Penyaluran KPR Melambat, Daya Beli Masyarakat Masih Jadi Tantangan

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR industri perbankan semakin melambat pada pertengahan 2026. Kondisi ini mencerminkan belum pulihnya permintaan pembiayaan rumah di tengah tantangan daya beli masyarakat.

Berdasarkan analisis uang beredar Bank Indonesia, KPR industri perbankan hanya tumbuh 4,7 persen secara tahunan atau year-on-year pada Mei 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Januari 2026 yang masih tumbuh 5,5 persen.

Perlambatan juga terlihat pada PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN sebagai bank dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia. Hingga Juni 2026, outstanding KPR BTN tumbuh 5,8 persen secara tahunan menjadi Rp309,94 triliun.

Pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 7,4 persen. Jika dirinci, KPR nonsubsidi BTN hanya tumbuh 2 persen, sedangkan KPR subsidi masih naik 8,1 persen.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, perlambatan KPR di pasar primer dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kendala pasokan rumah akibat persoalan perizinan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat.

“Di sisi lain, permintaan juga belum pulih sepenuhnya, terutama untuk rumah di segmen harga di atas Rp1 miliar yang masih relatif stagnan,” kata Nixon.

BTN Perluas Pasar Rumah Seken

Untuk menjaga pertumbuhan kredit, BTN mulai memperluas fokus pembiayaan ke pasar rumah seken. Strategi ini dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah platform digital, seperti Pinhome dan Rumah123.

Pembiayaan yang dikembangkan tidak hanya mencakup pembelian rumah bekas, tetapi juga renovasi rumah dan perluasan bangunan. BTN juga berupaya mempercepat proses pengajuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon debitur.

Pasar rumah seken dinilai memiliki ruang pertumbuhan karena stok hunian lebih tersedia dibandingkan pasar primer. Selain itu, konsumen dapat mencari hunian di lokasi yang sudah berkembang dan memiliki akses infrastruktur lebih baik.

Meski KPR mengalami perlambatan, BTN masih mempertahankan target pertumbuhan kredit di kisaran 8 persen hingga 10 persen sampai akhir 2026. Target tersebut akan ditopang oleh kombinasi KPR subsidi, nonsubsidi, dan perluasan segmen rumah bekas.

Pembiayaan Griya Syariah Masih Tumbuh

Di tengah perlambatan KPR perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI masih mencatat pertumbuhan pembiayaan rumah atau griya. Hingga Mei 2026, portofolio pembiayaan griya BSI mencapai Rp60,8 triliun.

Angka tersebut meningkat 3,2 persen dibandingkan Juni 2025 yang sebesar Rp58,96 triliun.

Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar mengatakan, pembiayaan griya masih menjadi salah satu penggerak utama kinerja pembiayaan konsumer perseroan. BSI juga tetap menjaga kualitas pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF yang rendah.

Menurut Wisnu, prospek pembiayaan griya masih didukung kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, sejumlah program pemerintah yang memperluas akses kepemilikan rumah diharapkan dapat menopang pertumbuhan pembiayaan perumahan syariah.

Pemulihan Diperkirakan Baru Terlihat pada 2027

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy memperkirakan pertumbuhan KPR masih akan melambat hingga akhir 2026. Beberapa faktor yang menahan pertumbuhan antara lain suku bunga tinggi, daya beli masyarakat yang belum kuat, dan meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit.

Kondisi tersebut membuat permintaan rumah, terutama di segmen menengah ke atas, belum bergerak optimal. Calon pembeli cenderung menunda keputusan pembelian karena mempertimbangkan beban cicilan, biaya hidup, dan prospek pendapatan.

Dari sisi perbankan, penyaluran KPR juga dilakukan lebih selektif untuk menjaga kualitas aset. Risiko kenaikan kredit bermasalah menjadi salah satu pertimbangan bank dalam memperketat penilaian calon debitur.

Dukungan kebijakan pemerintah tetap berpeluang membantu pemulihan sektor perumahan. Namun, dampaknya diperkirakan baru terasa lebih jelas pada 2027 apabila daya beli masyarakat membaik, suku bunga lebih kondusif, dan pasokan rumah kembali lancar.

Dengan kondisi tersebut, industri KPR masih menghadapi tahun yang menantang. Bank perlu menyeimbangkan dorongan ekspansi kredit dengan pengelolaan risiko, sementara pengembang dan pemerintah perlu memastikan ketersediaan rumah yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.