Wijaya Karya: Kronologi Retaknya Sang Menara Pembangunan Nasional (Bagian 1)

Grafik saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, sampai kemudian berhenti pada angka Rp204 per saham—harga penutupan terakhir sebelum perdagangan dihentikan Bursa Efek Indonesia pada 18 Februari 2025.

Angka itu terus muncul di layar aplikasi investasi. Bukan karena pembeli dan penjual sepakat bahwa WIKA bernilai Rp204, melainkan karena tidak ada transaksi yang dapat membentuk harga baru. Bursa masih mengunci perdagangan saham perusahaan konstruksi milik negara tersebut.

Per Agustus 2026, saham WIKA telah berada dalam suspensi terbaru selama sekitar satu setengah tahun. Jauh sebelum itu, saham perusahaan pernah mencapai sekitar Rp3.002 per lembar pada Januari 2015. Dari titik tertingginya, nilai pasar WIKA telah kehilangan sekitar 93% sebelum perdagangan berhenti. 

Garis datar di layar itu menjadi antitesis perjalanan WIKA. Perusahaan ini tidak dibangun sebagai entitas kecil yang kemudian tiba-tiba terseret masalah. WIKA tumbuh bersama proyek-proyek besar Indonesia. Jejaknya tertanam pada jaringan listrik, saluran irigasi, jalan layang, jembatan, pembangkit listrik, bandar udara, bendungan, jalan tol, hingga jalur kereta cepat.

Pada masanya, WIKA tidak hanya menjual jasa konstruksi. Perusahaan tersebut menjual optimisme bahwa pembangunan infrastruktur akan menghasilkan pertumbuhan panjang—bagi negara, perusahaan, dan investor yang membeli sahamnya.

***

Sejarah WIKA berawal dari perusahaan Belanda bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. atau NV Vis en Co. Perusahaan tersebut bergerak dalam pekerjaan instalasi listrik dan pipa air.

Setelah Indonesia merdeka, aset perusahaan diambil alih melalui proses nasionalisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961, NV Vis en Co dilebur ke dalam Perusahaan Negara Wijaya Karya. 

Pada periode awal, kegiatan WIKA masih berkaitan dengan instalasi listrik, jaringan distribusi, dan pipa air. Namun, kebutuhan pembangunan negara yang baru berdiri membuat cakupan pekerjaannya berkembang.

WIKA turut terlibat dalam pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno untuk Asian Games 1962. Perusahaan kemudian menangani pemasangan jaringan listrik Asahan di Sumatera Utara dan jaringan irigasi Jatiluhur di Jawa Barat.

Pada 1972, status PN Widjaja Karja diubah menjadi perseroan terbatas. Perubahan status itu menandai pergeseran WIKA dari perusahaan pelaksana pekerjaan dasar menuju kontraktor sipil dan gedung yang lebih terintegrasi.

Ekspansi dilanjutkan pada dekade berikutnya. WIKA membentuk divisi sipil umum, gedung, konstruksi industri, energi, perdagangan, sarana papan, serta produk beton dan logam. Perusahaan tidak lagi hanya memasang jaringan listrik, tetapi ikut membangun struktur fisik yang mengubah wajah perkotaan dan konektivitas antardaerah.

Perkembangan bisnis beton kemudian melahirkan PT Wijaya Karya Beton pada 1997. Divisi properti dikembangkan menjadi PT Wijaya Karya Realty pada 2000. WIKA juga membentuk usaha industri dan perdagangan serta memperluas kompetensi ke pembangunan gedung bertingkat, pembangkit listrik, dan proyek rekayasa.

Transformasi tersebut menjadikan WIKA bukan sekadar kontraktor. Perusahaan membangun sebuah kelompok usaha yang menguasai rantai bisnis dari produksi beton, desain, rekayasa, konstruksi, properti, sampai investasi infrastruktur.

***

Babak baru dimulai ketika WIKA menawarkan saham kepada masyarakat. Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2007.

Dalam penawaran saham perdana, WIKA menerbitkan sekitar 1,85 miliar saham dengan harga Rp420 per lembar. Sekitar 28,46% saham perusahaan dilepas kepada publik. 

Pencatatan saham mempunyai makna lebih besar daripada penghimpunan modal. Sejak saat itu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna jalan, jembatan, dan fasilitas yang dibangun WIKA. Mereka dapat menjadi pemilik perusahaan.

Pemerintah tetap menjadi pemegang saham pengendali. Namun, investor publik ikut menanggung hasil setiap keputusan bisnis—baik keuntungan, dividen, kenaikan harga saham, maupun risiko kerugian.

Status BUMN menjadi salah satu daya tarik. Bagi sebagian investor, kepemilikan negara dianggap memberikan akses proyek, dukungan perbankan, serta posisi strategis dalam program pembangunan pemerintah.

Persepsi itu tidak sepenuhnya keliru. WIKA memang memperoleh banyak pekerjaan dari pemerintah, BUMN, dan proyek strategis. Namun, ada perbedaan mendasar antara perusahaan yang dimiliki negara dan investasi yang dijamin negara. Pemerintah dapat mempertahankan perusahaan karena kepentingan pembangunan, tetapi tidak berkewajiban menjamin harga saham atau keuntungan investor publik.

Pada tahun-tahun awal setelah melantai di bursa, risiko tersebut belum banyak menjadi perhatian. WIKA justru sedang berada dalam periode ekspansi.

Perusahaan terlibat dalam pembangunan Jalan Layang Pasupati di Bandung, Jembatan Cikubang di ruas Tol Cipularang, serta Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa dan Madura. Pada proyek Suramadu, WIKA memimpin konsorsium BUMN Karya yang menangani bagian dari pembangunan jembatan.

Di sektor energi, perusahaan memperluas bisnis ke pembangunan pembangkit listrik. Di luar negeri, WIKA mengerjakan atau menjajaki proyek di Aljazair, Timor-Leste, Myanmar, Malaysia, Arab Saudi, Filipina, Taiwan, Senegal, dan sejumlah negara Afrika.

Nama WIKA semakin sering muncul dalam daftar proyek besar. Perusahaan tumbuh menjadi kontraktor, perusahaan rekayasa dan pengadaan, produsen material, pengembang properti, sekaligus investor infrastruktur.

***

Pertumbuhan WIKA mendapat dorongan kuat ketika pembangunan infrastruktur ditempatkan sebagai prioritas nasional. Anggaran dan proyek meningkat. Jalan tol, bendungan, pembangkit, bandar udara, pelabuhan, kawasan industri, dan sistem transportasi massal dibangun secara bersamaan.

Sebagai salah satu BUMN Karya terbesar, WIKA berada di barisan depan.

Perusahaan mengerjakan proyek Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, Bendungan Jatigede, fasilitas bandar udara, jalur kereta, pembangkit listrik, dan berbagai proyek gedung. WIKA juga masuk ke proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tidak hanya sebagai kontraktor, tetapi melalui penyertaan saham pada konsorsium Indonesia.

Portofolio perusahaan bertambah besar. WIKA tidak lagi menunggu proyek konstruksi datang, tetapi ikut menanamkan modal pada perusahaan pengelola jalan tol, energi, properti, dan infrastruktur lainnya.

Strategi tersebut menjanjikan dua sumber pendapatan. Dalam jangka pendek, WIKA memperoleh pekerjaan konstruksi. Dalam jangka panjang, perusahaan mengharapkan pendapatan dari kepemilikan aset dan konsesi.

Pada 2018, laba bersih WIKA telah menembus sekitar Rp2,07 triliun. Setahun kemudian, laba bersih tumbuh 26,42% menjadi Rp2,62 triliun. Pendapatan bersih 2019 mencapai Rp27,21 triliun, salah satu yang tertinggi dalam sejarah perusahaan. 

Keuntungan tersebut memperkuat citra WIKA sebagai raksasa konstruksi nasional. Di atas kertas, perusahaan mempunyai seluruh unsur pertumbuhan: proyek besar, dukungan pemegang saham negara, kelompok usaha terintegrasi, kemampuan teknis, dan akses pendanaan.

Ambisinya juga semakin tinggi. Pada 2019, WIKA menyiapkan anggaran belanja modal Rp18,1 triliun. Perusahaan menargetkan kontrak baru Rp61 triliun dan membidik peluang proyek di sejumlah negara Afrika.

“Proyek masih berjalan di beberapa negara, termasuk Senegal, Rwanda, Pantai Gading, Madagaskar, dan Aljazair,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA saat itu, Mahendra Vijaya, sebagaimana diberitakan 

WIKA sedang berusaha melompat dari kontraktor nasional menjadi pemain infrastruktur regional. Proyek luar negeri dipandang sebagai jalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik, sedangkan investasi jalan tol dan energi diharapkan memberikan pendapatan berulang.

Pada fase itu, pertanyaan utama investor adalah seberapa tinggi perusahaan dapat tumbuh. Belum banyak yang bertanya seberapa cepat proyek-proyek tersebut dapat menghasilkan kas.

***

Dalam bisnis konstruksi, proyek besar tidak langsung menghasilkan uang yang bisa digunakan perusahaan. Kontraktor harus lebih dahulu membeli material, membayar pekerja, menyewa alat, menggerakkan subkontraktor, dan menyelesaikan tahapan pekerjaan.

Pendapatan dapat dibukukan berdasarkan kemajuan proyek. Namun, pembayaran dari pemberi kerja baru diterima setelah pekerjaan diverifikasi, berita acara disetujui, dokumen penagihan diterbitkan, dan termin jatuh tempo.

Di antara dua proses itu terdapat jarak. Semakin lama pembayaran diterima, semakin besar modal kerja yang harus disediakan kontraktor.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika perusahaan menangani banyak proyek secara bersamaan. Kas yang belum diterima dari proyek pertama harus ditutup dengan pinjaman atau kas dari proyek lain. Jika pembayaran beberapa proyek tertunda pada saat yang sama, kebutuhan pendanaan akan membesar.

Model bisnis investasi menambah satu lapisan risiko. Jalan tol, pembangkit, dan properti membutuhkan modal besar di depan, sedangkan hasilnya baru diterima setelah aset beroperasi dan mempunyai pengguna atau pembeli.

Strategi tersebut tidak selalu keliru. Infrastruktur memang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Jika lalu lintas jalan tol, penjualan properti, atau produksi energi sesuai proyeksi, investasi dapat menghasilkan keuntungan selama bertahun-tahun.

Masalah muncul ketika jadwal proyek mundur, biaya meningkat, pembebasan lahan terlambat, permintaan lebih rendah, atau aset sulit dijual. Perusahaan tetap harus membayar bunga dan kewajiban lain meskipun investasinya belum menghasilkan kas.

WIKA pun hidup dengan dua jam yang berbeda. Jam pertama menghitung penyelesaian fisik proyek. Jam kedua menghitung kapan tagihan benar-benar berubah menjadi uang.

Selama kedua jam itu bergerak beriringan, pertumbuhan dapat dipertahankan. Namun, ketika pembangunan bergerak lebih cepat daripada penerimaan pembayaran, laba tidak otomatis membuat likuiditas aman.

***

Ujian besar datang pada 2020. Pandemi Covid-19 membatasi mobilitas, menunda pekerjaan, mengganggu pasokan material, dan menekan penjualan properti. Sejumlah proyek harus menjadwal ulang pekerjaan, sementara biaya tetap berjalan.

Pendapatan WIKA jatuh dari Rp27,21 triliun pada 2019 menjadi Rp16,54 triliun pada 2020. Penurunannya mencapai sekitar 39%.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk merosot menjadi sekitar Rp185,77 miliar. Jumlah itu hanya sebagian kecil dari laba Rp2,62 triliun yang dibukukan setahun sebelumnya.

WIKA masih bertahan dan tetap mencatat keuntungan. Namun, pandemi memperlihatkan betapa sensitifnya model bisnis konstruksi terhadap penundaan proyek dan gangguan penerimaan kas.

Pada 2021, pendapatan mulai pulih menjadi Rp17,81 triliun. Setahun kemudian, pendapatan meningkat lagi menjadi Rp21,48 triliun. Akan tetapi, pemulihan omzet tidak diikuti pemulihan keuntungan yang sebanding.

Pada 2022, WIKA mencatat rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar Rp59,60 miliar. Nilainya masih terlihat kecil dibandingkan skala pendapatan dan aset perusahaan. Namun, angka itu menjadi tanda perubahan penting: perusahaan yang beberapa tahun sebelumnya menghasilkan laba triliunan mulai kehilangan kemampuan mencetak keuntungan.

Di permukaan, WIKA tetap sibuk. Proyek terus berjalan. Alat berat tetap bekerja. Beton tetap dicetak. Gedung dan jembatan tetap berdiri.

Namun, kesibukan proyek tidak lagi cukup untuk menjelaskan kesehatan perusahaan. Pertanyaan bergeser dari berapa banyak kontrak yang diperoleh menjadi berapa margin yang tersisa, berapa tagihan yang dapat ditagih, dan berapa kas yang tersedia untuk membayar utang.

***

Kejayaan WIKA dibangun dari kemampuan teknis dan keberanian mengambil proyek besar. Perusahaan membantu negara membangun infrastruktur ketika kebutuhan konektivitas, energi, dan fasilitas publik meningkat cepat.

Karena itu, kejatuhan kinerjanya tidak dapat diterangkan hanya dengan kalimat bahwa WIKA kekurangan proyek atau kehilangan kemampuan membangun. Bahkan ketika kondisi keuangan memburuk, perusahaan masih mempunyai tenaga teknik, fasilitas produksi, anak usaha, aset, dan kontrak berjalan.

Persoalannya berada pada hubungan antara proyek dan pembiayaan.

Semakin besar proyek yang dikerjakan, semakin besar modal yang harus disediakan. Semakin banyak perusahaan menanamkan uang pada aset jangka panjang, semakin lama kas tertahan. Ketika pembayaran proyek melambat dan beban pendanaan meningkat, ukuran perusahaan justru dapat memperbesar tekanan.

Di situlah paradoks WIKA mulai terlihat. Perusahaan menjadi besar karena dipercaya mengerjakan pembangunan negara. Akan tetapi, skala pembangunan yang dibebankan kepadanya juga memperpanjang perjalanan dari kontrak menjadi pendapatan, dari pendapatan menjadi tagihan, dan dari tagihan menjadi kas.

Kini, jejak kejayaan itu masih berdiri. Kendaraan melintas di jembatan dan jalan yang pernah dikerjakannya. Listrik mengalir dari fasilitas yang dibangunnya. Beton produksinya menyangga gedung dan jaringan transportasi.

Namun, pada layar perdagangan saham, perjalanan WIKA berhenti pada Rp204.

Garis yang membeku tersebut bukan awal masalah. Ia adalah ujung sementara dari proses panjang—ketika pertumbuhan proyek, ekspansi investasi, dan kebutuhan pembiayaan bergerak lebih cepat daripada kemampuan perusahaan mengubah seluruh pekerjaan itu menjadi kas.

Pada babak berikutnya, keretakan tersebut akan terbuka menjadi kerugian triliunan, restrukturisasi utang, penundaan pembayaran obligasi dan sukuk, serta pertanyaan besar mengenai masa depan salah satu raksasa konstruksi Indonesia. (Bersambung…)