Celoteh ini panjang. Ajakannya satu: mari perbaiki disiplin fiskal. Sekarang. Jika tidak, kita akan bernasib seperti Jepang. Terjebak antara menaikkan bunga dan membunuh pertumbuhan, atau membiarkan mata uang melemah dan mengimpor inflasi.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Mengguyur devisa untuk menahan penurunan rupiah ibarat menggarami lautan. Capek, mahal, dan hasilnya sementara. Saya sudah berulangkali menyatakan itu.
Moneter ketat memang lebih menggigit. Naikkan suku bunga, rupiah bisa tertahan. Tapi dampaknya langsung ke dunia usaha, KPR, dan beban utang pemerintah. Menyakitkan.
Lalu di mana solusi sesungguhnya? Pada perbaikan disiplin fiskal. Meski dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang.
Kita bisa belajar dari Jepang. USD/JPY sudah menembus 160. Bank of Japan dan AS sempat intervensi gabungan. Yen sempat naik ke 155, lalu kembali ke 160 seminggu kemudian. Sia-sia.
BOJ sudah menaikkan bunga acuan ke 1%. Tertinggi dalam 3 dekade, naik dari era bunga negatif. Tapi dengan inflasi Juni 3,3% yoy, bunga riil yen masih negatif.
Menaikkan bunga lebih tinggi sangat berisiko. Utang Jepang ke PDB di atas 200%. Mereka impor 90% minyak. Defisit transaksi berjalan mengintai. Ditambah agenda PM Sanae Takaichi yang ekspansif.
Jika bunga dipertahankan di 1%, spread dengan USD tetap lebar. Yen carry trade subur. Investor pinjam yen murah, konversi ke dolar. Saat geopolitik memanas, arus keluar makin deras karena USD masih jadi safe haven.
Jepang terjebak. Naik cepat sakit. Diam juga berdarah.
Bagaimana Indonesia? Ruang kita lebih sempit.
Per Juli 2026, cadangan devisa BI tercatat USD145,3 miliar. Setara 5,5 bulan impor, di atas standar aman 3 bulan. BI menyebutnya "mampu topang ketahanan sektor keuangan".
Tapi mari jujur. Devisa itu terbatas. Dari Januari 154,6 miliar, Juli tinggal 145,3 miliar. Susut hampir USD9,3 miliar dalam 7 bulan. Sebagian dipakai untuk stabilisasi rupiah dan bayar utang luar negeri.
Intervensi bisa menahan sehari dua hari. Tapi kalau fundamental fiskal bocor, pasar akan terus menyerang.
Masalahnya, disiplin fiskal sangat sulit diperbaiki ketika pemerintah mengalokasikan uang negara seenaknya untuk program populis. Dan ketika fungsi pengawasan legislatif kehilangan taring.
Program seperti MBG dan KDMP boleh jadi baik. Tapi tanpa kajian kelayakan, tanpa efisiensi, tanpa transparansi, ia rawan jadi bancakan. Bahkan bisa mematikan UMKM jika negara masuk sebagai pemain dengan suntikan dana jumbo.
Selama belanja negara diukur dari "enak didengar" bukan "efektif di lapangan", rupiah akan terus tertekan. Mau BI jual dolar berapa pun.
Celoteh ini panjang. Ajakannya satu: mari perbaiki disiplin fiskal. Sekarang.
Jika tidak, kita akan bernasib seperti Jepang. Terjebak antara menaikkan bunga dan membunuh pertumbuhan, atau membiarkan mata uang melemah dan mengimpor inflasi.
Bedanya, Jepang punya utang 200% PDB dan masih dipercaya pasar. Kita? Cadangan terbatas. Ruang fiskal terbatas. Waktu juga terbatas.
