Di salah satu ruangan House of Tugu, nama Kapitan Nie Hoe Kong diabadikan pada sebuah plakat besar. Di balik benda itu tersimpan sejarah tentang kemakmuran gula, pembantaian ribuan orang Tionghoa pada 1740, dan identitas Peranakan yang berulang kali dipaksa bersembunyi.
Plakat itu tidak mudah dipindahkan. Menurut pengelola House of Tugu, beratnya mendekati seratus kilogram. Warnanya gelap, dipenuhi aksara Tionghoa, dan ditempatkan di ruangan depan yang dinamai Kapitan Room.
Nama yang diabadikan di sana adalah Nie Hoe Kong—dalam sejumlah literatur ditulis Ni Hoe Kong—Kapitan Cina Batavia ketika tragedi besar pecah pada Oktober 1740.
Tidak ada suara perang di ruangan itu sekarang. Di sekeliling plakat berdiri meja, kursi, lukisan, guci, dan benda-benda yang menggambarkan kemakmuran komunitas Tionghoa di Batavia. Orang datang untuk minum kopi, makan malam, atau mengadakan pertemuan.
Namun, sejarah di balik nama Nie Hoe Kong jauh dari suasana tenang.
Ia hidup pada masa ketika Batavia membutuhkan tenaga, modal, dan keahlian orang-orang Tionghoa untuk membangun kota. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial menempatkan mereka dalam pengawasan, memungut pajak, membatasi pergerakan, dan akhirnya menjadikan mereka sasaran ketika ekonomi memburuk.
Nie Hoe Kong berada di antara dua kekuasaan. Sebagai kapitan, ia ditunjuk pemerintah kolonial untuk mengurus masyarakat Tionghoa. Namun, ketika hubungan antara penguasa dan masyarakat pecah, ia kehilangan perlindungan dari keduanya.
Namanya kemudian dilekatkan pada pemberontakan. Ia ditangkap, diperiksa, disiksa, dan dibuang ke Ambon. Di sana ia meninggal pada 1746.
Lebih dari dua setengah abad kemudian, plakatnya tergantung di House of Tugu. Bukan semata-mata sebagai penghormatan kepada seorang pejabat komunitas, melainkan sebagai pintu menuju pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sebuah kota yang dibangun bersama-sama dapat berubah menjadi tempat pembantaian?
Batavia tidak tumbuh hanya melalui keputusan para pejabat VOC. Kota itu dibangun oleh tangan para tukang, buruh, pedagang, pelaut, pengrajin, dan petani dari berbagai wilayah.
Orang-orang Tionghoa memainkan peran penting sejak awal. Mereka bekerja sebagai pembuat bata, tukang kayu, pedagang, pengelola angkutan, pemilik penggilingan, serta pengusaha perkebunan. Mereka membantu membangun kanal, rumah, gudang, dan jaringan perdagangan yang membuat Batavia berkembang menjadi pusat kekuasaan VOC di Asia.
Sejarawan Leonard Blussé menggambarkan perkembangan Batavia sebagai hasil kerja sama panjang antara VOC dan komunitas Tionghoa. Kolaborasi itu berlangsung lebih dari satu abad sebelum runtuh akibat campuran persoalan ekonomi, kerusakan lingkungan, wabah penyakit, pertambahan penduduk, dan konflik di dalam pemerintahan kolonial.
Salah satu penggerak utama ekonomi kawasan adalah gula.
Perkebunan tebu dan pabrik gula menyebar di sekitar Batavia. Banyak di antaranya dikelola pengusaha Tionghoa dengan tenaga kerja yang sebagian juga berasal dari Tiongkok. Gula diproduksi di pedalaman, dibawa melalui sungai dan kanal, lalu dikirim melalui pelabuhan.
Selama harga gula tinggi, hubungan itu tampak saling menguntungkan. VOC memperoleh komoditas, pajak, dan aktivitas perdagangan. Pengusaha mendapat akses terhadap lahan dan pasar. Para pendatang memperoleh pekerjaan.
Masalah muncul ketika harga dan permintaan gula menurun. Produksi yang sebelumnya menjanjikan tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pabrik mengurangi kegiatan. Buruh kehilangan penghasilan. Pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan atau dokumen semakin banyak.
Orang-orang yang sebelumnya didatangkan karena dibutuhkan, perlahan dipandang sebagai beban dan ancaman.
Pemerintah kolonial memperketat izin tinggal dan deportasi. Beredar kabar bahwa orang-orang Tionghoa yang tidak memiliki pekerjaan akan ditangkap dan dikirim keluar Batavia. Ketakutan menyebar dari pabrik gula ke perkampungan.
Krisis ekonomi kemudian berubah menjadi krisis sosial. Pada 7 Oktober 1740, kelompok buruh dan petani Tionghoa di luar tembok kota melakukan perlawanan. Dalam bentrokan tersebut, sekitar 50 serdadu VOC terbunuh.
Pemerintah kolonial merespons dengan kekuatan jauh lebih besar.
Pada Oktober 1740, kekerasan meledak di dalam tembok Batavia. Buku sejarah sering menyebut "Geger Pecinan".
Tentara VOC, milisi, dan kelompok penduduk yang terlibat bergerak ke kawasan tempat masyarakat Tionghoa tinggal. Rumah-rumah dibakar dan dijarah. Orang-orang dibunuh di jalan, rumah, penjara, dan rumah sakit.
Kajian Leiden University menggambarkan para pelaku bergerak dari rumah ke rumah. Mereka merampas barang dan membunuh penghuni tanpa membedakan orang yang terlibat perlawanan dengan warga sipil. Bahkan orang sakit dan tahanan tidak luput.
Jumlah korban berbeda menurut sumber.
Kajian mengenai arsip Kong Koan menyebut lebih dari 8.000 warga Tionghoa Batavia terbunuh. Sejumlah penelitian lain memperkirakan sedikitnya sekitar 10.000 orang meninggal. Perbedaan angka itu tidak mengubah skala tragedinya: sebagian besar komunitas Tionghoa di dalam kota musnah hanya dalam hitungan hari.
Pembantaian tersebut tidak tepat dipahami sekadar sebagai kerusuhan spontan antarkelompok. Ada pemberontakan buruh di luar tembok, ada kepanikan di dalam kota, dan ada keterlibatan berbagai kelompok. Namun, keputusan, pasukan, senjata, serta struktur kekuasaan VOC memainkan peran utama dalam mengubah krisis menjadi pembunuhan massal.
Kajian Cambridge mengenai hukum dan hukuman di Batavia menempatkan tragedi itu sebagai bukti kegagalan VOC menegakkan tata kelola dan hukum di pusat kekuasaannya sendiri. Kebijakan imigrasi yang tidak teratur, ketergantungan terhadap buruh Tionghoa, krisis industri gula, serta represi pemerintah membentuk kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi.
Kota yang selama bertahun-tahun memanfaatkan tenaga dan jaringan ekonomi masyarakat Tionghoa berbalik menghancurkan mereka ketika sistem itu mengalami krisis.
Inilah salah satu pola lama dalam sejarah minoritas ekonomi dengan istilah middleman minority: dibutuhkan ketika pertumbuhan berlangsung, tetapi mudah dijadikan kambing hitam ketika kemakmuran runtuh.
Dalam sistem kolonial, kapitan bukan pemimpin yang sepenuhnya dipilih dan bebas memperjuangkan masyarakatnya. Ia merupakan bagian dari pemerintahan tidak langsung VOC.
Kapitan bertugas menyampaikan perintah, mengurus pajak, administrasi, perkawinan, perselisihan, dan kehidupan komunitas. Ia menjadi penghubung, tetapi sekaligus alat pengawasan.
Posisi itu membuat Nie Hoe Kong berada dalam keadaan nyaris mustahil. Bagi pemerintah kolonial, ia dianggap harus mengetahui segala gerakan masyarakat Tionghoa. Bagi sebagian anggota komunitas, ia dapat dipandang terlalu dekat dengan VOC.
Setelah pembantaian, VOC menuduhnya terlibat atau setidaknya mengetahui rencana pemberontakan. Salah satu saudara laki-lakinya juga dicurigai terlibat.
Nie Hoe Kong ditangkap dan diadili. Sejumlah catatan menyebut ia mengalami penyiksaan, tetapi tidak mengakui tuduhan sebagai pemimpin pemberontakan. Pemerintah kolonial tetap menghukumnya dan mengirimnya ke pengasingan.
Buku B. Hoetink tentang Nie Hoe Kong, yang kemudian diterjemahkan Liem Koen Hian, menggambarkannya sebagai korban yang dijadikan kambing hitam atas kegagalan tata kelola VOC. Katalog Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri menyebut tragedi itu sebagai akibat sistem pemerintahan kolonial yang berorientasi pada keuntungan tanpa bersedia menanggung biaya sosialnya.
Kisah Nie Hoe Kong memperlihatkan ironi jabatan perantara. Ia memiliki gelar, tetapi tidak mempunyai kuasa yang cukup untuk menghentikan pembantaian. Ketika keadaan memburuk, kedudukannya justru membuat ia paling mudah dimintai pertanggungjawaban.
Plakatnya di House of Tugu karena itu tidak semestinya dibaca hanya sebagai tanda kebesaran seorang kapitan. Ia juga merupakan penanda rapuhnya seseorang yang berdiri di antara negara kolonial dan komunitasnya.
Pembantaian 1740 tidak hanya menghilangkan nyawa. Tragedi itu mengubah tata ruang Jakarta.
Orang-orang Tionghoa yang selamat dipindahkan ke kawasan di luar tembok kota. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai Glodok berkembang menjadi permukiman Tionghoa yang terpisah dan lebih mudah diawasi.
Pemisahan ruang itu kemudian diperkuat melalui sistem kawasan tempat tinggal berdasarkan kelompok masyarakat. Pada abad ke-19, wijkenstelsel mewajibkan kelompok tertentu tinggal di wilayah yang telah ditentukan. Untuk bepergian keluar dari kawasan, penduduk juga menghadapi sistem surat jalan.
Dengan demikian, pecinan bukan hanya lahir dari pilihan untuk hidup bersama orang dengan bahasa dan kebudayaan serupa. Ia juga dibentuk oleh kebijakan pengawasan kolonial.
Kajian tentang sejarah perkotaan Batavia mencatat bahwa Glodok tumbuh sebagai kawasan Tionghoa terpisah setelah pembantaian. Struktur segregasi tersebut meninggalkan jejak yang masih dapat dibaca pada peta Jakarta hari ini.
Dari House of Tugu di Kali Besar, Glodok hanya berjarak beberapa menit. Kedua tempat itu sekarang dipromosikan sebagai bagian dari jalur wisata sejarah dan kuliner. Namun, kedekatan geografis tersebut menyimpan riwayat pemisahan yang jarang diceritakan kepada pengunjung.
Orang datang mencari kopi, makanan, kelenteng, dan bangunan tua. Tidak banyak yang mengetahui bahwa bentuk kawasan itu juga lahir dari ketakutan pemerintah kolonial terhadap masyarakat yang baru saja menjadi korban pembantaian.
Dua tahun setelah tragedi, pada 1742, pemerintah kolonial menata kembali lembaga masyarakat Tionghoa yang kemudian dikenal sebagai Kong Koan atau Dewan Tionghoa Batavia.
Lembaga komunitas sebenarnya telah berkembang sebelum 1740. Namun, setelah pembantaian, VOC membutuhkan saluran komunikasi yang lebih teratur dengan masyarakat Tionghoa. Kong Koan lalu memperoleh kedudukan resmi dalam tata pemerintahan kolonial.
Lembaga itu mengurus perkawinan, pemakaman, sekolah, kelenteng, administrasi, bantuan sosial, perselisihan, dan persoalan hukum komunitas. Para perwira Tionghoa—letnan, kapitan, dan kemudian mayor—duduk di dalamnya.
Kong Koan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengurus sebagian urusannya sendiri. Namun, ia juga membantu pemerintah kolonial mencatat, mengatur, dan mengawasi penduduk.
Karena itu, Kong Koan memiliki dua wajah. Ia merupakan lembaga perlindungan komunitas sekaligus bagian dari pemerintahan kolonial tidak langsung.
Arsipnya kini menjadi sumber penting untuk membaca kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa Batavia—bukan hanya tokoh kaya, tetapi juga keluarga yang berurusan dengan perkawinan, utang, sekolah, pemakaman, dan konflik rumah tangga.
Di House of Tugu, salah satu ruangan disebut Kapitan Room dan dikaitkan dengan sejarah Kong Koan. Namun, hubungan tepat antara bangunan di Jalan Kali Besar Barat Nomor 26 dan kantor resmi Kong Koan tetap perlu dibuktikan melalui peta, akta, dan arsip bangunan.
Kedekatan sebuah bangunan dengan pusat aktivitas masyarakat Tionghoa belum otomatis membuktikan bahwa lembaga tersebut pernah berkantor di sana. Sejarah yang baik membutuhkan lebih dari kemiripan lokasi dan cerita yang diwariskan.
Dari tragedi 1740, cerita House of Tugu bergerak menuju kehidupan Peranakan.
Istilah Peranakan sering dipahami sebagai keturunan perkawinan laki-laki Tionghoa dan perempuan lokal. Pengertian itu memiliki dasar sejarah, tetapi tidak cukup menjelaskan keragaman komunitas Peranakan.
Leo Suryadinata mencatat bahwa istilah tersebut telah digunakan sejak masa kolonial untuk menyebut keturunan perkawinan campuran dan masyarakat Tionghoa yang lahir serta tumbuh secara lokal. Seiring waktu, Peranakan berkembang menjadi identitas kebudayaan: bahasa, makanan, pakaian, tata rumah, kesenian, dan kebiasaan yang mempertemukan unsur Tionghoa dengan Jawa, Betawi, Melayu, Sunda, Eropa, dan kebudayaan lain.
Peranakan bukan sekadar “setengah Tionghoa dan setengah lokal”. Ia adalah hasil pergaulan panjang, perubahan generasi, serta kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya.
Di Jakarta, pengaruh itu terlihat pada kebaya encim, bahasa Melayu pasar, ragam makanan, arsitektur rumah, pesta perkawinan, musik, dan cara keluarga menyusun ruang. Identitas Jakarta lahir bukan dari satu budaya yang berdiri sendiri, melainkan dari perjumpaan yang terus-menerus.
House of Tugu berusaha menghadirkan perjumpaan itu melalui ruang-ruangnya. Salah satu tokoh utama yang diangkat adalah Raden Ajeng Kasinem.
Dalam narasi keluarga Tugu, Raden Ajeng Kasinem digambarkan sebagai perempuan bangsawan Jawa yang menikah dengan Oei Tiong Ham, saudagar besar dari Semarang. Ia disebut terdidik, mandiri, menguasai beberapa bahasa, memiliki kekayaan sendiri, serta mencintai seni.
Keluarga Tugu juga menyebut Kasinem sebagai kerabat atau keponakan Raden Saleh. Sejumlah benda di hotel dikaitkan dengan garis keluarga tersebut.
Cerita itu sangat menarik. Ia menempatkan perempuan bukan sekadar pendamping “raja gula”, melainkan salah satu pembentuk keluarga dan kebudayaan Peranakan.
Namun, sumber sejarah yang tersedia belum sepenuhnya sejalan.
Narasi House of Tugu menyebut Kasinem sebagai istri pertama Oei Tiong Ham. Sementara biografi Oei Tiong Ham yang diterbitkan National Library Board Singapore menyebut Goei Bing Nio sebagai istri pertamanya. Goei Bing Nio melahirkan dua putri, termasuk Oei Hui-lan, yang kemudian dikenal sebagai Madame Wellington Koo.
Perbedaan itu tidak otomatis membuat salah satu kisah palsu. Istilah istri, pasangan, selir, perkawinan adat, serta pengakuan hukum pada masa kolonial bisa berbeda. Catatan keluarga juga mungkin berasal dari cabang keturunan yang tidak masuk biografi arus utama.
Namun, perbedaan tersebut harus dinyatakan terbuka. Akta perkawinan, silsilah, surat keluarga, dokumen warisan, dan arsip kolonial diperlukan untuk menjelaskan posisi Kasinem dalam keluarga Oei Tiong Ham.
Hal yang sama berlaku untuk klaim hubungan Kasinem dengan Raden Saleh. Cerita keluarga dapat menjadi petunjuk penting, tetapi tetap memerlukan verifikasi genealogis.
Justru di situlah sejarah menjadi menarik. Sejarah bukan kumpulan cerita yang harus diterima bulat-bulat. Ia adalah percakapan antara arsip resmi, ingatan keluarga, benda, dan suara yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dihilangkan.
Tekanan terhadap budaya Tionghoa tidak berhenti bersama berakhirnya VOC.
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Aturan tersebut membatasi pelaksanaan tradisi dan perayaan Tionghoa di ruang publik, serta mendorongnya dilakukan secara internal dalam keluarga.
Kebijakan lain menekan penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa, membatasi penerbitan, serta mendorong penggantian nama. Akibatnya tidak hanya terlihat pada hilangnya perayaan di ruang publik. Di banyak keluarga, bahasa, silsilah, cerita leluhur, dan pengetahuan mengenai benda warisan ikut terputus.
Generasi muda tumbuh dengan nama yang telah berubah dan akses yang terbatas terhadap kebudayaan leluhurnya. Sebagian keluarga memilih tidak membicarakan asal-usul karena khawatir menimbulkan persoalan.
Pada 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keputusan itu mengakui bahwa pembatasan sebelumnya telah mempersempit ruang warga keturunan Tionghoa dalam menjalankan agama, kepercayaan, dan adat istiadat.
Pintu hukum akhirnya dibuka. Namun, ingatan yang telah terputus selama lebih dari tiga dekade tidak dapat dipulihkan hanya dengan satu keputusan.
Di House of Tugu, kebudayaan Peranakan kembali hadir dalam warna, ukiran, makanan, pakaian, musik, dan cerita keluarga. Orang dapat melihatnya tanpa harus memasuki ruang arsip atau membaca buku akademik yang tebal.
Itulah kekuatan tempat tersebut. Sejarah dibuat dekat dan dapat dirasakan.
Namun, pengalaman yang menarik tidak boleh menggantikan ketelitian. House of Tugu perlu membedakan dengan jelas mana fakta yang telah diverifikasi, mana interpretasi kuratorial, dan mana cerita lisan keluarga.
Nie Hoe Kong tidak cukup diperkenalkan sebagai kapitan yang tragis. Pengunjung perlu mengetahui sistem ekonomi dan kekuasaan yang menjadikannya kambing hitam.
Kong Koan tidak cukup digambarkan sebagai organisasi masyarakat. Ia juga bagian dari mekanisme pengawasan kolonial.
Oei Tiong Ham tidak cukup disebut raja gula. Kerajaan bisnisnya juga tumbuh dari perdagangan opium, monopoli, hubungan dengan kekuasaan kolonial, dan ekspansi perusahaan lintas negara.
Kasinem tidak cukup ditempatkan sebagai istri seorang saudagar. Kisah mengenai kecerdasan, kemandirian, dan kedudukannya perlu diperkuat dengan arsip agar ia tidak kembali hilang di bawah bayang-bayang laki-laki yang lebih terkenal.
Di ruangan Kasinem, sebuah benda berbentuk kuda berdiri dengan aksara Jawa di tubuhnya. Menurut keluarga Tugu, benda itu merupakan bagian dari peninggalan sang perempuan bangsawan.
Benda tersebut seperti merangkum identitas Peranakan: bentuknya tidak mudah dimasukkan ke satu kotak, bahasanya datang dari satu dunia, pemiliknya dikaitkan dengan dunia lain, dan maknanya bertahan melalui cerita yang berpindah antargenerasi.
Di luar ruangan, Kali Besar tetap mengalir. Airnya pernah membawa gula yang membuat Batavia kaya. Di kota yang sama, gula juga ikut menciptakan krisis yang berujung pada pembantaian.
Sejarah memang tidak selalu menyisakan rasa manis.
Kadang-kadang, di balik kemakmuran sebuah kota, terdapat nama-nama yang dipaksa hilang, keluarga yang tercerai, dan ingatan yang baru berani keluar setelah pintunya dibuka berabad-abad kemudian. (Bersambung….)
