Kementerian PU Perkuat Pembangunan Infrastruktur di Prov. Papua Pegunungan
Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat
Otorita Ibu Kota Nusantara menggandeng United States Trade and Development Agency untuk menjajaki penerapan kecerdasan buatan, data, dan teknologi digital dalam pelayanan publik di IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara dan United States Trade and Development Agency atau USTDA membuka penjajakan kerja sama pengembangan kota cerdas di Nusantara, Kalimantan Timur.
Penjajakan dilakukan melalui Nusantara Smart City Stakeholders Forum. Forum tersebut mempertemukan Otorita IKN dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, termasuk Honeywell, Cisco, IBM, dan Google.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agung Indrajit mengatakan penerapan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar memperbanyak perangkat digital.
Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pemanfaatan kecerdasan buatan serta data. Teknologi direncanakan mendukung layanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, inklusif, dan responsif.
Namun, forum tersebut belum menghasilkan kontrak pengadaan ataupun komitmen investasi. Nilai proyek, pembagian pekerjaan, model pembiayaan, dan jadwal pembangunan infrastruktur digital juga belum diumumkan.
Pengembangan kota cerdas perlu memperhatikan kepemilikan serta keamanan data, interoperabilitas sistem, biaya pemeliharaan, dan ketergantungan terhadap teknologi asing. Mekanisme pemilihan penyedia teknologi juga harus dilakukan secara terbuka.
Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat
Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap, hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah.
Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan progres pembangunan kawasan perkantoran yudikatif mencapai rata-rata 19,29 persen. Angka itu disampaikan dalam keterangan resmi pada 30 September 2026 setelah kunjungan jajaran Mahkamah Agung.
