Pemerintah meminta pekerjaan yang mampu dilaksanakan perusahaan daerah diprioritaskan kepada pengusaha lokal. Namun, keberpihakan itu tidak boleh berubah menjadi pembagian kontrak berdasarkan kedekatan politik, hubungan keluarga, atau kepentingan tim sukses.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, TANIMBAR — Proyek LNG Abadi Masela bernilai US$20,9 miliar membuka pasar baru bagi dunia usaha di Maluku. Pembangunan kilang, fasilitas laut, pelabuhan, jaringan pipa, dan infrastruktur pendukung akan melahirkan kebutuhan barang serta jasa dalam skala besar.
Pemerintah meminta sebagian peluang tersebut diberikan kepada pengusaha lokal, terutama perusahaan yang berada di Kepulauan Tanimbar dan wilayah Maluku. Namun, pelibatan pelaku usaha daerah harus tetap dilakukan secara profesional dan transparan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta SKK Migas dan pengelola proyek memprioritaskan pekerjaan yang memang mampu dilaksanakan perusahaan setempat.
“Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha di wilayah ini, prioritaskan untuk pengusaha lokal,” kata Menteri ESDM dalam groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis, 16 Juli 2026.
Namun, ia segera memberi batas tegas. Pemerintah daerah tidak boleh menggunakan kebijakan afirmasi tersebut sebagai alasan untuk menitipkan perusahaan yang tidak kompeten.
“Ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong,” ujarnya.
Table of contents [Show]
Proyek LNG Abadi Masela mencakup pembangunan fasilitas bawah laut, sumur produksi, Floating Production Storage and Offloading atau FPSO, jaringan pipa gas, kilang LNG darat, dan fasilitas Carbon Capture and Storage atau CCS.
Kilang LNG akan dibangun di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa domestik sekitar 150 juta kaki kubik per hari, serta kondensat hingga 35.000 barel per hari.
Skala pembangunan tersebut akan membutuhkan rantai pasok yang panjang. Selain kontraktor utama dengan kemampuan teknologi tinggi, proyek berpotensi membutuhkan perusahaan pendukung untuk transportasi, logistik, akomodasi, konsumsi, penyediaan material, pemeliharaan, dan berbagai layanan operasional.
Jenis serta nilai kontraknya belum dirinci dalam materi yang tersedia. Karena itu, pemerintah dan operator perlu segera memetakan paket pekerjaan yang dapat diikuti perusahaan lokal.
Pemetaan menjadi penting agar kebijakan prioritas tidak berhenti sebagai pernyataan saat seremoni. Pengusaha daerah perlu mengetahui jenis pekerjaan, persyaratan teknis, nilai kontrak, jadwal tender, serta standar keselamatan yang harus dipenuhi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pembangunan dan investasi harus memberi manfaat kepada masyarakat. Ia meminta perusahaan nasional dan badan usaha milik negara membantu pengusaha lokal yang masih memiliki keterbatasan kemampuan.
“Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ia dibantu. Ada keberpihakan, ada affirmative action,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, bantuan teknis dapat melibatkan BUMN, Pertamina, dan badan usaha pemerintah lainnya. Pendampingan diperlukan agar perusahaan lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah investasi besar yang berlangsung di daerahnya.
Kebijakan afirmatif tersebut bukan berarti standar pekerjaan diturunkan. Industri minyak dan gas menerapkan ketentuan ketat dalam keselamatan, kualitas, ketepatan waktu, kemampuan finansial, dan perlindungan lingkungan.
Perusahaan yang terlibat harus mampu memenuhi spesifikasi teknis dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kesalahan dalam proyek energi berskala besar tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat membahayakan pekerja dan lingkungan.
Karena itu, keberpihakan paling efektif bukan dengan menyerahkan kontrak langsung kepada perusahaan yang belum siap. Pemerintah dapat membantu melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan administrasi, akses pembiayaan, dan kemitraan dengan kontraktor yang lebih berpengalaman.
Besarnya nilai Proyek Masela dapat memunculkan praktik perusahaan luar menggunakan badan usaha lokal sekadar sebagai syarat administratif. Dalam pola ini, perusahaan daerah hanya dipakai namanya, sementara pekerjaan, tenaga ahli, modal, dan keuntungan tetap dikuasai pihak lain.
Praktik semacam itu tidak akan membangun kapasitas ekonomi Maluku. Perusahaan lokal mungkin tercatat sebagai peserta proyek, tetapi tidak memperoleh pengalaman, teknologi, dan kemampuan baru.
Untuk mencegahnya, keterlibatan lokal perlu diukur dari kegiatan nyata. Indikatornya dapat mencakup besarnya pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan perusahaan daerah, jumlah tenaga kerja lokal, penggunaan bahan dari wilayah sekitar, serta transfer pengetahuan yang diberikan kontraktor utama.
Operator juga perlu memastikan perusahaan daerah tidak hanya mendapatkan pekerjaan berisiko tinggi dengan keuntungan tipis, sementara kontrak bernilai besar sepenuhnya dikuasai perusahaan nasional atau asing.
Keterbukaan informasi menjadi kunci. Daftar tender, pemenang kontrak, nilai pekerjaan, dan bentuk kemitraan perlu diumumkan agar dapat diawasi masyarakat.
Peringatan Menteri ESDM mengenai tim sukses menunjukkan besarnya risiko intervensi politik dalam pembagian pekerjaan.
Proyek bernilai ratusan triliun rupiah dapat menarik kepentingan pejabat, pengusaha, elite politik, dan kelompok lokal. Tanpa sistem pengadaan yang transparan, kebijakan prioritas daerah dapat disalahgunakan untuk memberikan pekerjaan kepada perusahaan tertentu.
Perusahaan yang dekat dengan pengambil keputusan belum tentu memiliki kemampuan teknis dan finansial. Apabila tetap dipaksakan, pekerjaan dapat dialihkan lagi kepada pihak lain melalui sistem subkontrak berlapis.
Pola tersebut berpotensi menaikkan biaya, menurunkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pelaku usaha lokal yang benar-benar kompeten.
Menteri ESDM meminta gubernur dan bupati menjaga profesionalisme. Ia menegaskan pelibatan perusahaan lokal harus didasarkan pada kemampuan, bukan hubungan politik atau jasa dalam pemilihan kepala daerah.
Pemerintah daerah juga perlu menghindari konflik kepentingan. Pejabat yang mempunyai hubungan dengan perusahaan peserta tender tidak semestinya ikut memengaruhi proses pemilihan vendor.
Kesenjangan kemampuan menjadi tantangan utama perusahaan lokal. Banyak pelaku usaha daerah memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah, tetapi belum terbiasa dengan persyaratan industri migas.
Mereka dapat menghadapi kendala dalam permodalan, sertifikasi, sistem keselamatan, laporan keuangan, kemampuan menyusun penawaran, dan rekam jejak proyek.
Karena itu, pemerintah, SKK Migas, operator, dan konsorsium proyek perlu membangun program pengembangan vendor lokal. Program tersebut dapat dimulai dengan pendataan badan usaha yang tersedia di Kepulauan Tanimbar dan Maluku.
Setelah itu, perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan bidang usaha dan tingkat kesiapannya. Perusahaan yang belum memenuhi standar dapat mengikuti pelatihan dan pendampingan sebelum tender dibuka.
Fact sheet proyek menempatkan peluang usaha, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari manfaat utama LNG Abadi Masela. Dokumen itu juga mencantumkan prioritas tenaga kerja dan vendor lokal dalam pengembangan proyek.
Kemitraan dengan perusahaan besar dapat menjadi jalan masuk. Namun, pembagian peran harus jelas agar perusahaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dokumen.
Apabila dikelola dengan baik, keterlibatan dalam Proyek Masela dapat meningkatkan kelas perusahaan lokal. Pelaku usaha yang sebelumnya hanya mengerjakan proyek kecil dapat memperoleh pengalaman memenuhi standar industri nasional dan internasional.
Pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk mengikuti proyek lain di sektor energi, pelabuhan, konstruksi, dan industri. Manfaatnya tidak hanya berlangsung selama pembangunan Masela, tetapi dapat berlanjut setelah tahap konstruksi selesai.
Proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi. Perputaran orang dan barang dalam jumlah besar juga berpeluang meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan di Kepulauan Tanimbar.
Namun, manfaat itu akan kecil apabila sebagian besar kebutuhan proyek didatangkan dari luar. Daerah hanya menjadi lokasi pembangunan, sedangkan keuntungan serta kemampuan usaha tumbuh di tempat lain.
Karena itu, pemerintah perlu menetapkan target keterlibatan lokal yang terukur. Target tersebut harus realistis, sesuai kemampuan perusahaan, dan meningkat seiring dengan program pendampingan.
Prabowo menegaskan investor harus memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat juga harus merasakan manfaat proyek. Menurut dia, pemerintah mempunyai tanggung jawab memastikan pembangunan tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
“Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi,” katanya.
Peluang bagi pengusaha lokal merupakan salah satu cara menerjemahkan prinsip tersebut. Akan tetapi, keberpihakan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menurunkan standar atau membagi kontrak kepada kelompok tertentu.
Masela membutuhkan dua hal yang harus berjalan bersamaan: afirmasi bagi perusahaan daerah dan tata kelola pengadaan yang bersih.
Tanpa afirmasi, pengusaha lokal dapat tersingkir oleh perusahaan besar yang memiliki modal dan pengalaman lebih kuat. Tanpa profesionalisme, kebijakan afirmasi dapat berubah menjadi ruang KKN.
Ujian Proyek Masela bukan hanya membangun kilang dan menghasilkan gas. Proyek ini juga harus membuktikan bahwa investasi besar dapat melahirkan perusahaan lokal yang kompeten, mandiri, dan mampu bertahan setelah pembangunan selesai.
