menyediakan transportasi, serta memastikan kawasan sejarah tidak berubah menjadi pulau-pulau kemewahan yang terpisah dari warganya.
Swasta boleh menjadi pelaksana penting. Negara harus tetap menjadi penjaga kepentingan publik.
Masuknya House of Tugu ke daftar TIME bukan garis akhir. Ia meninggalkan sedikitnya lima pekerjaan rumah.
Pertama, keterbukaan koleksi. Ribuan artefak perlu disertai katalog, riwayat asal-usul, penjelasan proses konservasi, dan batas kepastian ilmiah.
Kedua, akses publik. Harus ada mekanisme agar siswa, warga sekitar, peneliti, dan komunitas budaya dapat mengakses sejarah tanpa selalu membeli pengalaman mewah.
Ketiga, kejujuran narasi. Kisah perdagangan, kolonialisme, asimilasi, dan kekayaan keluarga harus disertai pengalaman buruh, perempuan, masyarakat kampung, dan kelompok yang lama tidak memiliki kuasa untuk menulis sejarahnya sendiri.
Keempat, manfaat kawasan. Kehadiran wisatawan semestinya menghidupkan pemandu lokal, pedagang, seniman, perajin, dan usaha kecil di Kota Tua—bukan hanya berhenti di dalam satu kompleks hotel.
Kelima, replikasi kebijakan. Pemerintah perlu menawarkan bantuan teknis, keringanan pajak, dana pendamping, serta perizinan yang jelas bagi pemilik bangunan bersejarah. Insentif tersebut dapat diikat dengan kewajiban menjaga keaslian, menyediakan akses publik tertentu, dan membuka dokumentasi konservasi.
House of Tugu dapat menjadi model, tetapi tidak boleh menjadi pengecualian yang membuat pemerintah merasa tugasnya telah selesai.
Satu rumah yang bersinar tidak otomatis menyelamatkan satu kota.
Puluhan tahun lalu, banyak benda dalam koleksi Anhar Setjadibrata dianggap tua, tidak berguna, dan pantas dibuang. Bangunan di Kali Besar juga pernah terpecah, tertutup, dan digunakan sebagai gudang atau ruang perdagangan yang nyaris kehilangan hubungannya dengan sejarah.
Anhar memungut benda-benda itu. Keluarganya menyatukan bangunannya. Lucienne mengubahnya menjadi pengalaman yang dapat dimengerti generasi yang lebih akrab dengan media sosial daripada buku sejarah.
Lalu dunia datang.
TIME melihat naga, perahu, kamar-kamar, dan warisan Peranakan. Dunia melihat sebuah rumah yang berhasil bercerita.
Tetapi di luar rumah itu, pernyataan Menteri Kebudayaan masih menggantung: banyak bangunan dari tahun 1700-an tetap terbengkalai.
Inilah ironi terakhir seri ini. Pemerintah memperoleh citra kota global dari keberhasilan yang sebagian besar risikonya ditanggung swasta. Jakarta ikut disebut di panggung dunia, tetapi sejumlah bangunan lain masih menunggu atap diperbaiki, kepemilikan diselesaikan, anggaran turun, atau investor datang.
Dulu, pintu rumah ini tertutup. Kini dunia mengetuknya.
Tragedi berikutnya akan terjadi jika Jakarta terlalu sibuk merayakan satu pintu yang berhasil dibuka, sementara membiarkan ratusan pintu lain lapuk bersama engselnya.
Pengakuan dunia paling bernilai bukan ketika satu hotel masuk daftar tempat terbaik. Pengakuan itu baru menemukan maknanya ketika sebuah kota belajar menyelamatkan sejarah sebelum seorang swasta harus memungutnya dari puing-puing. (Bersambung…)
