Proyek LNG Abadi Masela tidak hanya membangun kilang gas. Investasi lebih dari Rp300 triliun itu akan menggerakkan pembangunan fasilitas laut, jaringan pipa, pelabuhan, kilang darat, hingga teknologi penyimpanan karbon.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, TANIMBAR: Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, akan menjadi lokasi salah satu proyek energi terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Pemerintah resmi memulai Proyek LNG Abadi Masela dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar atau lebih dari Rp300 triliun.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya proyek strategis nasional tersebut melalui konferensi video, Kamis, 16 Juli 2026. Groundbreaking itu menjadi pintu masuk bagi pembangunan fasilitas produksi gas berskala besar yang membentang dari Laut Arafura hingga Pulau Yamdena.
“Investasinya sangat besar, US$20,9 miliar, hampir US$21 miliar,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Presiden, investasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai proyek ekstraksi sumber daya alam. Gas Masela harus digunakan untuk mendukung industrialisasi, hilirisasi, ketahanan energi, dan pembangunan nasional.
“Kita perlu energi ini untuk melaksanakan transformasi bangsa. Kita ingin menjadi negara industri dan negara modern,” ujarnya.
Besarnya nilai investasi membuat Masela berada dalam jajaran proyek energi paling bernilai di Indonesia. Fact sheet proyek mencatat nilai investasi sekitar US$20,9 miliar atau setara kurang lebih Rp342 triliun, termasuk tambahan sekitar US$1 miliar untuk pembangunan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut nilai investasi tersebut setara hampir Rp390 triliun. Perbedaan nilai rupiah itu dapat terjadi karena penggunaan kurs konversi yang berbeda. Karena itu, US$20,9 miliar menjadi angka utama yang lebih konsisten digunakan untuk menggambarkan besarnya proyek tersebut.
Table of contents [Show]
Investasi Masela akan digunakan untuk membangun rangkaian fasilitas yang kompleks. Gas berasal dari Lapangan Abadi di Blok Masela, Laut Arafura, sekitar 750 kilometer di selatan Ambon.
Lapangan gas tersebut berada pada kedalaman air sekitar 400 hingga 800 meter. Letaknya berdekatan dengan perbatasan laut Indonesia dan Australia, tetapi seluruh wilayah Blok Masela berada di dalam teritori Indonesia.
Pembangunan proyek mencakup sumur produksi, fasilitas bawah laut, jaringan pipa, fasilitas produksi terapung, serta kilang LNG di darat. Kilang utama akan dibangun di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Gas dari sumur bawah laut akan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading atau FPSO. Setelah itu, gas kering dialirkan melalui Gas Export Pipeline menuju kilang LNG darat.
Kilang tersebut dirancang memiliki dua unit produksi dengan kapasitas masing-masing 4,75 juta ton LNG per tahun. Total kapasitasnya mencapai 9,5 juta ton per tahun.
Selain LNG, proyek Masela dirancang menghasilkan gas pipa domestik sekitar 150 juta kaki kubik per hari dan kondensat hingga 35.000 barel per hari.
Investasi juga digunakan untuk membangun pelabuhan, dermaga, fasilitas logistik, jaringan pipa karbon dioksida, serta infrastruktur pendukung pembangunan dan pengoperasian kilang.
Menteri ESDM mengatakan pekerjaan proyek akan langsung bergerak setelah groundbreaking. Tahapan awal mencakup pembangunan sumur pengembangan serta persiapan fasilitas pelabuhan, dermaga, dan pekerjaan rekayasa, pengadaan, serta konstruksi.
“Dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan,” katanya.
Proyek LNG Abadi Masela dioperasikan oleh INPEX Masela Ltd., anak perusahaan INPEX Corporation asal Jepang. INPEX menguasai 65 persen hak partisipasi proyek.
Sebanyak 20 persen dimiliki Pertamina Hulu Energi Masela, sedangkan 15 persen sisanya dimiliki Petronas Masela dari Malaysia.
Struktur tersebut terbentuk setelah Shell melepas kepemilikan 35 persen pada 2023. Hak partisipasi yang ditinggalkan Shell kemudian diambil alih Pertamina dan Petronas.
Masuknya Pertamina memperkuat keterlibatan perusahaan nasional dalam proyek tersebut. Sementara kehadiran INPEX dan Petronas menunjukkan besarnya peran kemitraan internasional dalam pembiayaan, teknologi, dan pengelolaan proyek gas berskala besar.
Prabowo menyatakan Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Investor, menurut dia, harus memperoleh keuntungan yang layak. Namun, pemerintah juga berkewajiban memastikan proyek tersebut memberikan manfaat kepada rakyat.
“Para investor harus untung. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita,” kata Prabowo.
Investasi besar Masela tidak hanya diarahkan untuk memenuhi pasar ekspor. Pemerintah menargetkan sedikitnya 60 persen gas digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan porsi ekspor maksimal 40 persen.
Gas domestik direncanakan memasok kebutuhan industri pupuk, pembangkit listrik, jaringan gas, dan industri lainnya. PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia telah menandatangani Heads of Agreement sebagai calon pembeli gas dari proyek tersebut.
Menteri ESDM mengatakan sebagian gas akan digunakan untuk mendorong pembangunan industri hilir. Pupuk Indonesia disebut berencana mengembangkan industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku. Gas juga disiapkan untuk PLN, PGN, dan sejumlah perusahaan swasta.
Kehadiran pembeli domestik menjadi penting karena manfaat investasi Masela akan lebih besar apabila gas tidak hanya dikirim ke luar negeri. Pemanfaatan di dalam negeri dapat melahirkan kegiatan ekonomi baru, mulai dari pembangkitan listrik, industri pupuk, petrokimia, hingga usaha pendukung.
Dengan demikian, nilai ekonomi Masela tidak hanya dihitung dari volume gas yang diproduksi, tetapi juga dari industri yang dapat tumbuh setelah energi tersedia.
Pemerintah memproyeksikan proyek Masela memberikan pendapatan langsung sekitar US$37,8 miliar sampai berakhirnya kontrak bagi hasil pada 2055. Pajak tidak langsung diperkirakan mencapai sekitar US$6,43 miliar selama fase konstruksi dan operasi.
Proyek ini juga diperkirakan memberikan kontribusi hingga sekitar US$137,7 miliar terhadap perekonomian nasional. Proyeksi tersebut mencakup dampak langsung serta perputaran ekonomi yang muncul dari pembangunan, pengadaan, tenaga kerja, dan aktivitas industri pendukung.
Pada puncak fase konstruksi, Masela diperkirakan menyerap sekitar 12.000 pekerja. Setelah proyek memasuki masa operasi, kebutuhan tenaga kerja langsung diperkirakan berada pada kisaran 800 hingga 1.000 orang.
Pemerintah meminta tenaga kerja dari Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya mendapat prioritas, sepanjang memenuhi kemampuan dan persyaratan profesional yang dibutuhkan.
Pengusaha lokal juga dijanjikan ruang untuk terlibat dalam pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka. Namun, pelibatan tersebut tetap harus melalui proses profesional, bukan pembagian proyek berdasarkan kedekatan politik.
Besarnya nilai investasi belum otomatis menjamin seluruh manfaat ekonomi akan terwujud. Pemerintah dan konsorsium masih harus menyelesaikan desain teknik, kontrak konstruksi, pembiayaan, pengadaan barang, pembangunan fasilitas, hingga keputusan investasi akhir.
Fact sheet proyek menyebut tender Engineering, Procurement, and Construction ditargetkan berjalan sepanjang 2026. Proses tersebut berjalan bersamaan dengan persiapan menuju Final Investment Decision.
Proyek juga harus memastikan investasi memberi dampak nyata bagi Tanimbar. Kehadiran kilang berskala global akan meningkatkan kebutuhan jalan, listrik, air bersih, perumahan, pelabuhan, layanan kesehatan, pendidikan, serta tenaga kerja terampil.
Tanpa persiapan yang matang, daerah berisiko hanya menjadi lokasi produksi, sementara sebagian besar nilai ekonominya mengalir keluar. Sebaliknya, apabila tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah daerah mampu membangun kapasitas, investasi Masela dapat menjadi fondasi munculnya pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur.
Groundbreaking menjadi tanda dimulainya pembangunan. Namun, ukuran keberhasilan investasi US$20,9 miliar tersebut bukan hanya seberapa besar kilang yang berdiri, melainkan seberapa jauh proyek itu mampu mengubah kekayaan gas menjadi industri, lapangan kerja, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
